Andai Pejabat itu Tukang Parkir

JUDUL tulisan di atas tidak bermaksud untuk membandingkan profesi tukang parkir dan pejabat. Saya tidak membahas pada tataran profesi karena secara kodrati pejabat dan tukang parkir sama-sama manusia. Secara secara ekonomi pun, mereka sama-sama menjual jasa untuk mengais rezeki lewat profesi mereka. Tulisan ini adalah hasil imijinasi saya yang ingin mengungkapkan sesuatu yang tidak terlihat (to see the unseen) atau luput dari pandangan kita. Sesuatu itu adalah moral value tentang trust (amanah).
 
Pada prinsipnya, jabatan yang diembankan oleh pemimpin merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan dihadapan mahkamah agung Allah nantinya. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Rasulullah lewat hadistnya “Semua kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya” (HR. Al-Bukhari dan Muslem). Dari hadist ini dapat kita pahami bahwa menjadi pemimpin itu tidak mudah. Karenanya Rasulullah berkata kepada Abdurrahman bin Samurah “Janganlah engkau menuntut suatu jabatan. Sesungguhnya jika diberi karena ambisimu maka kamu akan menanggung seluruh bebannya, tetapi jika ditugaskan tanpa ambisimu maka kamu akan ditolong mengatasinya” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).
 
Apa yang terjadi sekarang justru sangat kontras dengan kejadian masa Rasulullah. Orang berbondong-bondong dan berlomba menjadi pemimpin. Bila tidak dicalonkan, mereka mencalonkan diri sendiri alias “jual diri sendiri” untuk dibeli oleh rakyat lewat sebuah pasar demokrasi pemilu.
Sebagai sebuah profesi, tukang parkir mengemban tugas dan tanggung jawab berbentuk amanah dari pemilik kendaraan. Ia bertanggung jawab mengarahkan pemilik kendaraan untuk memarkirkan pada tempatnya, merapikan dan menjaganya. Tukang parkir juga harus memberikan nomor urut kepada setiap pemilik kendaraan agar mereka tidak salah ambil ketika keluar. Tidak hanya itu, penjual jasa parkir juga harus memastikan keamanan setiap kendaraan supaya tetap utuh sepenuhnya tanpa lecet, apalagi hilang.

Sungguh berat tugas tukang parkir bila dibandingkan dengan hak mereka yang hanya mendapatkan Rp. 500-1000 per kendaraan. Pelayanan prima mereka berikan demi menjaga amanah yang diemban oleh pemilik kendaraan. Walaupun mereka tidak punya motor dan mobil pribadi di rumah, mereka tetap menjaga kendaraan milik orang lain dengan semaksimal mungkin (sense of belonging). Mereka tidak pernah merasa sedih ketika semua kendaraan yang mereka jaga keluar satu per satu sampai habis tidak tersisa satupun. Mereka ikhlas karena mereka sadar bahwa kendaraan itu hanya sekedar “titipan” dan amanah yang diberikan oleh pemilik kendaraan.  Bahkan mereka senang, lega dan puas karena sudah mampu menjaga amanah pemilik kendaraan dengan sebaik-baiknya. Walau hanya mendapatkan rewards Rp. 500,- semua itu mereka dapatkan dengan halal dan keringat sendiri. Inilah nilai amanah yang patut dicontoh oleh para pemimpin.

Ironisnya, beberapa fenomena kontradiktif justru ditunjukkan oleh sebagian besar pemimpin akhir-akhir ini. Disaat pemimpin tidak sanggup mensejahterakan masyarakat, tidak mampu mencerdaskan anak bangsa lewat pendidikan, tidak mampu melayani rakyat dengan sistem birokrasi yang prima, serta berbagai persoalan lainnya dan akhirnya rakyatpun membuat gerakan massa meminta pemimpin mundur dan meninggalkan jabatannya karena mereka tidak layak memimpin. Namun pejabat tersebut justru bersusah payah untuk mempertahankan jabatannya. Mereka menginjak yang dibawah dan menabrak yang di depan agar posisi mereka tetap aman.

Di dunia international, apa yang dipertontonkan oleh Hosni Mubarak (Presiden mesir) dimana baru “legowo” memenuhi tuntutan rakyat untuk mundur dari kursi kepresidenan pada hari ke 18 demontrasi. Ini adalah bukti krisis “amanah” yang dimiliki pemimpin. Menurut berita up to date sekitar 300 orang tewas akibat kerusuhan dalam demontrasi yang dilakukan masyarakat (antaranews.com). Sebelumnya sikap arogansi dan egoisme Mubarak justru semakin membara seiring tingginya kemarahan masyarakat Mesir.
Mubarak sudah memimpin mesir 30 tahun, namun faktanya kemiskinan dan penderitaan belum mampu ditanganinya. Jumlah penduduk miskin di Mesir mencapai 14 persen pada 2009 (vivanews.com). Bahkan sumber lain menyebutkan 10.7 Juta penduduk Mesir hidup dibawah garis kemiskinan (ruralpovertyportal.org). Ironisnya jumlah kekayaan Mubarak dan keluarganya mencapai sekitar US$ 40 miliar atau sekitar Rp 360 triliun (detiknews.com).

Contoh lain, Tragedi di Tunisia dimana Presiden diktatornya Zine Al-Abidine Ben Ali baru mau meninggalkan jabatannya setelah memakan banyak korban. Bahkan tidak tanggung-tanggung, karena kekecewaannya pada pemerintah, Muhammad Bouazizi seorang sarjana muda rela membakar tubuhnya sendiri sebagai ungkapan penderitaan rakyat Tunisia. Sekarang, gelombang protes massif terhadap pemimpinnya untuk mundur dari rezimnya dipridikisi akan melebar ke wilayah-wilayah lain di Negara Arab, seperti Rezim Bouteflika AlJazair, Rezim Renta Ghadafi Libya, Revolusi Sudan, dan Ratu Jordania (Foreign Policy).

Di Indonesia juga tidak luput dari gerakan masyarakat yang menuntut pemimpinnya mundur dari jabatannya karena tidak mampu mebuat perubahan. Disamping protes untuk SBY-Boediono, sebut saja desakan masyarakat beberapa waktu lalu yang meminta ketua umum PSSI, Nurdin Khalid untuk mundur dari jabatannya karena tidak mampu mencapai prestasi apapun selama dia menahkodai PSSI. Masyarakat rindu akan kemajuan dan ingin merasakan secercah prestasi dalam sepakbola Indonesia, karenanya mereka meminta sang “sopir” PSSI, Pak Nurdin meninggalkan kursi PSSI. Namun sikap arogansi dan sok pintar justru ditonjolkan Pak Nurdin disaat kekosongan dan kekeringan prestasi.

Di Aceh juga tidak sedikit gerakan mahasiswa yang menuntut pemerintah untuk meninggalkan kursinya karena dinilai tidak mampu berbuat untuk rakyat. Bahkan menurut pemberitaan Serambi, sepanjang Irwandi-Nazar memimpin, sudah tiga kali mahasiswa menghadiahkan obat kuat kepada mereka sebagai simbul kekecewaan. Pada level daerah, juga tidak ketinggalan, sebut saja Bupati Aceh Utara yang diminta mundur karena dinilai terlibat kasus 220 M.

Demokrasi dan PILKADA 2011
Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) tahun 2011 sudah didepan mata. Disamping Aceh, sejumlah daerah lain di Indonesia juga akan melangsungkan PILKADA pada tahun 2011. PILKADA merupakan pesta demokrasi yang akan melahirkan pemimpin. Dalam Negera demokrasi, semua orang berhak memilih dan dipilih. Karena Pemimpin itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di Aceh, dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan pencabutan pasal 256 UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta dikabulkannya gugatan pemohon, maka semua orang berhak memilih dan dipilih sebagai pemimpin baik ditingkat daerah maupun provinsi.

Sebelum pesta demokrasi itu dimulai, ada baiknya orang-orang yang sudah dicalonkan atau berniat mencalonkan diri  untuk sejenak merenung dan bertanya pada diri sendiri “Sekarang saya diangkat oleh rakyat, dan saya juga harus siap diturunkan oleh rakyat jika saya tidak mampu berbuat yang terbaik untuk rakyat”.  Kalau tidak siap, ada baiknya kita berguru ke negera-negara lain dimana pemimpinnya berani mundur ketika tidak mampu berbuat untuk rakyat seperti Yan Zhenqing dari Cina dan Perdana Menteri Jepang, Yukio Hatoyama mundur karena merasa tak mampu memenuhi janjinya memindahkan pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di Okinawa . Kalau Jepang dan Cina terlalu susah untuk dijangkau oleh pemimpin kita, mungkin sebaiknya pejabat kita kursus gratis pada tukang parkir yang ada di Aceh supaya mereka sadar bahwa apa yang mereka pimpin bukanlah jabatan abadan abadi. Nelson Mandela pernah mengatakan “Kalau tahu saatnya naik, maka harus tahu pula saatnya turun”. Muhammad Adam | Siswa Sekolah Demokrasi Aceh Utara dan Alumnus IELSP Ohio University, USA |  adamp2u@yahoo.com

The article was Published at Aceh Institute 
on Wednesday, February 16, 2011.

Please Click Here to Through the Website