Benang Merah Pendidikan Aceh

Ada dua kejadian terakhir yang terjadi dalam dunia pendidikan kita yang sudah di blow up oleh media massa yakni kasus pemukulan santri oleh seniornya di Pesantren Modern Misbahul Ulum yang berakhir dengan damai dan pemukulan seorang siswa oleh kepala sekolahnya di SMA Samudera Aceh Utara (Serambi, 21/01/2011). Dua kasus tersebut setidaknya menjadi alasan penting bagi saya untuk ikut mengambil bagian dari fenomena ini, terlebih lagi kakanda saya Ampuh Devayan sudah memulainya lewat opininya Pendidikan ala “Gubo” (Serambi, 24/01/2011).
Pertama saya perlu menggarisbawahi bahwa tulisan ini tidaklah bermaksud membela Murdani dan keluarganya sebagai pihak “korban” ataupun menyalahkan Bapak Marzuki Hasan yang sebagian orang menganggapnya sebagai “algojo” di SMA Samudera. Saya ingin menyatakan bahwa fenomena ini menunjukkan banyak errors dalam dunia pendidikan kita sehingga berdampak buruk terhadap kualitas pendidikan dan kemajuan bangsa. Karenanya,  saya ingin mengajak kita semua untuk berpikir kritis dengan tidak hanya melihat apa yang terjadi (what) tetapi juga bagaimana (how) kasus-kasus kekerasan ini bisa terjadi dalam pendidikan kita. Untuk itu, mari kita lihat beberapa fakta yang selama ini mungkin luput dari pandangan kita.
Fakta pertama, mau tidak mau kita harus mengakui bahwa kualitas moral peserta didik sudah berputar 180 derajat dibandingkan 20 atau 30 tahun silam. Sikap saling menghargai baik diantara siswa dengan siswa ataupun antara siswa dengan guru berkurang secara drastis dari masa ke masa. Merosotnya nilai-nilai moral peserta didik ini tidaklah semata-mata kesalahan mereka, melainkan disebabkan oleh banyak faktor. Faktor terbesar adalah sistem kurikulum pendidikan kita yang lebih menekankan pada aspek kognitif (kecerdasan). Pelajaran fisika, matematika dan sejenisnya lebih menjadi prioritas kirukulum dibandingkan dengan pelajaran agama, imtaq, dan sebagainya. Pelajaran Agama hanya diajarkan 2 jam (90 menit) per minggu, sementara pelajaran matematika mendapat porsi 5 jam (225 menit) per minggu. 
Banyak peserta didik berasumsi bahwa pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan eksak itu jauh lebih penting dibandingkan dengan ilmu agama atau sosial. Tidak sedikit siswa merasa “minder” kalau mereka ditempatkan di jurusan ilmu sosial (IPS). Inilah dunia pendidikan yang lebih mengarah kepada pendidikan sekuler. Mungkin inilah yang membuat kekhawatiran nenek moyang kita dulu sehingga  mengatakan “Bek kajak sikula, jeut keu kafe” (Jangan bersekolah, nanti kamu jadi kafir).
Fakta kedua, profesionalisme guru. Dalam UU guru dan dosen pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa, guru adalah tenaga pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan menengah. Disamping itu, Daoed Yoesoef (1980) menyatakan bahwa seorang guru mempunyai tiga tugas pokok yaitu tugas profesional, tugas manusiawi, dan tugas kemasyarakatan (sivic mission).
Faktanya, pada umumnya guru hanya menjalankan tugasnya sebagai pengajar. Mereka hanya mengajar dan mentrasformasikan ilmu dari dalam buku kepada anak-anak sebatas dalam ruangan kelas saja. Para guru lupa bahwa mendidik dan membimbing siswa juga tanggung jawab mereka.
Kurangnya bimbingan dan didikan merupakan salah satu penyebab merosotnya akhlak siswa. Untuk itu profesionalisme guru harus ditingkatkan dalam rangka memajukan kualitas pendidikan kita.  Kurangnya profesionalisme ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya, latar belakang pendidikan guru sebagiannya diluar jalur pendidikan (FKIP atau Tarbiyah). Saya tidak mengklaim bahwa tenaga pendidik lulusan FKIP dan Tarbiyah 100 % professional, tapi setidaknya selama dibangku kuliah mereka mempelajari hal-hal tentang keguruan sehingga tertanam sense of being a teacher dalam diri mereka. Hasilnya akan berbeda dengan lulusan teknik mesin yang mengajar pelajaran biologi atau jurusan ilmu politik yang mengajar bahasa Indonesia.
Fakta ketiga, political will pemerintah. Kita harus akui bahwa niat baik pemerintah baik ekskutif maupun legislatif dari pusat hingga daerah untuk memajukan pendidikan masih sangat kurang, hanya sebatas lips service mereka ketika kampanye saja. Secara nasional, kita perlu mengapresiasi pemerintah bahwa alokasi dana untuk pendidikan semakin besar. Misalnya dalam APBN 2009 sebesar Rp. 1.037.067.338.120.000,00 dan 2010 mencapai Rp195,6 Triliun (anggaran.depkeu.go.id). Dilihat dari segi kuantitasnya, tentu ini merupakan jumlah yang sangat fantantis tetapi bagaimana dengan penggunaanya.
Penggunaan anggaran pendidikan di Aceh menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan masih berorientasi pada pembangunan fisik (quantity-oriented) tanpa mengimbangi dengan penguatan kapasitas (capacity building). Alokasi dana pendidikan untuk pembangunan fisik jauh lebih besar dibandingkan dengan membangun kualitas mutu pendidikan itu sendiri. Ironisnya, sejumlah program yang bersifat seminar, pelatihan, workshop, dan sejenisnya sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas tenaga pendidik belum berjalan dengan efektif bahkan sekedar formalitas saja.

Urgensi Perbaikan Sistem
Pada intinya, saya sepakat bahwa pendidikan merupakan jantunganya penciptaan peradaban. Sebuah bangsa maju memiliki peradaban yang berkualitas, peradaban akan berkualitas kalau pendidikannya berkualitas. Sebuah institusi pendidikan dapat melahirkan output berkualitas dan berakhlak mulia kalau mereka menerapkan sistem pendidikan yang seimbang antara aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Pada akhirnya pendidikan akan mampu menciptakan para agent of change (Bupati, Gubernur, Presiden, dan sebagainya ) yang mapan pengetahuaannya (head), memiliki keterampilan handal (hand), dan memiliki sikap akhlakurkarimah yang terpuji (heart).
Untuk itu, parlu adanya upaya berbagai pihak, terutama para penguasa yang diembankan amanahnya oleh rakyat untuk memajukan pendidikan di negeri ini supaya secepatnya memperbaiki sistem pendidikan kita. Pemerintah terutama DISDIKPORA merupakan juru kunci kemajuan pendidikan kita, sekolah (kepsek dan guru) harus menjalankan profesinya dengan semaksimal mungkin yang tidak hanya berfungsi sebagai transformer ilmu pengatahuan tetapi juga merupakan pendidik dan pembimbing bagi peserta didik.
Disamping itu, orang tua perlu bersikap lebih cooperative dengan pihak sekolah. Adagium  “yang get keu long yang brok keu dron” (hal yang baik untuk saya, dan yang buruk untuk anda)  tidaklah tepat. Selanjutnya simbiosis mutualisme antara sekolah, dinas, komite sekolah dan persatuan-persatuan guru harus lebih proactive dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh. Upaya preventive approach (pencegahan) adalah keniscayaan yang harus kita lakukan untuk menghindari kasus-kasus serupa seperti yang terjadi di SMA Samudera. Budaya menyelesaikan masalah ketika terjadi atau management by crisis (Christovita Wiloto) seperti yang dilakukan oleh PGRI Aceh dengan menyediakan pengacara kepada kepala sekolah SMA Samudera (Serambi/23/01/2011) atau instruksi Dewan Aceh Utara yang mengusulkan pemecatan kepala sekolah bukanlah cara bijak untuk menyelesaikan masalah (Serambi, 24/01/2011).
Akhirnya bila sistem dan managemen tidak segera dibenahi, bukan tidak mungkin besok lusa akan tendengar kembali kasus-kasus serupa dimana siswa menjadi korban kekerasan dan sekolah menanggung beban dari amburadulnya sistem pendidikan kita. Wallahu a’lam. 

Penulis :Muhammmad Adam
(Penulis adalah Siswa Sekolah Demokrasi Aceh Utara dan Alumnus IELSP Ohio University USA)
The article was Published at Daily Newspaper, Serambi Indonesia
on Wednesday, Feb 2, 2011.

Please Click Here to Through the Website