Anggaran Pendidikan Indonesia Kalah dari Malaysia

JAKARTA – Alokasi anggaran pendidikan di Indonesia masih kalah dari negara tetangga seperti Malaysia. Persentasenya tidak mencapai satu persen Produk Domestik Bruto (PDB) Tanah Air.

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, M Nasir pun menyayangkan minimnya alokasi dana pendidikan Indonesia ini. Pasalnya, negara tetangga sudah menetapkan alokasi dana pendidikan yang lebih tinggi.

“Indonesia baru 0,09 persen dari PDB. Sayang sekali. Padahal Malaysia sudah satu persen, Thailand sudah 0,25 persen, Singapura 2,14 sampai 2,16 persen, kita makin jauh,” kata Nasir pada acara Kongres XII Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Jakarta, Kamis (18/12/2014).

Nasir mengimbuhkan, sumber pendanaan pendidikan di negara-negara tetangga tersebut sebagian besar ditanggung dunia usaha. Bahkan, porsinya mencapai 80 persen.

“Tapi di Indonesia, 74 persen didanai Pemerintah,” imbuhnya.

Menurut Nasir, saat ini pemerintah mendorong otonomi perguruan tinggi untuk dalam hal keuangan. Pasalnya, ini adalah masalah utama bagi kebanyakan pengelola kampus. Nantinya, pemerintah akan melakukan otonomi penuh kepada perguruan tinggi demi meningkatkan kinerja mereka di mata dunia.

“Kami sudah memetakan masalah ini dan mencoba mengotonomikan perguruan tinggi agar perkembangannya cepat. Alhamdulillah difasilitasi oleh Menteri Keuangan,” ujar Nasir.

Sumber: Okezone

Repost_ Warga Lingkungan Demo PT Arun

LHOKSEUMAWE – Seratusan warga dari 13 desa di Kecamatan Muara Satu, Lhokseumawe, Selasa (18/9), mendemo PT Arun. Mereka menuntut PT Arun memprioritaskan tenaga kerja dari desa binaan perusahaan itu

saat dibukanya lowongan kerja seperti baru-baru ini. Menurut warga, mayoritas tenaga kerja yang diterima dalam seleksi itu berasal dari luar desa binaan.

SERAMBI/ZAKI MUBARAK
Warga dari beberapa desa dalam kecamatan Muara Satu Lhokseumawe
melakukan aksi unjuk rasa di depan pabrik PT Arun, Selasa (18/9).
Amatan Serambi, warga sekitar pukul 08.00 WIB kemarin sudah berkumpul di depan PT Arun. Mereka membawa poster yang isinya antara lain, “Bek racon yang kamoe hirup, tapi kerja kamoe perle…!,” “PT Arun jangan merampok hak pekerja desa lingkungan,”  dan “Desa binaan PT Arun bek jeut ke raket bak pisang.” Aksi itu dikawal puluhan personil Polres Lhokseumawe.

“Dari sekitar 400-an tenaga kerja yang diterima, hanya sekitar 20 persen saja tenaga kerja lokal. Selebihnya dari luar desa binaan arun. Karena itu, warga hari ini (kemarin-red), berdemo supaya PT Arun menambah tenaga kerja dari lokal minimal enam orang dari tiap desa,” kata Muhammad MY, seorang orator.

Sebelumnya, menurut Muhammad, pihaknya sudah menyurati Vice President Director PT Arun meminta penambahan tenaga kerja di lingkungan PT Arun, tapi sampai sekarang belum dibalas. “Kemarin kami juga sudah beraudiensi dengan PT Arun, tapi sampai sekarang belum ada tanggapan,” katanya.

Tak lama kemudian, Camat Muara Satu, Anwar yang datang ke lokasi meminta warga membubarkan diri. Karena muspika akan memfasilitasi warga dengan pihak PT Arun untuk bermusyawarah. Tak lama kemudian, perwakilan warga bermusyawarah dan sebagian lainnya membubarkan diri dengan tertib.(c37)

Sudah Ada Kesepahaman
PERTEMUAN tadi (kemarin-red) warga dengan PT Arun difasilitasi oleh muspika juga dihadiri anggota DPRK Lhokseumawe. Dalam pertemuan itu sudah dicapai kesepahaman terkait tuntutan warga. Namun, yang perlu diketahui, kita juga telah merekrut tenaga kerja lokal dari 13 desa yang mencapai 116 orang tanpa tes. Kontraktor juga telah merekrut tenaga kerja lokal. Jadi, tak benar kita tak utamakan tenaga kerja lokal. Memang dari luar juga ada yang kita rekrut, tapi itu memang tenaga ahli yang tak ada di lokal.
* Hasballah Said, Kepala Humas PT Arun.
(c37)

Sumber: Harian Serambi Indonesia Edisi Rabu 19 September 2012.

Tugas dan Fungsi Komisi di DPR-RI

Susunan dan keanggotaan komisi ditetapkan oleh DPR dalam Rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi, pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan Tahun Sidang. Setiap Anggota, kecuali Pimpinan MPR dan DPR, harus menjadi anggota salah satu komisi.

Jumlah Komisi, Pasangan Kerja Komisi dan Ruang Lingkup Tugas Komisi diatur lebih lanjut dengan Keputusan DPR yang didasarkan pada institusi pemerintah, baik lembaga kementerian negara maupun lembaga non-kementerian, dan sekretariat lembaga negara, dengan mempertimbangkan keefektifan tugas DPR.

Tugas Komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan Rancangan Undang-Undang yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya.

Tugas Komisi di bidang anggaran lain:

* mengadakan Pembicaraan Pendahuluan mengenai penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah; dan
* mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan pemerintah.

Tugas komisi di bidang pengawasan antara lain:

* melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya;
* membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya;
* melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah; serta
* membahas dan menindklanjuti usulan DPD.

Komisi dalam melaksanakan tugasnya dapat: mengadakan Rapat kerja dengan Presiden, yang dapat diwakili oleh Menteri; mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan pejabat pemerintah yang mewakili intansinya, mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum, mengadakan kunjungan kerja dalam Masa Reses.

Daftar Komisi dan bidang serta partner kerja.

Komisi I
Ruang Lingkup

* Pertahanan
* Luar Negeri
* Informasi

Pasangan Kerja

* Kementerian Pertahanan
* Kementerian Luar Negeri
* Panglima TNI (Mabes TNI AD, AL dan AU)
* Kementerian Komunikasi dan Informatika
* Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
* Badan Intelijen Negara (BIN)
* Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG)
* Lembaga Kantor Berita Nasional ANTARA
* Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
* Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
* Televisi Republik Indonesia (TVRI)
* Radio Republik Indonesia (RRI)
* Dewan Pers
* Perum Antara

Komisi II
Ruang Lingkup Tugas

* Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
* Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
* Kepemiluan
* Pertanahan dan Reforma Agraria

Pasangan Kerja

* Kementerian Dalam Negeri
* Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
* Menteri Sekretaris Negara
* Sekretaris Kabinet
* Lembaga Administrasi Negara (LAN)
* Badan Kepegawaian Negara (BKN)
* Badan Pertanahan Nasional (BPN)
* Arsip Nasional RI (ANRI)
* Komisi Pemilihan Umum (KPU)
* Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)
* Ombudsman Republik Indonesia
* Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)

Komisi III
Ruang Lingkup

* Hukum
* HAM
* Keamanan

Pasangan Kerja

* Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia
* Kejaksaan Agung
* Kepolisian Negara Republik Indonesia
* Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
* Komisi Hukum Nasional
* Komisi Nasional HAM (KOMNAS HAM)
* Setjen Mahkamah Agung
* Setjen Mahkamah Konstitusi
* Setjen MPR
* Setjen DPD
* Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
* Komisi Yudisial
* Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
* Badan Narkotika Nasional (BNN)

Komisi IV
Ruang Lingkup

* Pertanian
* Perkebunan
* Kehutanan
* Kelautan
* Perikanan
* Pangan

Pasangan Kerja

* Departemen Pertanian
* Departemen Kehutanan
* Departemen Kelautan dan Perikanan
* Badan Urusan Logistik
* Dewan Maritim Nasional

Komisi V
Ruang Lingkup

* Perhubungan
* Pekerjaan Umum
* Perumahan Rakyat
* Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal
* Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

Mitra Kerja

* Departemen Pekerjaan Umum
* Departemen Perhubungan
* Menteri Negara Perumahan Rakyat
* Menteri Negara Pembangunan Daerah Teringgal
* Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
* Badan SAR Nasional
* Badan Penanggulangan Lumpur Sidoardjo (BPLS)

Komisi VI
Ruang Lingkup

* Perdagangan
* Perindustrian
* Investasi
* Koperasi, UKM dan BUMN
* Standarisasi Nasional

Pasangan Kerja

* Departemen Perindustrian
* Departemen Perdagangan
* Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
* Menteri Negara BUMN
* Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
* Badan Standarisasi Nasional (BSN)
* Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
* Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Komisi VII
Ruang Lingkup

* Energi Sumber Daya Mineral
* Riset dan Teknologi
* Lingkungan Hidup

Pasangan Kerja

* Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
* Menteri Negara Lingkungan Hidup
* Menteri Negara Riset dan Teknologi
* Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
* Dewan Riset Nasional
* Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
* Badan Tenaga Nuklir (BATAN)
* Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETAN)
* Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL)
* Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
* Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migas
* Badan Pelaksana Pengendalian Usaha Hulu Migas
* PP IPTEK
* Lembaga EIKJMEN

Komisi VIII
Ruang Lingkup

* Agama
* Sosial
* Pemberdayaan Perempuan

Pasangan Kerja

* Kementerian Agama
* Kementerian Sosia RIl
* Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
* Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
* Badan Nasional Penanggulangan Bencana
* Badan Amil Zakat Nasional

Komisi IX
Ruang Lingkup

* Tenaga Kerja dan Transmigrasi
* Kependudukan
* Kesehatan

Pasangan Kerja

* Departemen Kesehatan
* Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
* badan Kkoordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
* Badan Pengawas Obat dan Makanan
* BNP2TKI
* PT Askes ( Persero)
* PT. Jamsostek( Persero)

Komisi X
Ruang Lingkup

* Pendidikan
* Pemuda
* Olahraga
* Pariwisata
* Kesenian
* Kebudayaan

Pasangan Kerja

* Departemen Pendidikan Nasional
* Departemen Kebudayaan dan Pariwisata
* Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga
* Perpustakaan Nasional

Komisi XI
Ruang Lingkup

* Keuangan
* Perencanaan Pembangunan Nasional
* Perbankan
* Lembaga Keuangan Bukan Bank

Pasangan Kerja

* Departemen Keuangan
* Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan/Kepala BAPPENAS
* Bank Indonesia
* Perbankan danLembaga Keuangan Bukan Bank
* Badan Peengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
* Badan Pusat Statistik
* Setjen BPK RI
* Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
* Lembaga Kebijakan dan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

DPR 2009-2014 Miliki 15 Komisi

Jumlah komisi di DPR membengkak dari 11 menjadi 15 untuk periode 2009-2014.
Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 nanti memiliki 15 fraksi, 6 badan dan 9 fraksi. Hal ini tercantum dalam Peraturan DPR tentang Tata Tertib mengenai Alat Kelengkapan DPR RI Periode 2009-2014 dan Pembentukan Peraturan DPR RI.
Keputusan tersebut diputuskan setelah Ketua Pansus Rancangan Perubahan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Darul Siska, menyampaikan rancangan dalam Sidang Paripurna Selasa 29 September 2009. Seperti dirilis situs resmi DPR Rabu 30 September, Darul Siska menjelaskan pengelompokan tugas Komisi disesuai dengan kelompok kementerian yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Jumlah komisi ini membengkak dari 11 komisi pada periode 2004-2009.
Berikut rincian komisi DPR nanti:
– Komisi I urusan Pemerintahan Bidang Luar Negeri, Komunikasi, dan Informatika, dengan mitra kerja Kementerian Luar Negeri, Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Televisi Republik Indonesia (TVRI), Radio Republik Indonesia (RRI), Dewan Pers, dan Lembaga Informasi Nasional (LIN).
– Komisi II urusan Pemerintahan Bidang Dalam Negeri dengan mitra kerja Kementerian Dalam Negeri, Badan pertanahan nasional (BPN), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pusat Statistik (BPS), dan  Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
– Komisi III urusan Pemerintahan Bidang Pertahanan dengan mitra kerja Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas), Badan Intelijen Negara (BIN), Lembaga sandi Negara (Lemsaneg), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).
– Komisi IV urusan Pemerintahan Bidang Administrasi, Aparatur dan Pelayanan Pemerintahan, dengan mitra kerja Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Sekretaris Negara, Menteri Sekretaris Negara, Lembaga Administrasi negara (LAN), Badan kelembagaan negara (BKN), Arsip Nasional, Komisi Ombudsman Nasional, dan Sekretariat Lembaga-Lembaga Negara RI (BPK, MA, MK, KY, DPD, MPR).
– Komisi V urusan Pemerintahan Bidang Hak Asasi Manusia, Hukum dan Keamanan, dengan mitra kerja Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Hukum Nasional, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi nasional HAM (Komnas HAM), Komisi Kepolisian Republik Indonesia, dan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.
– Komisi VI urusan Pemerintahan Bidang Agama dan Sosial, dengan mitra kerja Kementerian Agama, Kementerian sosial, Badan Penanggulangan Bencana Nasional, Badan SAR Nasional, Badan Amil Zakat Nasional, Badan Wakaf, dan Badan Pengurusan Haji.
– Komisi VII urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dengan mitra kerja Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Riset dan Teknologi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan penerapan Teknologi (BPPT), Badan tenaga atom Nasional (Batan), Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (Lapan), Perpustakaan Nasional, Badan Pengawasan Tenaga Nuklir Nasional (Bapeten), Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), dan Dewan Riset Nasional (DRN).
– Komisi VIII urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan mitra kerja kementerian Kesehatan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan makanan (BPOM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Badan Narkotika Nasional.
– Komisi IX urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, Kebudayaan, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga, dengan mitra kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), dan Badan pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata.
– Komisi X urusan Pemerintahan Bidang Industri, Perdagangan dan BUMN, dengan mitra kerja Kementerian Industri, Kementrian Perdagangan, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah, Kementerian Negera Badan Usaha Milik Negara, Badan Koordinasi Penanaman Modal (KPM), Badan Standarisasi Nasional (BSN), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).
– Komisi XI urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, Wisata, dan Informatika, dengan mitra kerja Kementerian Perhubungan, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
– Komisi XII urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur, dengan mitra kerja Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Negara Perumahan Rakyat, dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.
– Komisi XIII urusan Pemerintahan Bidang Keuangan, Perbankan, dan Perencanaan Pembangunan, dengan mitra kerja Kementerian Keuangan, Kementerian Negara Perencanaan dan Pembangunan/Kepala Bappenas, Bank Indonesia, Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
– Komisi XIV urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan, Energi, Lingkungan Hidup, dengan mitra Kerja Kementerian Pertambangan dan Energi, Kementerian Lingkungan hidup, Dewan Energi Nasional, BP Migas, dan BPH Migas.
– Komisi XV urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, dengan kitra kerja Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Urusan Logistik, dan Dewan Maritim.
Selain itu, Alat kelengkapan Dewan DPR RI terdiri dari Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Kehormatan, Badan Kerjasama Antar Parlemen, dan Badan Urusan Rumah Tangga.
Sementara sembilan fraksi terbagi masing-masing atas sembilan partai yang duduk di parlemen. Fraksi partai Demokrat (FPD) 148 orang atau 26,42%, 
Fraksi Partai Golkar (FPG) 106 orang atau 18,92%, 
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 94 orang atau16,78%,
Fraksi Partai keadilan Sejahtera (FPKS) 57 orang atau 10,17%,
Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) 46 orang atau 8,21%, 
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) 38 orang atau 6,78%, 
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 28 orang atau 5%, 
Fraksi Gerindra 26 orang atau 4,64%, 
Fraksi Hanura 17 orang atau 3,04%.
Rabu, 30 September 2009, 15:52 WIB
Arfi Bambani Amri

Suber : VivaNews

Indonesia Pasar Potensial Institusi Pendidikan Eropa

Untuk kali ketiga, European Higher Education Fair (EHEF) 2011 atau Pameran Pendidikan Tinggi Eropa kembali digelar di Indonesia. Sebelumnya, perhelatan yang sama juga diadakan pada tahun 2008 dan 2010. Bukan tanpa alasan, puluhan bahkan ratusan institusi pendidikan di Eropa mengharapkan pameran digelar setiap tahun. Salah satu alasannya, Indonesia dipandang sebagai pasar potensial bagi institusi pendidikan di Eropa.

“Karena banyak permintaan dari institusi pendidikan di Eropa, akhirnya pameran ini kita gelar setiap tahun. Itu karena Eropa melihat Indonesia adalah negara yang potensial,” kata Project Manager EHEF 2011, Daniel Darmawan, Kamis (10/11/2011), di Jakarta.
Selain itu, kata Daniel, Eropa juga ingin memberikan pemahaman yang lebih luas tentang sistem pendidikan di Eropa kepada masyarakat Indonesia. Sebab, banyak institusi pendidikan di Eropa yang memberikan layanan pendidikan murah dan gratis.
“Tapi karena kendala bahasa atau minimnya informasi, maka kami ingin memberikan pemahaman mengenai itu, salah satu caranya melalui pameran ini,” ujar Daniel.
Targetkan 20.000 pengunjung
Penyelenggaraan EHEF tahun ini sendiri menargetkan 20.000 pengunjung yang akan berburu informasi seputar pendidikan tinggi di Eropa. Daniel mengungkapkan, pada EHEF 2008, pihaknya menargetkan 5.000 pengunjung dan ternyata pameran itu dihadiri tak kurang dari 15.000 pengunjung.
Sementara, pada tahun 2010, jumlah pengunjung mencapai 12.000 orang, dari yang ditargetkan 6.000 pengunjung. Kelompok pengunjung terbesar adalah mahasiswa dan lulusan universitas (usia 21-27 tahun) yang tertarik pada jenjang pendidikan S-2 jurusan bisnis. Menurut dia, beasiswa dan standar akademis yang tinggi adalah yang disebut pengunjung tahun lalu sebagai dua alasan utama ketertarikan mereka memilih Eropa sebagai pilihan menarik untuk melanjutkan studi.
“Tahun ini, EHEF kita gelar di Jakarta Convention Center (JCC) dan Grand Aston City Hall Hotel, Medan, kita targetkan 12.000 pengunjung. Sampai saat ini, pengunjung yang melakukan registrasi secara online sudah lebih dari 4.000, kami optimistis pengunjung akan membludak sampai 20.000,” kata Daniel.

Pameran pendidikan tinggi Eropa tahun ini digelar di Jakarta pada 12-13 November 2011, dan di Medan pada 15 November 2011. Para pengunjung diminta melakukan registrasi secara online di www.ehefindonesia.com terlebih dahulu sebagai tanda masuk ke arena pameran

Bappenas Bantah IPM Indonesia Menurun

Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengklaim indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia pada 2011 justru mengalami kenaikan meskipun peringkatnya melorot dibandingkan 2010.

“Untuk dikatakan IPM naik atau turun itu yang dilihat adalah nilainya, kalau rangking ya rangkingnya. Pada 2010 itu IPM kita 0,600 dan tahun ini naik jadi 0,617,” ujar Armida di Jakarta, Jumat (4/11).

Bahkan, menurut Armida, saat ini metodologi yang digunakan sebagai pengukuran IPM juga sudah berubah dan lebih komprehensif. “UNDP (United Nation Development Program) tahun lalu merubah metodologinya, sehingga ada variabel yang tadinya belum masuk perhitungan sekarang masuk perhitungan,” katanya.

Armida mengungkapkan, saat ini perhitungan sudah menggunakan 8 indikator, lebih banyak dari metode sebelumnya yang hanya tiga yakni kesehatan, pendidikan, dan daya beli. “Sekarang itu perhitungannya lebih komprehensif,” tambahnya.

Lebih jauh, Armida menyoroti pernyataan di media massa yang menilai IPM Indonesia anjlok karena menurunnya peringkat. “Tidak bisa serta merta dibilang rangking IPM Indonesia turun pada 2011 dibandingkan 2010 karena jumlah negaranya saja sudah beda,” ujarnya.

Tahun ini IPM Indonesia berada di peringkat 124 dari 187 negara. Sedangkan pada 2010 Indonesia berada di peringkat 108 dari 169 negara.

“Tahun lalu (2010) ada 169 negara sedangkan tahun ini 187 negara atau naik 18 negara dan itu otomatis merubah ranking,” kata Armida.

Selain itu, diungkapkannya, perkembangan yang terjadi di masing-masing negara juga mempengaruhi peringkat negara yang bersangkutan. “Perkembangan di masing-masing negara berbeda, IPM-nya pasti ada yang meningkat lebih cepat, ada yang meningkat tapi kalah cepat dan itu juga pasti merubah rangking,” pungkasnya.

Sumber: Media Indonesia

Kekayaan Orang Indonesia

KEKAYAAN total individu di Indonesia melonjak. Dalam kurun waktu 1,5 tahun, sejak Januari 2010 hingga Juni 2011, kenaikan kekayaan orang Indonesia mencapai US$420 miliar atau sekitar Rp3.738 triliun.

Dengan kenaikan itu, kekayaan total orang Indonesia di pertengahan 2011 mencapai US$1,8 triliun atau Rp16.000 triliun. Pertumbuhan kekayaan itu menjadikan Indonesia duduk pada urutan ke-14 negara kontributor tertinggi bagi pertumbuhan kekayaan global.

Fakta itu jelas mencengangkan. Bayangkan, pertumbuhan kekayaan orang Indonesia itu tertinggi di Asia Tenggara. Indonesia berada di atas Singapura, yang mencatat kenaikan kekayaan US$307 miliar. Padahal, realitas di lapangan berbicara lain.

Dalam peringatan dua tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono, mahasiswa justru kembali turun ke jalan untuk menyatakan pemerintah gagal menyejahterakan rakyat.

Para tokoh agama juga menyampaikan keprihatinan karena kemiskinan kian mencekik rakyat. Lebih ironis lagi, ditengarai semakin banyak orang Indonesia yang sakit jiwa, bahkan bunuh diri akibat tekanan ekonomi. 

Pada Maret 2011, jumlah penduduk miskin di Indonesia masih 30,02 juta orang atau berkurang sekitar 1 juta orang ketimbang jumlah penduduk miskin pada Maret 2010, sebanyak 31,03 juta orang. Sepertinya fakta itu menggembirakan. Ternyata tidak. Jumlah penduduk hampir miskin pada 2011 justru meningkat sekitar 5 juta orang menjadi 27,12 juta.

Jadi, peningkatan kekayaan orang Indonesia cuma dinikmati segelintir orang. Jurang kaya dan miskin semakin menganga. Kue kekayaan seharusnya bisa turut dinikmati sebanyak-banyaknya rakyat Indonesia. Untuk itu, diperlukan kebijakan negara yang mampu mengoreksi ketimpangan itu.

Negara tentu saja bisa menerapkan pajak progresif terhadap orang kaya di satu pihak dan memberi santunan sosial gratis bagi orang miskin dan penganggur di lain pihak.

Semakin banyak mobil dan rumah pribadi yang dimiliki semakin besar pajak yang dikenakan yang kemudian dipergunakan untuk membangun rumah dan transportasi murah bagi rakyat.

Fakir miskin ditanggung negara yang diperintahkan konstitusi sampai hari ini hanya indah sebagai teks. Belum ada presiden Republik ini–termasuk Presiden Yudhoyono yang terlama memimpin di era reformasi–berhasil melaksanakannya. 

Yang terjadi justru sebaliknya, yaitu lebih banyak orang kaya ditanggung negara dengan berbagai kemudahan dan kemewahan. Saat mereka masuk penjara karena korupsi, negara bahkan memberi kamar khusus dan remisi khusus.

Sumber : Media Indonesia

Mutu Manusia Indonesia

MAJU mundurnya sebuah bangsa sangat bergantung pada kualitas sumber manusianya. Semakin bermutu manusianya, semakin maju bangsa itu. Celakanya, mutu manusia di Republik ini masih tergolong buruk.

Terbukti, indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia merosot jauh ke posisi 124 dari 187 negara. Padahal, laporan PBB tentang indeks pembangunan manusia pada 2010 masih menempatkan Indonesia di peringkat 108 dari 169 negara.

IPM merupakan ukuran keberhasilan pembangunan nasional suatu bangsa dengan melihat tiga indikator utama, yakni pembangunan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Artinya, pembangunan yang dilakukan membuka peluang bagi penduduk untuk hidup lebih sehat, lebih berpendidikan, dan dapat hidup lebih layak.

Dengan peringkat seperti itu, di lingkup negara-negara ASEAN, Indonesia hanya menempati posisi keenam, di bawah Singapura (26), Brunei (33), Malaysia (61), Thailand (103), dan Filipina (112). Indonesia hanya lebih baik ketimbang negara-negara terbelakang di Asia Tenggara seperti Laos, Kamboja, dan Myanmar.

Celakanya, anjloknya peringkat IPM Indonesia itu bersumber dari sektor pendidikan. Padahal, untuk pendidikan, sejak tahun anggaran 2010 sudah digelontorkan dana 20% dari APBN sesuai dengan tuntutan konstitusi. Namun, fakta berbicara tingkat putus sekolah dan buta aksara masih tetap tinggi.

Di bidang kesehatan, kondisinya juga sama. Tingkat kematian ibu melahirkan dan buruknya pemenuhan gizi anak juga masih tergolong tinggi. Harus diakui, untuk menyediakan pangan saja bagi kebanyakan penduduk, kita masih terseok-seok.

Yang lebih celaka, pembangunan selama ini hanya mendorong munculnya komersialisasi sektor pendidikan dan kesehatan yang begitu hebat.

Akibatnya jelas, banyak anak bangsa ini, terutama kalangan bawah, yang kesulitan mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang memadai.

Paradigma yang terlalu mengagungkan pertumbuhan ekonomi terbukti sudah usang. Target pertumbuhan ekonomi yang selalu dikejar tanpa memperhitungkan pertumbuhan kualitas manusia yang hendak dicapai jelas langkah yang keliru.

Kita tidak bangga bila pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi indeks pembangunan manusia kita merosot jauh. Kita bahkan mestinya malu besar karena Indonesia hanya lebih baik ketimbang Laos, Kamboja, dan Myanmar.

Sumber: Media Indonesia

UNDP report finds Indonesia more democratic but nothing else

The political reforms that Indonesia has introduced since 1998 have been duly noted by the United Nations, but these have done little to improve the country’s international standing in human development progress.
The Human Development Report 2002, published by the UN Development Program (UNDP) on Wednesday, recognizes Indonesia’s efforts to forge a democracy by removing press restrictions and increasing the role played by civil society.
But when it came to its ranking on the human development index (HDI), Indonesia remained at 110th, the same position it held in 1995, according to the report.
Indonesia, with a score of 0.684, is behind Vietnam at 109th and China at 96th, but ahead of India at 124th.
“”Indonesia is specially mentioned in the report as an example of where free press and civil society activism have allowed people to participate in policy decisions and debates,”” according to a statement from the UNDP office in Jakarta.
“”The report also notes that Indonesia has abolished restrictive press laws and has engaged in the deregulation and privatization of media markets,”” it said.
The report acknowledges the role played by civil society in promoting public participation and representation, particularly during the 1999 general election.
But the report did not only highlight the positive aspects of Indonesia. The role of the military, corruption and public spending in Indonesia also came under scrutiny.
“”More than three years after the restoration of democratic rule, the military and police still maintain effective control over security policies and practices.
“”Indonesia is among the countries cited by the HDR 2002 as an instance where public spending is often skewed in favor of rich people. Almost 30 percent of public health spending is directed toward the richest, while only 12 percent is on the poorest,”” according to the UNDP office.
The report also noted that “”corruption, abuses of power, intimidation by criminal elements — all weaken democratic accountability”” in the country.
Indonesia is regarded by the report as being “”on track”” in tackling poverty, and of meeting its commitments to the Millennium Development Goals of halving poverty globally, promoting education and gender equality, and reducing infant and maternal mortality rates.
But the UNDP office cautioned that the collective progress of the country masked the fact that many provinces in Indonesia were falling behind in their commitments to fighting poverty.
The Indonesia Human Development Report 2001, published in January and prepared by the UNDP office in Jakarta, found wide discrepancies between the provinces in meeting poverty reduction goals.
Halving the poverty rate in Aceh, for example, would require 150 years based on the trends from 1993 to 1999, 130 years for West Nusa Tenggara and 122 years for North Sumatra.
Provinces expected to meet this goal the quickest are Yogyakarta (11 years), East Java, Jambi and East Kalimantan (13 years), Central Sulawesi (15 years), West Java and Papua (17 years).
Halving the poverty rate in Jakarta would take 20 years from 1993, meaning the job would only be completed in 2013.