Mudahnya Beribadah di Australia

Citizen Reporter ini sudah dipublikasi di media cetak Harian Serambi Indonesia (Group Kompas-Gramedia) pada tanggal 6 Maret 2015. Silakan klik HERE untuk membaca versi elektroniknya.

Photo Adam

***

OLEH MUHAMMAD ADAM, Penerima Beasiswa Australia Awards Scholarship, melaporkan dari Adelaide

PERJALANAN studi saya ke Adelaide, Australia, saat ini memberikan banyak kesempatan kepada saya untuk menyaksikan banyak hal yang berbeda dari apa yang saya pikirkan ketika masih di Aceh. Salah satunya adalah hal-hal seputar agama, terutama menyangkut ibadah.

Selama di Negeri Kanguru ini saya merasa tak ada hambatan yang berarti untuk menunaikan ibadah, terutama untuk shalat wajib lima waktu. Memang benar bahwa masjid dan mushalla di sini tidak menjamur seperti halnya di Indonesia, apalagi di Aceh. Meski tidak banyak, tapi setiap kampus yang pernah saya kunjungi pasti menyediakan ruang untuk shalat.

Di Flinders University, misalnya, tempat saya kuliah sekarang, fasilitas yang disediakan justru bisa digunakan untuk shalat Jumat. Tak hanya di Australia, saat mengikuti short course di Amerika pun ketika masih mahasiswa, saya juga punya pengalaman baik yang sama.

Kalau dilihat dari sisi kemudahan, akses ke tempat ibadah memang tak semudah seperti di Indonesia yang dengan gampang kita dapatkan mushala atau masjid di hampir setiap sudut bangunan atau kota. Menurut pengalaman pribadi saya justru di dalam kondisi seperti ini dorongan untuk beribadah itu meningkat lebih tinggi. Bahkan saya amati teman-teman muslim yang studi di luar negeri, kadar keimanannya lebih bagus ketika berada di luar negeri. Meskipun tidak bisa diukur, tapi melihat semangat beribadahnya itu sangat jauh dari sikap manja, bahkan sangat mandiri dan berani dalam mengambil sikap atas kepercayaannya.

Contoh konkretnya pada hari Jumat, mereka tetap memilih untuk izin tak ikut kuliah dan memilih menunaikan shalat Jumat jika ada kuliah pada saat bersamaan.

Yang saya rasakan di sini bahwa solidaritas kita sesama muslim meningkat pesat ketika kita menjadi minoritas. Rasa persaudaraan dan sikap peduli terhadap sesama pun justru berbiak lebih tinggi ketika kita berada di luar negeri. Kita kian terdorong untuk berbuat baik lebih banyak ketika berada dalam kondisi yang jauh dari orang tua, keluarga, atau berbagai kemudahan yang biasanya ada di sekeliling kita.

Di Australia ini juga saya temukan banyak hal menarik di luar kampus. Misalnya, ada banyak kelompok pengajian yang dibentuk atas inisiatif masyarakat muslim di sini. Di Adelaide, misalnya, saya temukan sudah ada empat komunitas pengajian yang sudah tumbuh lama. Di sini ada Masyarakat Islam Australia Selatan (MIAS), Kajian Islam Adelaide (KIA), juga ada Pengajian Bapak-bapak yang disingkat PBB, di samping Komunitas An-Nisa untuk wanita.

Bentuk dan kegiatan organisasinya pun beragam. MIAS misalnya, sudah memiliki legalitas dan terdaftar sebagai salah satu organisasi di Adelaide. Bahkan para pengurusnya sedang menginisiasi madrasah sebagai penyeimbang pendidikan anak-anak muslim usia sekolah yang orang tuanya studi atau kerja di Australia.

Terkait proses pembelajarannya, kelompok-kelompok pengajian tersebut juga merancangnya dengan baik dan menarik. Sebagai contoh, kelompok Pengajian Bapak-bapak yang pernah saya hadiri, kegiatannya diawali dengan pembacaan Alquran secara bergiliran, kemudian dilanjutkan dengan belajar tajwid supaya bacaan Alqurannya lebih tepat dan enak didengar. Terakhir, ditutup dengan tausiah interaktif untuk menambah pemahaman agama sebelum menunaikan shalat Magrib berjamaah.

Jamaahnya juga banyak. Bahkan terkadang jamaah yang hadir lebih banyak dari majelis taklim di desa saya di Aceh. Antusiasme mereka sangat tinggi. Tidak hanya sekadar datang, mereka juga membawa makanan untuk dinikmati bersama anggota jamaah. Lokasi pengajiannya juga digilir di rumah-rumah warga secara bergantian. Kalau dilihat dari segi proses pembelajarannya memang tidak ‘seserius’ pengajian-pengajian di pesantren atau majelis taklim di Indonesia, tapi pengajian tersebut tidak hanya bermanfaat untuk peningkatan pengetahuan agama mereka. Ada banyak manfaat lainnya yang bisa didapatkan. Kehadiran mereka mengikuti pengajian juga bisa menambah teman dan menjalin silaturahmi. Sebagian besar mahasiswa baru yang mengikuti pengajian ini mengakui sangat merasakan manfaatnya karena mereka juga bisa mendapatkan banyak informasi tentang akomodasi, kuliner, transportasi, bahkan lowongan kerja. Intinya ada banyak manfaat yang tak disangka-sangka dapat dipetik dengan menghadiri pengajian atau majelis taklim di sini. Begitulah mudahnya beribadah di Australia dan selalu ada hikmahnya.

Sikap Mahasiswa Aceh di Australia atas Pernyataan PM Abbott

Berikut ini adalah pandangan  saya tentang kisruh pernyataan PM Tony Abbott, kasus narkoba dan gerakan pengumpulan koin. Saya posting pendapat-pendapat saya sebelumnya di BLOG ini. Salah satu teman saya yang berprofesi sebagai wartawan kemudian merelease nya di media online Viva News.
Ini adalah versi media—yang versi lengkapnya bisa anda baca di blog saya atau click HERE.
Terimakasih

Photo dari: pamongreaders.com

Hadi Suprapto,  Zulfikar Husein (Lhokseumawe) Selasa, 24 Februari 2015, 11:40 WIB

VIVA.co.id – Mahasiswa asal Aceh yang sedang melanjutkan studi di Australia berharap hubungan antara Indonesia dan Australia tidak terganggu karena pernyataan Tony Abbott soal bantuan tsunami. Mahasiswa juga mengapresiasi aksi mengumpulkan koin yang dilakukan di Indonesia.

“Saya merasa sedih mendengar pernyataan PM Tony Abbott yang terkesan meminta balas jasa atas bantuan tsunami yang sudah diberikan. Gerakan Warga #KoinUntukAustralia di media sosial dan dunia nyata layak diapresiasi,” kata Muhammad Adam kepada VIVA.co.id, Selasa, 24 Februari 2015.

Mahasiswa yang juga merupakan korban tsunami pada 2004 silam ini menilai penting memikirkan lagi manfaat dari gerakan tersebut. Ia berharap, gerakan itu tidak sampai menjadi blunder bagi hubungan kedua negara.

Adam juga menyesalkan pernyataan PM Australia Tony Abbott. Ia menilai, sebagai seorang pemimpin, Tony Abbott tidak sepantasnya bersikap seperti itu. “Sebagai seorang pemimpin, saya pikir pernyataan PM Abbott tersebut kurang bijak,” kata dia.

Secara pribadi, kata Adam, ia melihat kasus terpidana mati Bali Nine dan tsunami berbeda. Kata dia, dana tsunami adalah bantuan yang diberikan atas dasar kemanusiaan dan tidak hanya Australia yang membantu Aceh dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami.

“Ada puluhan negara lainnya yang ikut terlibat membantu Aceh pasca diporak-porandakan oleh gempa dan gelombang Tsunami tahun 2004.  Sedangkan rencana mengeksekusi mati pengedar narkoba adalah kasus kriminal,” katanya.

Ia berharap baik Pemerintah Australia dan Indonesia untuk taat pada hukum masing-masing negara, tidak terkecuali untuk kasus kejahatan narkoba. Sebab menurutnya, efek narkoba memang memiliki risiko mahal yang harus ditanggung.

Press Release ANSA di Serambi Indonesia dan Atjeh Post

Press Release ANSA di Serambi Indonesia 16/2/15

Press Release ANSA di Serambi Indonesia 16/2/15

Press Release di Atjeh Post 18 Februari 2015. Klick Link INI untuk membaca release di media

18 February 2015
18 February 2015

***
Muhammad Adam, mahasiswa asal Aceh yang sedang menyelesaikan program pendidikan S2 di Flinders University,Adelaide, Australia dipercayakan menjabat sebagai ketua Aneuk Nanggroe South Australia atau ANSA.

ANSA merupakan komunitas masyarakat Aceh di Australia selatan yang telah berdiri sejak 2007. Selama satu tahun ke depan Adam akan mengkoordinir komunitas itu menggantikan Bambang Setiawan dan Rina Ariani sebagai ketua dan bendahara sebelumnya.

“Alhamdulillah saya bersama Nurfitriana dipercayakan oleh masyarakat Aceh di Adelaide untuk memimpin ANSA,” kata Adam kepada ATJEHPOST.co melalui surat elektronik.

Kegiatan ANSA selama ini adalah mengadakan temu ramah dengan mahasiswa baru, pengajian, buka puasa bersama, menjenguk orang sakit atau berdoa di tempat orang yang terkena musibah. Para anggotanya juga sering mengadakan pertemuan rutin.

“Secara fungsi, ANSA ini adalah wadah untuk menjalin komunikasi dan mempererat tali silaturrahim antara warga Aceh di Adelaide,’ katanya.

Saat  ini, warga Aceh di Australia Selatan berkisar sekitar 100 orang. Sebagian besar di antaranya adalah mahasiswa yang sedang menyelesaikan studi S2 dan S3 di berbagai kampus di Australia.

Belajarlah Memasak jika Ingin ke Luar Negeri

Note::: Tulisan ini sudah dimuat di media cetak Harian Serambi Indonesia (Group Tribun/Kompas Gramedia) edisi Senin 9 Febuari 2015.  Silakan click di SINI untuk membaca di halaman situs media Serambi Indonesia.

Photo di ambil oleh Bapak Effendi Limbong

Photo di ambil oleh Bapak Effendi Limbong

TROEK kapai baro pula lada, itu pepatah bahasa Aceh yang tepat menggambarkan apa yang saya alami sekarang. Belajar masak justru pada saat sudah tak ada lagi yang mempersiapkannya, saat tak ada lagi yang bisa diandalkan sebagai guru memasak.

Untuk sebagian orang, memasak mungkin urusan gampang. Tapi bagi saya, terlihat mudah awalnya, namun pada praktiknya rumit. Sudah dua minggu lebih saya di Negeri Kanguru ini, namun belum ada masakan saya yang memuaskan. Buktinya, masak tumis udang kalau tak kelebihan asam, ya kurang garam. Wajah bisa pedas dan panas karena cuci muka setelah pegang cabai untuk tumis kol.

Menanak nasi pun kalau tak kelebihan air, ya pasti kekurangan. Pokoknya belum ada yang kadar, takaran, maupun citarasanya yang pas. Untuk masakan yang sangat mudah dan basic saja seperti itu, apalagi yang lain-lainya yang rumit. Kenapa kok kesannya susah sekali? Sampai dengan keberangkatan ke Australia untuk melanjutkan studi, sepanjang umur hidup saya, soal makanan (terutama yang tiga kali sehari) selalu disajikan oleh orang lain.

Dari semenjak lahir sampai dengan menyelesaikan sekolah menengah tingkat pertama (SMP), nasi dan lauknya hampir tiap saat disiapkan oleh orang tua, terutama ibu saya. Ketika SMA, saya masuk sekolah berasrama (boarding school) di mana makannya sudah masuk paketan yang ditangani pihak sekolah.

Sampai selesai kuliah S1 pun, saya masih mengandalkan Ibu Dapur di sekolah karena saya masih tinggal di sana. Sesekali kalau nafsu makan berkurang dan lauk di dapur tak mendukung, saya makan di warung yang sesuai dengan isi dompet.

Secara umum yang saya lihat di Aceh, kaum pria sangat jauh dengan persoalan dapur. Jangankan untuk memasak, belanja urusan dapur saja hampir selalu diserahkan kepada kaum perempuan (selain beli ikan). Mulai dari masak nasi sampai cuci piring dan gelas disiapkan oleh kaum hawa. Dalam keluarga yang sudah ada anak lelaki dan perempuan, hampir dipastikan anak perempuanlah yang kebagian tugas rumah (house work) lebih banyak. Kalaupun ada, anak lelaki biasanya hanya disuruh cuci piring dan gelas atau masak nasi.

Tidak hanya itu, dalam praktik keluarga yang baru menikah dan masih tinggal di pondok mertua indah, jika ada suami yang berinisiatif untuk memasak atau mencuci piring atau menyapu halaman rumah di pagi hari, malah sering dilarang. Soalnya, menurut sebagian besar masyarakat kita, itu bisa jadi aib, melakukan hal-hal seperti itu seolah-olah menghina pemilik rumah.

Secara umum, fase-fase awal pernikahan, sang suami selalu dihidangi masakan-masakan yang lezat oleh mertua perempuan atau istrinya.

Secara historis, saya tak paham proses pembentukan budaya yang seperti ini. Saya tak tahu bagaimana praktik masak-memasak zaman dulu dari generasi ke generasi. Asumsi saya, dulunya kaum lelaki kebanyakan ikut berperang melawan penjajah, karenanya diperlakukanlah seperti raja. Sebagai sokongan dari istri, dipersiapkanlah makanan supaya suami dan anak lelakinya tetap sehat dan kuat. Atau boleh jadi, ada pemahaman kalau lelaki adalah penanggung jawab keluarga di mana tanggung jawabnya mencari rezeki di luar rumah, memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga persoalan domestik mejadi tanggung jawab istri.

Itu hanya asumsi-asumsi dasar saya saja, tanpa pendalaman referensi lebih lanjut. Namun, terlepas dari baik-buruknya, idealnya menurut saya, kaum Adam juga tidak membatasi diri untuk mengurus urusan dapur. Memasak, mencuci piring atau belanja bukanlah tanggung jawab perempuan semata-mata. Lelaki juga harus ambil bagian dalam urusan-urusan domestik. Kalaupun lelaki sebagai leader dalam keluarga, tanggung jawabnya tak hanya sebatas mencari uang dan menyerahkannya ke istri. Tapi lebih dari itu, mengurus persoalan rumah sampai dengan mendidik anak-anak dan menuntun istri juga harus menjadi tanggung jawab pria. Lantas, apa tanggung jawab wanita? Istri melayani suami. Bukankah begitu Islam mengajarkannya?

Kalaupun kita mau bahas pada tataran ideal seperti di atas, sudah kurang relevansinya budaya dapur urusan wanita untuk dipraktikkan zaman sekarang. Saat ini, justru semakin banyak kaum perempuan yang juga menjadi penopang keluarga dengan mencari uang. Celakanya mereka juga harus menanggung beban ganda dengan mengurus urusan domestik (double burden). Salah satu praktik konkretnya ada di dalam keluarga saya sendiri.

Mulai dari urusan sawah dan ladang sampai dengan urusan anak dan membersihkan rumah, ibu saya yang menanganinya. Tak ada maksud untuk menunjukkan kejelekan “perusahaan” rumah saya sendiri, tapi memang ada figur yang tak ada tanggung jawab dan tidak adil pembagian porsi kerja dan tanggung jawabnya. Hemat saya, harus ada pembagian peran yang proporsional. Jika istri menjaga anak, tak salahnya suami menyiapkan makanan. Kalau istri mencuci pakaian, tak akan turun derajat kelaki-lakian seorang suami yang menyapu atau membersihkan halaman. Pada titik inilah, saya pikir, semangat kesamaan hak yang diperjuangkan oleh mereka yang menamakannya aktivis gender perlu dikonkretkan. Seharusnyalah keterampilan memasak, sebagai salah satu urusan domestik, perlu dilatih pada anak laki-laki semenjak dini, sehingga tak terasa canggung atau kaku seperti yang saya alami kini saat berinteraksi dengan alat-alat dapur di Negeri Kanguru.

[Serambi Indonesia] Islam Itu Bersih

Artikel di bawah dimuat di Harian Serambi Indonesia Edisi Jum’at 5 September 2014.

***

Sumber Gambar : http://stereotypex.com

Oleh Muhammad Adam

DALAM perjalanan menuju ke Bandara Internasional Kualanamu di Medan beberapa waktu lalu, saya singgah di satu masjid untuk shalat dan istirahat beberapa menit sebelum melanjutkan perjalanan. Ada pemandangan menarik di toilet masjid tersebut. Toilet di Masjid yang sering dijadikan tempat persinggahan tersebut terdiri dari dua bilik, satu khusus untuk pria dan satunya lagi khusus untuk wanita. Menariknya kedua bilik toilet tersebut tersedia sabun mandi.

Awalnya saya berpikir bahwa sabun mandi itu milik Remaja Masjid seperti apa yang sering saya lihat di beberapa masjid di Aceh, toiletnya juga digunakan untuk mandi oleh Remaja Masjidnya. Namun ternyata sabun di toilet masjid tersebut tidak hanya di satu kamar, di kamar sebelahnya juga disediakan. Keraguan-raguan saya tentang fungsi sabun tersebut tidak berlangsung lama, karena ada pengurus Masjid pada waktu itu. Beliau menjelaskan kalau sabun itu digunakan untuk membersihkan tangan setelah membuang air besar.

Kamar untuk membuang kotoran yang dilengkapi dengan sabun atau alat lainnya untuk membersihkan tangan setelah buang hajat adalah sesuatu yang sangat jarang saya lihat di Aceh. Saya hampir tidak pernah mendapati Masjid atau tempat-tempat ibadah yang toiletnya menyediakan fasilitas untuk membersihkan tangan setelah membuang kotoran. Hal itulah yang membuat saya menarik untuk menuliskan artikel ini dengan harapan kita bisa sama-sama memperbaiki keadaan. Menyediakan sebatang sabun memang hal kecil dan efeknya mungkin tidak terlalu besar. Namun praktek tersebut menunjukkan bagaimana detilnya Islam mengatur ummat untuk menjaga kebersihan dalam berbagai ruang dan waktu. Jangankan di tempat yang terbuka, dalam toilet yang tertutup dan digunakan untuk buang kotoran sekalipun harus tetap terjamin kebersihannya.

 Persoalan pertama
Islam sangat memprioritaskan kebersihan. Dalam perspektif Fiqh, kesucian adalah persolaan pertama yang diatur sebelum masalah ibadah-ibadah lainnya. Coba anda perhatikan awal pelajaran dari setiap Kitab Kuning yang dipelajari di dayah-dayah Salafi adalah membahas tentang thaharah (kesucian). Awal pembahasannya mengatur tentang tatacara menyucikan mulai dari apa yang kita gunakan sampai dengan apa yang kita makan. Persoalan yang diurus tidak hanya dalam situasi normal, dalam kondisi-kondisi genting seperti ketiadaan air juga diatur dengan sangat jelas dan rapi petunjuknya.

Kalau dilihat lebih jauh, Islam tidak hanya mengurus seputar persoalan menyucikan lahiriah seperti pakaian dan tempat ibadah, namun jauh dari itu ajaran Islam mengatur tentang menyucikan batin. Islam secara jelas mengatur umatnya untuk tetap menjaga kesucian hati dari sifat angkuh, iri, dengki dan serakah misalnya. Dalam hal lain, Islam juga secara jelas mengatur bagaimana menjaga kesucian harta dan kekayaan yang kita miliki. Pada intinya, Islam mengatur ummatnya untuk menjaga kesuciannya secara holistik dan komprehensif lengkap tanpa ada ruang kosong.

Namun apa yang terjadi di lapangan? Apa yang yang membuat umat Islam masih terkesan kotor? Tidak perlu melakukan pengamatan yang mendalam, coba anda perhatikan WC-WC yang ada di meunasah-meunasah atau musalla di seputar kita. Bagaimana kondisi lantainya? Bagaimana kondisi closetnya? Bagaimana kondisi tempat penampung airnya? Di luar itu, kalau kita melihat kota-kota yang di Aceh misalnya. Bagaimana kondisi kebersihannya? Apakah sulit anda menemukan sampah-sampah di emperan toko?

Mungkin terlalu jauh kalau kita mengharapkan sampah organik dan non-organik dibuang di tempat sampah yang berbeda. Toh budaya membuang sampah pada tempatnya saja, masih jauh dari harapan. Tidak hanya di tempat-tempat umum seperti toko dan kota, di sekolah-sekolah yang notabene hampir sepenuhnya peserta didik dan pendidiknya beragama Islam. Bagaiman kondisi kebersihan di sekolah-sekolah Islam kita? Coba anda perhatikan dinding-dinding ruangan kelasnya. Hampir setiap tahun pihak sekolah harus mengecet ulang karena banyak coretannya. Coba anda lihat meja dan kursi, bagaimana kondisinya? Saya yakin juga sangat memprihatinkan. Kalau di dunia pendidikan saja seperti itu, bagaimana lagi kondisinya di tempat-tempat umum lainnya?

Berbicara penataan tata ruang kota, kondisi sungai atau aliran air di belakang toko-toko dan perumahan susun di pusat-pusat kota, tampaknya masih butuh waktu banyak untuk menuju ke arah sana. Tidak heran dalam berbagai survey dan publikasi, kita hampir tidak pernah melihat kota-kota negara Islam masuk dalam kota yang bersih dan nyaman untuk ditinggali.

Karenanya tidak salah kalau kemudian ada stereotipe dari masyarakat luar, terutama dari Negara-negara barat yang mayoritas penduduknya non-muslim menganggap Negara-negara yang penduduknya banyak beragama Islam kondisi kebersihannya memprihatinkan. Mereka menganggap kalau Negara-negara Islam itu kotor, kotanya semraut, sampah berserakan dimana-mana. Bahkan, tempat ibadahnya pun juga masih jauh dari standar kebersihan yang diharapkan.

Kondisi kebersihan di Negara-negara maju sudah jauh lebih membaik dan tertata. Mereka sudah mangatur tidak hanya seputar buang sampah, meludah dan membuang bekas kunyahan permen karet juga mendapat hukuman seperti apa yang diatur di Singapura, misalnya. Coba anda perhatikan kebersihan di toilet-toilet bandara atau mall-mall besar di pusat kota. Mulai dari beragam model untuk membersihkan tangan di kamar kecil dan besar sampai dengan ketersediaan tisu sudah diatur dengan sangat baik.

 Citra kebersihan
Berbicara tentang citra kebersihan umat Muslim di Indonesia, saya memiliki pengalaman miris. Baru-baru ini Saya mengikuti sebuah pelatihan untuk membekali beberapa keterampilan sebelum Saya melanjutkan pendidikan S-2. Lembaga asing yang bertanggung jawab melakukan pelatihan tersebut tidak menyediakan tempat untuk shalat. Kemudian saya bersama beberapa kawan berinisiatif untuk ‘berdiplomasi’ dengan pihak manajemen lembaga tersebut supaya mereka mempertimbangkan kebutuhan tempat shalat peserta didik mereka di mana mayoritasnya adalah Islam.

Dalam proses komunikasi, mereka tetap tidak bisa memenuhi permintaan tersebut dalam waktu dekat. Di samping keterbatasan tempat, pihak pimpinan lembaga tersebut juga mengkawatirkan masalah kebersihan. Mereka takut kalau lantai basah dan ruang-ruang kelas yang berada di dekat tempat shalat juga akan terlihat kotor. Mereka khawatir terhadap komitmen peserta didik mereka yang akan lengah dengan kebersihan ruangan kelas. Pada intinya, mereka ingin mengatakan “kalau pun kami menyediakan tempat untuk kalian shalat, namun kalian tidak bisa menjaga kebersihan musalla tersebut. Karena kalian tidak mampu menjamin kebersihannya, maka kami juga tidak bisa memikirkan lebih serius tentang permintaan kalian.”

Alasan untuk mejaga kebersihan tempat shalat dan memastikan lantai kelas tetap bersih dan kering memang terkesan persolaan sepele dan mungkin saja anda menyimpulkan pihak manejemen lembaga tersebut terlalu mendramatisir dan mengada-ngada. Namun di luar itu, menurut saya, alasan yang mereka utarakan tersebut benar adanya. Melihat apa yang kita tampilkan di rumah-rumah ibadah, di sekolah-sekolah, di rumah sakit-rumah sakit, di kantor-kantor, dan berbagai tempat lainnya, jangan salahkan mereka yang non-muslim kalau kemudian menyimpulkan bahwa “Islam itu Kotor”. Jadi, mari kita ciptakan dan terus kita jaga bahwa “Islam itu Bersih”. Semoga!

* Muhammad Adam, Staf di Pusat Bahasa STAIN Malikussaleh, Lhokseumawe dan Penerima Beasiswa Pemerintah Australia 2014. Email: adamyca@gmail.com

Siswakrasi

Alhamdulillah, Tulisan di bawah ini sudah memenangkan Juara II Perlombaan Menulis Esai Guru Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Lazuardi Birru Indonesia pada tahun 2012.
***

Sumber Gambar http://thephoenix.com

“Kebanyakan guru memiliki sedikit kontrol terhadap kebijakan sekolah, kurikulum, pilihan teks, atau penempatan khusus siswa, tapi kebanyakan mereka memiliki banyak otonomi di dalam kelas”. Ungkapan tersebut adalah salah satu pernyataan Tracy Kidder yang mengingatkan kepada guru untuk memaksimalkan wewenang dan meminimalkan kekuasaan seperti saran Thomas Szaz. Persoalan dominasi guru yang eksessif tampaknya sangat mencerminkan potret pendidikan di Indonesia pada umumnya. Melihat segudang persoalan yang terjadi dewasa ini, error system pendidikan kita sudah berada pada tahap kritis.
Tawuran antar pelajar yang terjadi selama ini merupakan salah satu bukti nyata bahwa ada yang salah dengan sistem pendidikan kita. Kasus yang masih segar dalam ingatan kita adalah bentrokan antara SMA Negeri 6 dan SMA Negeri 70 Jakarta Selatan dengan yang mengakibatkan Alawy Yusianto Putra meninggal. Kekerasan yang berujung dengan hilang nyawa tersebut merupakan salah satu resiko yang harus diterima oleh siswa dan orangtua akibat kelengahan sistem pendidikan yang diterapkan selama ini. Tidak hanya itu, badan Penelitian dan Pengembangan (litbang) Kompas mencatat 13 korban yang tewas akibat tawuran dan kekerasan yang terjadi antar pelajar dalam kurun waktu 2011-2012 (Kompas 26 September 2012).
Selanjutnya, Kecanduan narkoba di kalangan remaja juga persoalan yang sangat meresahkan bangsa kita akhir-akhir ini. Banyak remaja yang sudah “berlangganan” dengan narkoba baik yang ringan maupun berat. Ironisnya lagi, umumnya yang terjerat dengan dunia hitam tersebut adalah anak-anak remaja yang masih berada di bangku sekolah. Pada tahun 2009, Badan Narkotika Nasional mencatata jumlah remaja yang terlibat Narkoba mencapai 1,1 juta yang terdiri dari pelajar dan mahasiswa.
Persoalan kronis lainnya adalah praktek seks bebas (free sex) di kalangan pelajar yang tidak sedikit remaja melakoninya. Persoalan ciuman atau berpelukan di tempat umum tidak lagi menjadi tabu. Kalau ada guru atau orang yang menegur, pasti akan mendapat peralawanan, bahkan cemoohan dari pelaku. Karena memaknai HAM secara parsial, bahkan liar, makanya banyak pelajar yang menganggap ciuman, pelukan, pesta, bahkan berhubungan badan adalah privacy dimana orang lain tidak bisa mengintervensi.
Konsekuensi dari pergaulan bebas buta tersebut berdampak luas, salah satunya adalah aborsi. Survei Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di 33 Provinsi dari Januari sampai dengan Juni 2008 didapatkan 62,7 % remaja SMP tidak perawan. Bahkan menurut BKKBN Pusat, pada tahun 2009, setidaknya ada 22,6 % remaja termasuk penganut seks bebas. Menyedihkan lagi, berdasarkan data pada tahun 2008 dari Pusat Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) didapatkan tidak kurang dari 2,5 juta kasus aborsi ditemukan di Indonesia setiap tahunnya (sospolinaction.blogspot.com). Dampaknya, kasus bunuh diri yang dilakukan oleh remaja juga sering menghiasi halaman-halaman utama masssa.
Selain persoalan tingkah laku (characters), kualitas pendidikan kita juga masih sangat memprihatinkan. Meskipun belum ada lembaga yang melakukan penilain terhadap institusi pendidikan pada level sekolah, tapi saya yakin kualitas pendidikan sekolah-sekolah kita tidak jauh beda jeleknya dengan pendidikan tinggi.
Kita sudah merdeka lebih dari separuh abad, namun dalam dunia pendidikan, kita masih berkutat masalah membaca. Ironis memang, di saat negara-negara lain sedang sibuk berinovasi, menciptakan berbagai teknologi canggih, menciptakan tenaga nuklir, berlomba menciptakan pendidikan berkualitas internasional, menciptakan model e-learning, menngorbit generasi muda yang siap berkompetensi denga dunia global , namun kita masih merangkak pada tahap menggalakkan membaca. Karenanya tidak heran, Badan Pusat Statistik Nasional mencatat 17,89 persen msyarakat yang berumur di atas 45 tahun tidak bisa membaca (survey 2011). Untuk itu, kendati Hari Aksara International yang diperingati setiap 8 September sudah dicanangkan oleh PBB semenjak tahun 1965, namun sekarang ini sekitar 20% orang dewasa di dunia masih buta aksara (voaindonesia.com). Saya yakin sebagian besar angka buta aksara tersebut disumbangkan oleh masyarakat Indonesia.
Disamping itu, persoalan kualitas tenaga pendidik kita juga masih rendah. Mungkin akan terkesan terburu-buru kalau terlalu cepat mempersoalkan masalah kualitas guru. Boro-boro kita bicara masalah kualitas, persoalan kuantitas saja masih menjadi masalah serius yang belum mampu ditangani oleh pemerintah. Pendistribusian guru yang belum merata, guru-guru berprestasi masih berpusat di kota-kota besar. Ketimpangan fasilitas antara sekolah yang di kota dengan di desa masih sangat signifikan.

REVOLUSI SISTEM
Persoalan yang saya uraikan diatas hanya sekelumit masalah yang merusak sistem pendidikan kita. Faktanya masih banyak persoalan-persoalan besar lainnya seperti pengelolaan dasa operasional sekolah, transparansi dana pendidikan dari APBN, ujian nasional yang tidak jujur, dan masih banyak lagi. Untuk itu, perlu adanya upaya untuk melakukan perubahan yang sistemik. Saya menawarkan pembangunan pendidikan berbasis siswa. Saya terilhami dengan sistem demokrasi dimana kekuasaan utama ada di tangan rakyat. Saya juga berpikir tidak ada salahnya sekolah juga membangun sistem pendidikan yang melibatkan partisipasi siswa secara seimbang. Karena kekuasaan juga berada di tangan siswa-siswa (cratein/kratos yang berarti kekuasaan), makanya saya menamakannya dengan siswakrasi.
Perspektif saya dalam siswakrasi adalah upaya dari semua stake-holder pendidikan untuk tidak melupakan unsur siswa dalam membangun sistem pendidikan. Selama ini, pembangunan pendidikan di Indonesia terkesan parsial. Pemerintah sibuk dengan berbagai inisiasi-inisiasi programnya. Komunikasi yang dibangun dominannya bersifat vertikal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, terutama kementrian pendidikan dan kebudayaan dengan institusi dibawah kekuasannya. Menjalin kerjasama secara horizontal dengan berbagai stake-holder terkait lainnya jarang dilakukan. Misalkan membangun kerjasama dengan dunia usaha dan industri dalam menciptakan out-put dari pendidikan yang dibutuhkan oleh mereka. Karenanya, tidak heran semakin banyak lembaga pendidikan dibangun, semakin bertambah angkat pengangguran.
Sebagai contoh kokosongan partisipasi pelajar adalah dalam proses perumusan perubahan kurikulum yang dilakukan pemerintah setelah ada kerusuhan beruntun dalam bulan-bulan terakhir. Pada satu sisi, saya mengapresiasi respon cepat pemerintah dalam mengantasipasi berbagai kejadian yang menunjukkan degradasi moral siswa-siswi kita selama ini. Pemerintah melakukan usaha preventif dengan rencana mengubah kurikulum pendidikan, terutama tingkat dasar.
Namun saya meragukan proses pengambilan kebijakan untuk menghapus beberapa mata pelajaran dalam kurikulum pendidikan tingkat dasar misalkan, tidak melibatkan siswa sama sekali. Artinya penjajakan pendapat yang dilakukan sebelum mengubah kurikulum hanya sebatas kepala dinas, guru, dan para ahli, dan jumlah merekapun hanya segelintir orang. Karenanya tidak heran, kalau ada kata sumbang yang mengatakan kalau program pemerintah seperti itu hanya bersifat project-oriented yang ujung-ujungnya duit alias UUD.
Melihat ketergesa-gesaan pemerintah dalam mengambil kebijakan perubahan kurikulum, saya pesimis kalau rencana tersebut akan berjalan sesuai harapan. Bahkan tidak tertutup kemungkinan akan kacau dan menjadi bumerang bagi pemerintah sendiri dalam implimentasinya. Seyogiyanya, pemerintah melakukan kajian yang lebih konprehensip sebelum mengambil kesimpulan untuk merubah kurikulum. Meminta pendapat komite sekolah dimana di didalamnya adalah orangtua-orangtua yang mengerti kebutuhan anak-anaknya adalah langkah strategis untuk mendapatkan masukan. Menjaring pendapat dari para pelajar juga upaya yang baik untuk dilakukan dalam memperkaya fakta dan data. Karena realitanya, Indonesia adalah bangsa yang kemajemukannya di semua lini kehidupan, mulai dari persoalan adat, bahasa, budaya, hingga agama. Keberagaman tersebut tentu saja bermplikasi terhadap pola belajar dan kebutuhan akan pendidikan. Karenanya, menurut saya pemerintah melakukan kesalahan besar apabila pemerintah mengaanggap kebutuhan pendidikan siswa di Jakarta sama dengan pelajar di Aceh atau di ujung Papua. Menasionalkan kurikulum pendidikan secara mutlak adalah bukti ketidaksanggupan pemerintah dalam mengelola dan memperbaiki pendidikan di Indonesia.
Masih berkenaan dengan pelibatan siswa, pada lingkaran yang terdekat dengan siswa yaitu kepala sekolah dan guru juga setali tiga uang dengan pemerintah. Kepala sekolah disibukkan dengan persoalan administrasi di sekolahnya sehingga terkesan seperti pejabat daerah yang senang menghadiri rapat dan acara seremonial. Para gurupun seperti kakak beradik dengan polah kepala sekolah, setiap hari sibuk mentransfer apa yang tertulis di buku kedalam kepala siswa. Banyak tenaga pengajar yang mengejar materi tanpa memperdulikan kemampuan anak didik. Tidak ada urusan dengan kemampuan daya serap anak-anak, yang penting materi bisa selesai sesuai target. Semakin banyak halaman yang bisa dicapai, akan dianggap semakin hebat sang guru. Semakin jauh materi yang diajarkan, semakin merasa diri cakap dalam mengajar. Intinya pembelajaran berbasis kuantitas, bukan kualitas.
Potret seperti itulah yang selama ini dipraktekkan oleh para aktor-aktor pendidikan kita yaitu pemerintah, kepala sekolah, dan guru. Selain ketiga pelaku tersebut, kita lupa bahwa elemen utama lainnya dalam pendidikan adalah siswa. Dalam perumusan sebuah kebijakan di sekolah misalkan, sangat jarang diajak siswa untuk meminta pendapat mereka. Kalaupun ada dilibatkan, saya yakin pasti hanya sebatas untuk acara-acara serominal atau kegiatan-kegiatan festifal yang membutuhkan banyak tenaga untuk bekerja. Namun untuk persoalan-persoalan yang belangsung dengan hajatan orang banyak yaitu siswa, partisipasi mereka sangat terbatas. Apalagi persoalan rupiah, misalkan pengelolaan bantuan dana operasional sekolah (BOS), boro-boro kepala sekolah melibatkan siswa, gurupun hanya diajak orang-orang tertentu yang setuju dengan program-programnya.
Keabsenan partisipasi pelajar juga terjadi dalam proses pembentukan kurikulum yang diajarkan kepada peserta didik. Pembuatan RPP misalkan, ada berapa guru yang meminta pendapat peserta didiknya tentang kebutuhan mereka?. Kapan siswa pernah diajak untuk menyepakati materi apa saja yang perlu dipelajari pada semester tertentu?. Seberapa besar ruang yang diberikan kepada siswa untuk mengkritisi pelajaran yang diberikan?.
Saya yakin hanya segelintir guru yang berjiwa pendidik yang melakukan upaya-upaya tersebut. Padahal Meladee McCArty sudah mengingatkan para guru dengan tegas bahwa “Anak-anak di dalam kelas kita mutlak lebih penting daripada pelajaran yang kita ajarkan kepada mereka”. Meskipun tidak ada data valid, saya percaya bahwa kegoisan guru lebih sering dipertontokan dalam melakukan proses pembelajaran. Padahal esensi pembelajaran tidak hanya mengajar, tapi juga belajar. Artinya, pada tema-tema tertentu, tentu saja siswa lebih paham dibandingkan guru sebagai pengajar. Misalkan, anak yang hidup di lingkungan pertanian, tentu saja lebih mengerti praktek bercocok tanam dibanding dengan gurunya yang tinggal di pusat kota. Siswa yang tinggal di pinggir pantai pasti lebih paham kapan pasang surut air laut pada malam hari dibandingkan ibu gurunya yang hidup di kota industri. Namun, ada berapa banyak dewan guru yang berani berguru kepada siswanya dari pinggir gunung atau tepi pantai?. Faktanya kekurangan-kekurangan justru ditutupi karena anggapannya siswa adalah bawahannya. Padahal pola pikir yang menganggap siswa seperti gelas kosong adalah mind-set yang keliru. Hal ini selaras dengan pemikiran Ralph Waldo Emerson yang mengatakan, “Rahasia pendidikan itu terletak pada penghormatan terhadap siswa”.
Kekosongan pelibatan siswa tersebut berimplikasi kepada berbagai persoalan yang terjadi di dalam dunia pendidikan kita selama ini. Kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kalau tawuran antar pelajar yang marak terjadi di kota besar adalah kenakalan siswa sendiri. Anak-anak remaja yang melakukan free-sex atau drug juga tidak terlepas dengan tanggung jawab lingkungan (terutama orang tua) dan pendidikan yang dia terima di sekolah.
Materi-materi yang mereka pelajari di sekolah belum tentu harus mereka pelajari pada umur sebaya mereka. Apalagi sistem pendidikan kita yang mengedepankan kemampuan kognitif dibandingkan dengan ranah afektif, atau psikomotorik. Kalau ada anak nakal yang mampu mengerjakan soal matematika dengan cepat, kita memberikan nilai yang tinggi. Tetapi ketika ada siswa yang menyelesaikan soal sejarah tepat waktu tanpa menyontek, perhatian kita berkurang. Ketika ada siswi yang mau berdiri di depan dan dengan penuh percaya diri, dia membaca do’a sebelum pulang sekolah, sang guru tidak memberikan pontenan sepeserpun. Beginilah potret buram pendidikan kita yang mendewakan fungsi otak dibandingkan sikap kejujuran, keaktifan, amanah, dan kepercayaan diri.

WIN-WIN SOLUTION
Untuk keluar dari berbagai persoalan rumit dalam dunia pendidikan di Indonesia, menurut saya salah satu solusi yang menjadi keniscayaan adalah pelibatan peserta didik dalam semua sendi pendidikan. Kita tidak boleh menafikan eksistensi pelajar dalam dunia pendidikan. Mereka adalah unsur utama dalam aktor pendidikan. Triliyunan anggaran yang dialokasikan dalam APBN setiap tahunnya adalah untuk memperbaiki siswa sebagai generasi masa depan.
Ada banyak ruang yang bisa dibuka kerannya untuk partisipasi peserta didik dalam membangun sistem pendidikan. Mulai dari penyusunan materi sampai dengan perngelolaan keuangan.
Pada prinsipnya siswalah yang paling tau apa yang mereka butuhkan untuk mereka pelajari pada usia mereka, guru sebagai pengajar dan pendidik hanya bisa mengarahkan. Secara tegas Galileo Galilei mengingatkan guru-guru diseluruh dunia bahwa “Kita tidak bisa mengajari orang apapun, Kita hanya bisa membantu mereka menemukannya di dalam diri mereka”. Saran tersebut senada dengan apa yang diungkapkan oleh Maria Montessori yang berpesan bahwa “Ketika kau memberi tahu mereka, Mereka hanya akan melihat gerakan bibirmu, Jika kau menunjukan kepada mereka, Mereka akan tergoda untuk melakukannya sendiri”.
Dalam hal pengaruh guru, Bapak Anies Baswedan yang memiliki ambisi untuk mengubah wajah pendidikan melalui guru juga percaya bahwa guru adalah aktor utama yang mempengaruhi anak didik baik dari segi akademis maupun sikap atau akhlak. Karenanya tidak berlebihan kalau Haim Ginott berkesimpulan bahwa – “Mengajar bukan profesi. Mengajar adalah kegemaran. Aku telah mencapai sebuah kesimpulan yang menakutkan bahwa aku adalah unsur penentu di dalam kelas. Pendekatan pribadikulah yang menciptakan iklimnya, suasana hatikulah yang membuat cuacanya. Sebagai seorang Guru, aku memiliki kekuatan yang sangat besar, untuk membuat hidup seseorang menderita atau gembira. Aku bisa menjadi alat penyiksa atau pemberi ilham, bisa bercanda atau mempermalukan, melukai atau menyembuhkan. Dalam semua situasi, reaksikulah yang menentukan, apakah sebuah krisis akan memuncak atau mereda dan apakah seseorang akan diperlakukan sebagai manusia atau direndahkan”.
Kembali lagi kepada partisipasi siswa, saya sepakat bahwa pelibatan mereka tidak diberika secara liar tanpa ada kontrol dari guru, kepala sekolah, dan pemerintah. Untuk informasi-informasi dan tujuan tertentu, tidak harus dikonsumsi oleh mereka. Namun selama itu menyangkut dengan kemaslahatan umum dalam institusi pendidikan, terutatam siswa, pelibatan mereka adalah keniscayaan. Dunia international sepakat bahwa pembangunan yang ideal adalah pembangunan yang melibatkan partisipasi publik. Dalam dunia pendidikan, partisipasi siswa sebagai peserta didik tidak dipisahkan dalam pembangunan pendidikan sehingga pembangunan yang dilakakukan adalah pembangunan berbasis siswa, dan inilah yang saya namai dengan siswakrasi.

 

 

 

 

[Serambi Indonesia] Negara ‘Cengeng’

Tulisan ini sudah dimuat di Harian Serambi Indonesia edisi 21 Agustus 2013.
 
 

Picture from https://allthingslearning.files.wordpress.com

BEBERAPA waktu lalu, dalam kunjungan ke beberapa kota di Australia, saya bersama empat kolega lainnya mengunjungi Universitas Melbourne dan bertemu dengan seorang guru besar. Pada saat perkenalan sebelum diskusi, sang professor menyampaikan kalau istrinya orang Indonesia tapi tinggal di Jakarta. Istri guru besar Fakultas Hukum universitas nomor wahid di Victoria tersebut tidak mau tinggal di Australia, karena tidak ada pembantu rumah tangga.

Alasan tidak ada pembantu yang dituturkan sang Professor tersebut terkesan terlalu manja. Sikap cengeng masyarakat Indonesia sudah sangat kritis dan menjadi budaya di semua lini kehidupan. Melalui tulisan ini, saya mencoba untuk melihat sikap kemanjaan masyarakat Indonesia, pada umumnya masyakat kelas menengah, dalam perspektif kultur, psikologi, hak asasi manusia (HAM), dan teologi.

 Budaya ketergantungan
Dalam konteks budaya, sikap manja masyarakat Indonesia menunjukkan budaya ketergantungan. Sikap ketergantungan kemudian membentuk sikap ketidakmandirian. Kita bisa melihat sikap tersebut dipraktekkan oleh banyak orang hampir pada semua dimensi kehidupan. Masyarakat urban yang tinggal di kota-kota besar pasti punya pembantu di rumahnya. Sebagian besar artis atau selebriti tidak hanya memiliki pembantu di rumah, tetapi juga mempunyai sopir, orang yang bawa tas, hingga orang yang mengambil baju yang dipakai. Kehidupan pengusaha juga mencerminkan sikap ketergantungannya yang sangat tinggi, mereka punya PRT yang menyiapkan makan, PRT yang memotong rumput halaman, PRT yang mempersiapkan air hangat pada saat mandi, sopir yang mengantar istri bahkan sopir yang mengantar dan menjemput anak ke sekolah pun beda dengan sopir pribadi serta pengawalnya. Pejabat pemerintah pun setali tiga uang, tidak hanya ajudan pribadi, kalau melakukan kunjungan lapangan harus ada yang memayungi, pintu mobil ada staf yang membuka, ada staf khusus yang membawa tas, dan berbagai tingkah polah lainnya.

Praktik-praktik tersebut mempunyai implikasi negatif terhadap banyak hal. Bagi pemerintah, meskipun layanan-layanan tersebut sudah diatur secara keprotokoleran, kalau memang tidak bermanfaat, kenapa tidak bisa diubah? Apakah kita harus membenarkan praktik tersebut hanya karena sudah biasa dilakukan semua rezim? Kenapa kita harus membenarkan hal yang biasa dan tidak membiasakan yang benar? Sebenarnya dengan mengubah kebiasaan tersebut, satu manfaatnya adalah dapat menghemat belanja negara. Pertanyaanya, wajarkah pemerintah kita meneriakkan penghematan nasional kalau mengurangi fasilitas orang memegang payung saja tidak mau?

Impilikasi selanjutnya adalah membentuk budaya materialisme. Masyarakat akan berlomba untuk mencari materi sebanyak-banyaknya tanpa peduli halal dan haram, mereka tidak takut melanggar hukum atau tidak. Karenanya tidak heran kalau semakin hari, kasus korupsi bukan berkurang malah menjamur. Karena bagi mereka, status sosial akan terangkat kalau mereka mempunyai materi (terutama uang) yang mapan. Kehormatan dan harga diri akan diperoleh kalau memiliki materi yang banyak.

Pengalaman berkunjung ke Amerika dan Australia, saya tidak melihat di rumah-rumah asli orang amerika yang punya pembantu. Ketika saya home-stay di salah satu rumah orang Amerika di kawasan Kentucky, orangtua asuh saya sudah lanjut usia (lansia), bahkan mereka sudah punya cucu. Tetapi mereka tidak punya PRT. Dengan umurnya yang sudah 70-an masih mampu mengemudikan mobil sendiri dan melayani kami dengan maksimal. Kalau melihat materi, kekayaan mereka tidak perlu diragukan lagi. Buktinya setiap bulan mereka mampu menampung dan membiayai mahasiswa atau pelajar international di rumahnya untuk mempelajari secara langsung budaya amerika dengan gratis.

Sikap kemanjaan tersebut juga memiliki dampak psikologis yang merugikan bagi kedua pihak. Bagi majikan yang sering menggantungkan diri kepada pembantu akan merasa malas untuk mengerjakan pekerjaan yang sering dikerjakan oleh PRT. Apakah tidak mampu membuka pintu mobil sendiri? Apakah mereka tidak sempat untuk menyiapkan sarapan pagi kalau bangunnya cepat? Bagi PRT juga mempunyai resiko psikologis, yaitu merasa tidak mampu untuk hidup sendiri. Mereka tidak percaya diri kalau mereka bisa hidup layak tanpa harus menjadi PRT.

Dampak dari psikologis selanjutnya adalah tidak melahirkan kreatifitas, tidak mau berpikir, malas berkarya, tidak mau menciptakan inovasi-inovasi baru, karena mereka sudah merasa nyaman mencari uang dengan menjadi PRT. Hal ini terbukti dari hasil penelitian I Wayan Pageh tentang Permasalahan Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, umumnya TKI terserap dalam pekerjaan sektor informal seperti pekerja rumah tangga (bnp2tki.go.id). Karena mereka adalah unskilled-worker, tidak heran juga kalau kekerasan sering menimpa mereka. Ini juga satu dampak dari malas berinovasi dan berkreasi karena sikap ketergantungan terhadap majikan.

 Merasa ‘naik kelas’
Melihat praktik-praktik tersebut dalam perspektif HAM juga mempunyai kekurangan-kekurangan. Karena sudah mapan dan mampu membayar orang lain, akhirnya merasa “naik kelas”. Kalau mencuci piring atau baju sendiri, merasa hina. Meskipun anaknya sendiri tidak bisa mencebok langsung sendiri, karena sudah ada PRT. Singkatnya, mencuci, memasak, menyapu, dan sejenisnya adalah pekerjaan orang miskin. Orang kaya tidak layak mengerjakannya. Kalau kontruksi berpikir seperti ini yang kita bangun, pertanyaannya dimanakah implimentasi nilai-nilai HAM yang mengagung-agungkan persamaan individu?

Dalam kasus professor diatas, kalau dilihat dari kacamata ajaran agama (teologis) juga mempunyai efek negatif. Karena tidak ada pembantu, akhirnya tidak mau ikut dan tinggal bersama suaminya di Australia. Terlepas dari embel-embel cinta dan setia, kalau saja pihak lelaki atau perempuan yang main “serong” untuk memenuhi kebutuhan batin karena jauh dari pasangan, siapa yang disalahkan?

Berkaitan dengan potret yang penulis sebutkan di atas, terkesan boros atau sombong dengan menghamburkan uang untuk membayar banyak orang. Saya percaya, Tuhan dalam agama mana pun tidak senang kepada umatnya yang suka menghamburkan uang. Naifnya lagi, menurut data dari Balai Pelayanan Kepulangan BNP2TKI, kabanyakan TKI yang bermasalah adalah TKI yang berada di negara-negara yang kental syariatnya seperti Arab Saudi, Malasyia, Syiria, Yordania, dan Uni Emirate Arab.

Data tersebut mengindikasikan kalau sikap kemanjaan tadi berimplikasi juga terhadap agama. Kalau memang banyak ruginya, lantas mengapa kita harus manja alias cengeng?

* Muhammad Adam, Sekjen Komunitas Demokrasi Aceh Utara (KDAU), dan Wakil Kepala Sekolah SMA Ruhul Islam Tanah Luas Aceh Utara. Email: adamyca@gmail.com

[Serambi Indonesia] Harga Bahasa

Tulisan ini Saya tulis untuk Balai Bahasa Banda Aceh yang bekerjasama dengan Serambi Indonesia dalam mempublikasi tulisan dan isu seputar Bahasa. Artikel ini sudah dimuat di Harian Serambi Indonesia Tanggal 4 Agustus 2013.
 

Click pada gambar di atas kalau anda tertarik untuk nonton Video tentang Bahasa Tubuh di http://ted.com

***

MESKIPUN sering terdengar kalau dalamnya laut bisa diukur, tapi dalamnya isi hati seseorang tidak dapat diketahui, bagi orang-orang yang mempelajari karakter, kejiwaan, bahasa non-verbal, dan sejenisnya, frase bijak di atas tampaknya keliru, karena para ahli di dalam disiplin ilmu tersebut dengan sangat mudah dapat menilai seseorang melalui bahasa.

Bahasa yang digunakan oleh seorang penutur menandakan kualitas dirinya. Penggunaan  bahasa, terutama dalam spoken language menunjukkan karakter penuturnya. Karakter dan kepribadian seseorang dapat dinilai melalui bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi.

Kesopanan, berpendidikan, berwibawa, penyabar, punya nilai estetika, menghargai dan berkarisma, atau sebaliknya kasar, tidak sopan, ceroboh, tidak sabar dan asal bunyi juga dapat dinilai melalui bahasa. Karenanya tidak berlebihan kalau ada yang menyebutkan ‘Mulutmu adalah harimaumu’.

Dalam dunia pendidikan, kualitas seseorang pelajar atau pendidik sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam menggunakan bahasa. Bahasa yang dikomunikasikan oleh seorang guru besar menunjukkan seberapa dalam keilmuan yang dimilikinya.

Bagi seorang pemateri dalam sebuah forum, bahasa yang dia gunakan menunjukkan kemampuannya dalam penguasaan materi. Bagi seorang penulis, kekayaan bahasa yang dimilikinya juga menentukan kualitas tulisannya. Kemampuan menggunakan keberagaman bahasa dapat menjadi nilai plus tersendiri.

Bahkan dalam tulisan-tulisan scientific pengulangan kosakata yang sama akan mengurangi nilai sebuah tulisan. Banyak orang yang menyeleneh kalau bahasanya tidak ilmiah bukan
akademisi namanya. Semakin ilmiah bahasa yang digunakan, maka semakin berilmu  akademisi tersebut.

Meskipun dalam beberapa kondisi tertentu, semakin ilmiah bukan malah semakin membantu orang lain dalam memahaminya, justru menyulitkan. Bagi politisi, bahasa juga memiliki peran  penting dalam berbagai ruang dan waktu. Sebagian besar partai politik justru menggunakan jasa “pihak ketiga” untuk membuat tag-line partai atau menyingkat nama calon, terutama pada saat mendakati masa pemilihan.

Dalam kondisilain di dunia politik, memilih orang untuk duduk di kursi yang berhubungan dengan masyarakat, “Harga” Bahasa khususnya media-dipilih dengan sangat selektif. Kemampuan mengkomunikasikan sesuatu dengan baik, khususnya ketika parpol tersebut  dalam masalah sangat ditentukan oleh peran seorang humas atau jubir. Tidak hanya itu, petinggi di suatu institusi tidak jarang menggunakan jasa “tukang lobby” untuk suatu tujuan tertentu.

Dalam konteks kehidupan sosial dan budaya, pengaruh bahasa juga tidak kecil. Dalam budaya masyarakat Aceh, pada umumnya proses perkenalan antara lelaki dan perempuan yang ingin berta’aruf atau menikah pada umumnya dijembatani oleh pihak ketiga yang sering disebut dengan istilah “seulangke”. Kemampuan ‘jubir’ yang biasa digunakan oleh pihak lelaki ini tidak hanya berpengaruh pada tahap meyakinkan calon pengantin dan keluarganya, tetapi dalam beberapa kasus juga berpengaruh terhadap jumlah mahar yang sudah menjadi hak prerogratif pihak perempuan.

Kalau tipe Teungku Seulangke yang sifatnya Peusom Gasien, Peuleumah Kaya, sudah dapat dipastikan, maharnya akan melambung. Sebaliknya, kemampuan fasilatator ini dalam melakukan bergaining akan terbuka peluang meringankan pihak lelaki atau kedua belah  pihak.

Intinya, dalam kondisi apapun, bahasa menjadi salah satu faktor kelancaran atau kegagalan suatu pekerjaan. Karenanya tidak sedikit orang mendramatisir bahasa yang digunakan dalam komunikasi untuk mengimplikasikan sisi baik dari dirinya. Uniknya bahasa, kemampuan berakting dalam menggunakan bahasa tidak akan bertahan lama.

Pada  umumnya, orang hanya mampu menyembunyikan karakteristik pribadinya dalam satu atau dua kali interaksi. Meskipun ada orang yang mampu mempertahankan ketidakaslian  dirinya melalui bahasa yang digunakan dalam jangka waktu yang lama, tetapi adakalanya dalam kondisi tertentu tetap kecepolosan dan mengeluarkan kata-kata yang sebelumnya memang sudah mendarah daging. Makanya ada orang yang mengatakan ‘ooo, ternyata kamu bisa juga menggunakan kata ‘itu’ ya’ atau ‘ kok kamu ngomongnya kasar seperti itu’ dan sejenisnya.

Ringkasnya, bahasa memiliki nilai baik secara ekonomi, sosial, budaya, politik, bahkan agama. Untuk itu menghargakan bahasa dengan mahal akan berpengaruh terhadap mahalnya harga Anda sebagai penutur di mata orang lain.

Muhammad Adam, Pendiri Plus Institute. Alumni IELSP Universitas Ohio, Amerika, Peserta MEP Australia, dan Wakil Kepala Sekolah SMA Ruhul Islam, Lhokseumawe.

Opini [Waspada] Amburadurnya Kampus Kita

Tulisan dibawah dimuat di Harian Waspada Edisi Selasa 28 Agustus 2012. Waspada tidak mengupload opini ke websitenya, hanya ada epapernya kalau anda mau baca online di hal B7.

***
“Senyum, Sapa, Salam”. Motto seperti itu sering kita temui di tempat-tempat umum, terutama berkaitan dengan pelayanan publik. Namun saya tidak merasakan praktek slogan tersebut ketika saya menamani saudara saya mendaftar ulang kuliah di salah satu perguruan tinggi di Aceh. Sekarang kampus memang sedang disibukkan dengan penerimaan mahasiswa baru, pendaftaran ulang, dan permulaan awal tahun akademik. Meskipun banyak perguruan tinggi kita sudah berusia puluhan tahun, terutama yang statusnya negeri, namun kebanyakan belum mampu keluar dari masalah-masalah yang setiap tahun terjadi dalam menyambut mahasiswa baru. persoalannya tesebut berkisar seputar akses informasi, masalah administrasi, dan kualitas layanan.

Persoalan informasi sebenarnya adalah persoalan mendasar. Banyak potensi-potensi permasalahan bisa diselesaikan atau setidaknya diminimalisir melalui layanan informasi yang bagus. Setelah lulus ujian SNMPTN, saudara saya melunasi Sumbangan Pembangunan Pendidikan (SPP) sebagai langkah awal pendaftaran ulang. Menurut informasi yang dia dapatkan, dia harus membayar SPP tunggal. Namun tiba-tiba ada perubahan dari pihak rektorat kampus yang membatalkan SPP tunggal dan diganti dengan SPP biasa.

Karena prubahan tersebut, dia diminta oleh panitia yang bertugas untuk pendaftaran ulang supaya bisa mengambil uangnya kembali di bank. Menyangkut dengan informasi, setidaknya ada dua persoalan mendasar yang menimbulkan banyak masalah. Pertama adalah akses terhadap informasi. Banyak informasi-informasi yang diperlukan oleh mahasiswa-mahasiswa baru tidak tertulis dan tertempel dengan baik. Akibatnya para calon mahasiswa berputar-putar. Seharusnya informasi-informasi penting yang perlu diketahui oleh mahasiswa sudah ditempel dengan baik lengkap dengan penunjuk-penunjuknya.

Idealnya untuk zaman yang serba digital seperti sekarang, semua informasi bisa diakses dengan cepat di situs-situs resmi kampus. Karena banyak mahasiswa yang berdomisili jauh dari kampus. Celakanya, Layanan informasi online juga terkadang tidak diperbarui secara intensif.  Dalam kasus yang dialami oleh saudara saya, seandainya ada update informasi yang cepat di website, tentu saja jumlah mahasiswa yang melakukan kesalahan akan berkurang. Banyak dampaknya yang ditimbulkan, salah satunya adalah cost waktu dan energy yang dihabiskan hanya karena keterlambatan informasi. Belum lagi ada orang tua yang mengorbankan kebutuhan lainnya, demi pelunasan SPP, bahkan tidak sedikit yang berhutang kepada tetangga atau menjual hartanya.

Persoalan kedua yaitu menyangkut dengan sosialisasi setiap informasi. Hal ini juga sangat rentan terjadi tidak hanya di perguruan tinggi, hampir semua lembaga pemerintahan kita bermasalah dengan sosialisasi informasi. Menurut saya, kampus-kampus kita belum mempunyai system yang sudah terbangun (established-system) dengan baik untuk menyebarluaskan setiap informasi publik untuk mahasiswa. Tidak sedikit keputusan yang diambil berkenaan dengan hajat hidup orang banyak, langsung diterapkan tanpa ada sosiali yang menyeluruh sebelumnya.

Akibatnya sering muncul protes dari mahasiswa, bahkan tidak sedikit yang berujung anarkis dan menjadi boomerang buat kampus sendiri. Contoh kecil, penerapan SPP tungal tahun ini, karena banyak masyarakat kita tidak mengerti tentang SPP tunggal, akhirnya berpikir negatif terhadap kampus. Bahkan ada yang menduga kalau pihak kampus melakukan korupsi dengan penambahana dana SPP 100 persen. Padahal pemberlakuan SPP tungal juga salah satu cara untuk melancarkan proses study mahasiswa nantinya. Masalahnya adalah tidak adanya sosialisai yang baik.
Permasalahan selanjutnya menyangkut dengan urusan adminitrasi. Pengalaman saya menjadi mahasiswa dan mengurus saudara saya kemarin, peraturan yang diterapkan di banyak kampus  sangat tidak efektif dan efesien. Contoh kecilnya adalah penggunaan slip SPP. Pada hari pertama, saat mendaftar ulang pertama kali, panitia meminta ditunjukkan slip asli dari ban. Hari kedua pada saat pengisian KRS, panitia juga meminta mahasiswa baru untuk mengisi data yang sama seperti hari pertama dan menyerahkan kembali bukti pembayaran SPP. Pada saat mendaftar orientasi mahasiswa baru (ordikmaru), petugas lagi-lagi meminta slip SPP.
Untuk 3 urusan saja, sang mahasiswa harus memperbanyak slip dan menyerahkannya setiap meja. Padahal semua kelengkapan berkas, termasuk slip SPP sudah diperiksa pertama kali. Saya tidak tau apa pertimbangannya sehingga setiap mengurus sesuatu harus dibuktikan dengan slip SPP.
Itu baru untuk masalah pendafataran ulang, pengisian KRS, dan pendaftaran ospek, belum lagi urus KTM, asuransi, dan sebagainya. Saya yakin hampir setiap ada pengurusan, salah satu yang diminta adalah slip yang notabene sudah ada pada mereka sebelumnya, hanya beda meja saja. Praktek tersebut menunjukkan betapa amburadurnya persoalan administrasi perguran tinggi kita.

Idealnya cukup satu kali diminta atau tidak perlu mengisi data yang sama setiap ada pengurusan. Karenanya tidak berlebihan kalau ada slogan “Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah”. Pengalaman saya study di Universitas Ohio, Amerika, meskipun saya belajar dengan dana beasiswa yang seharusnya banyak berusan dengan berkas, namun hanya satu kali saya mengisi data dan digunakan untuk semua keperluan. Untuk akses ke asrama, masuk ke rumah makan kampus, pustaka, pusat olah raga, dan berbagai fasilitas lainnya yang ada di kampus cukup dengan satu kali pengisian data.

Saya tidak bermaksud untuk membandingkan perguruan tinggi di negara maju seperti Amerika dengan kampus-kampus yang ada di Indonesia, apalagi di Aceh. Namun sebenarnya praktek tersebut dapat kita contohkan dan saya yakin mampu kita terapkan di Indonesia. Persoalannya terletak pada niat baik pengelola kampus, terutama para pengambil kebijakan. Karena dengan perbaikan pada persoalan administrasi saja, selain dapat mengefektifkan waktu, uang, dan tenaga tetapi juga dapat berpartisipasi dalam menjaga lingkungan.

Persoalan urgensi lainnya yang sering dialami mahasiswa baru di kampus adalah layanan yang mereka dapatkan. Seharusnya ketika datangnya musim penerimaan mahasiswa baru yang setiap tahun mereka alami, pihak kampus sudah mempersipkan segala sesuatu yang dibutuhkan demi memberikan kepuasan kepada konsumennya (mahasiswa). Misalkan, pihak kampus dapat mempersiapkan information desk pada setiap sudut  yang dibutuhkan, sehingga mahasiswa atau ada orangtua/wali mahasiswa baru dapat bertanya segala informasi yang mereka butuhkan. Akibatnya mereka tidak berputar kesana kemari untuk mendapatkan informasi.

Salain masalah keefektan waktu dan tenaga, dampak lainnya adalah mahasiwa meresa muda sehingga mereka puas dan kampuspun mendapat apresiasi karena menciptakan kesan pertama yang baik bagi calon peserta didik mereka. Faktanya jangankan untuk mendapatkan salam atau senyum, mendatkan layanan informasi saja susah.

Permasalahan diatas hanya sekelumit persoalan yang terjadi di kampus-kampus kita, belum lagi kita bicara masalah professionalism dosen, kelengkapan fasilitas, pengelolaan dana beasiswa, budaya membaca atau menulis, dan transparansi pengelolaan keuangan. Kalau masalah administrasi saja belum mampu kita selesaikan, wajarkah rektornya mengharapakan kampusnya masuk dalam world class university?

* Muhammad Adam adalah Alumnus IELSP Ohio University, USA. Peserta MEP Australia
2012 dan Pegiat di Komunitas Gensee)
.

Opini [Serambi Indonesia] Dana CSR, untuk Siapa?

Tulisan dimuat di Harian Serambi Indonesia edisi Selasa 28 Agustus 2012.
***
“ALHAMDULILLAH, kita sudah dibantu oleh PT Arun dengan menyalurkan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi di kampus kita. Sekali lagi terimakasih banyak.” Pernyataan tersebut dituturkan oleh pimpinan kampus saya pada 2010 lalu. Bapak yang memiliki gelar doctor dari luar negeri tersebut menyebutkan kalimat itu ketika memberi kata sambutan dalam sebuah acara antara pihak kampus dan PT Arun. Seremonial tersebut bertujuan untuk menyerahkan sertifikat beasiswa kepada mahasiswa dan mahasiswi yang berprestasi di tempat saya belajar dulu.

Kini, saya ingat kembali kalimat itu ketika saya bersama kawan-kawan di Komunitas Demokrasi Aceh Utara (KDAU) yang sedang mengadvokasi untuk menghadirkan adanya peraturan daerah di tingkat Aceh Utara tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Bagaimana dana CSR dikelola, transparansi, akuntabilitas, metode penyaluran, penerima manfaat, dan dampaknya terhadap masyarakat sekitar perusahaan secara khusus dan masyarakat lainnya pada umumnya menjadi argumentasi awal dalam proses advokasi KDAU.

Pertanyaan mendasar adalah untuk siapakah dana CSR? Apakah selama ini dana yang diberikan perusahaan berdampak terhadap masyarakat sekitar? Apakah masyarakat merasa terbantu dengan adanya perusahaan di samping pagar rumahnya? Apakah dengan adanya penambahan PAD benar-benar membantu rakyat? Lantas bagaimana kondisi selama ini? Mungkin saja hadirnya perusahaan bukan menguntungkan, tapi malah merugikan? Inilah yang mendasari KDAU berinisiatif memperjuangkan permasalahan CSR.

 Bukan ‘sedekah’
Menurut saya, ada anggapan keliru yang selama ini dipikirkan oleh masyarakat tentang dana CSR. Masalahnya adalah pada pola pikir masyarakat (mindset). Kebanyakan masyarakat kita mengganggap bahwa dana CSR tersebut adalah “bantuan” dari perusahaan untuk masyarakat. Dana CSR yang diberikan oleh perusahaan adalah “sedekah” ikhlas mereka. Saya yakin banyak mahasiswa yang menerima beasiswa dari perusahaan-perusahaan menganggap itu adalah dana amal dari perusahaan tersebut yang diberikan kepada mereka.

Celakanya, jangankan mahasiswa, pimpinan perguruan tinggi jebolan luar negeri saja terjebak pada permainan perusahaan. Sebab, pada prinsipnya, dana CSR merupakan “tangggung jawab” sosial dari perusahaan. Mereka harus menyalurkan sebagian dari keuntungannya untuk masyarakat sekitar dan daerah. Dana tersebut bukan bantuan, apalagi sedekah dari perusahaan untuk masyarakat. Beasiswa, beras, indomie, bantuan bola volley, bola kaki, seragam olah raga buat pemuda, dan sejenisnya adalah bentuk dari pendistribusian yang dilakukan selama ini.

Pola pikir di atas berdampak negatif terdahap masyarakat dan pemerintah dalam banyak hal. Pertama, Kehadiran perusahaan tidak menguntungkan masyarakat sekitar, terutama peningkatan kesejahteraan dari segi ekonomi. Karena masyarakat menganggap dana CSR adalah bantuan, jadi mereka tidak punya hak untuk memintanya. Mereka tidak berani mendesak pemerintah supaya memerintahkan perusahaan menyalurkan dana CSR. Secara ilmu kejiwaan (psikology), kebanyakan orang tidak berani, karena mereka tidak tau. Tidak tau bahwa itu hak mereka, tidak tau kalau mereka juga punya “saham” di perusahaan itu.

Ketika ada perusahaan tidak menjaga lingkungan di sekitar perusahaan dengan bersih, masyarakat tidak berani menegur, apalagi memberontak perusahaan. Saya teringat dahulu ketika masih aktif Exxon Mobil di Aceh Utara, hampir setiap minggu atau akhir bulan, perusahaan mengeluarkan asap kotor keluar melalui pipa pembuangan. Pertanyaanya, siapa yang menghirup asap kotor tersebut pertama kali?.

Dampak negatif selanjutnya yang dirasakan masyarakat dari segi lingkungan adalah minimnya hasil panen. Kalau anda bandingkan rasa buah durian di sekitar perusahaan Exxon Mobile dengan daerah lain, rasanya pasti berbeda. Ada buah-buahan yang kurang manis atau airnya kelapanya tidak seperti kelapa ditempat lain, dan sebagainya. Akibatnya kurang laku ketika dijual di pasar. Kerugiannya lagi-lagi masyarakat yang tanggung. Ini akibat dari explorasi alam secara terus menerus. Dampak tersebut adalah yang kedua yang harus dipikul masyarakat.

Dampak selanjutnya yang ketiga adalah menjadi tamu di rumah sendiri. PT Exxon Mobil Oil Indonesia, PT Arun NGL Co, PT Asean Aceh Fertilizer, dan PT Kertas Kraft Aceh (KKA) adalah sebagian dari perusahaan multinasional dan international yang ada di Aceh. Pertanyaanya ada berapa banyak orang dari setiap perusahaan tersebut yang menampung tenaga kerja lokal di sekitar perusahaan atau daerah? Kalaupun ada, kebanyaknnya hanya sebatas security atau pemotong rumput. Memang dalam hal perekrutan tenaga kerja agak dilamatis, di satu sisi perusahaan mempunyai standar dalam seleksi tenaga kerja, di sisi lain masyarakat tidak semua mampu memenuhi persyaratannya. Akibatnya mereka menjadi tamu di rumah sendiri.

 Potensi dana CSR
Perusahaan-perusahaan bertaraf nasional dan international sudah mulai mengekplorasi hasil alam di Aceh sejak 1976. Tapi sekarang Aceh Utara yang dulunya dikenal dengan petro dolar berubah drastis menjadi daerah termiskin di Aceh. Jumlah penduduk miskin di Aceh Utara pada 2009 sebanyak 126.590 jiwa (Data BPS Aceh Utara, 2009). Mestinya kehadiran perusahaan-perusahaan tersebut dapat menjadi problem-solving dari masalah kemiskinan. Meskipun tidak dengan penampungan tenaga kerja lokal, setidaknya pengolaan dana CSR yang akuntabel saja akan sangat membantu.

Dana CSR bisa didistribusikan atau digunakan untuk peningkatan ekonomi masyarakat, memperbaiki pelayanan publik, dan sebagainya. Contoh sederhana, dana CSR yang jumlahnya miliaran dari perusahaan-perusahaan tersebut bisa digunakan untuk pengadaan alat-alat atau perlengkapan di Rumah Sakit. Masyarakat tidak perlu lagi keluarkan biaya yang banyak dan mahal untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Hemat uang, tenaga, dan waktu, sebagai gantinya mereka bisa gunakan uang untuk keperluan lain atau kelonggaran waktu untuk bekerja mencari uang.

Distribusi lainnya bisa juga dengan cara memberikan beasiswa sekaligus asuransi kesehatan bagi pelajar berprestasi untuk melanjutkan study ke perguruan tinggi. Dampaknya, orang tua mereka yang tidak mampu tidak perlu khawatir dengan biaya kesehatan anaknya suatu waktu sakit dalam proses belajarnya di kampus. Manfaatnya si anak akan konsentrasi dengan belajarnya tanpa harus takut dengan biayanya, orang tau juga tidak resah berpisah dengan anaknya. Pada titik inilah, win-win solution antara perusahaan dan masyarakat akan terwujud.

* Muhammad Adam, Sekjen Komunitas Demokrasi Aceh Utara dan Alumnus MEP Australia dan IELSP Ohio University, AS. Email: adamyca@gmail.com