Opini [Serambi Indonesia] Dana CSR, untuk Siapa?

Tulisan dimuat di Harian Serambi Indonesia edisi Selasa 28 Agustus 2012.
***
“ALHAMDULILLAH, kita sudah dibantu oleh PT Arun dengan menyalurkan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi di kampus kita. Sekali lagi terimakasih banyak.” Pernyataan tersebut dituturkan oleh pimpinan kampus saya pada 2010 lalu. Bapak yang memiliki gelar doctor dari luar negeri tersebut menyebutkan kalimat itu ketika memberi kata sambutan dalam sebuah acara antara pihak kampus dan PT Arun. Seremonial tersebut bertujuan untuk menyerahkan sertifikat beasiswa kepada mahasiswa dan mahasiswi yang berprestasi di tempat saya belajar dulu.

Kini, saya ingat kembali kalimat itu ketika saya bersama kawan-kawan di Komunitas Demokrasi Aceh Utara (KDAU) yang sedang mengadvokasi untuk menghadirkan adanya peraturan daerah di tingkat Aceh Utara tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Bagaimana dana CSR dikelola, transparansi, akuntabilitas, metode penyaluran, penerima manfaat, dan dampaknya terhadap masyarakat sekitar perusahaan secara khusus dan masyarakat lainnya pada umumnya menjadi argumentasi awal dalam proses advokasi KDAU.

Pertanyaan mendasar adalah untuk siapakah dana CSR? Apakah selama ini dana yang diberikan perusahaan berdampak terhadap masyarakat sekitar? Apakah masyarakat merasa terbantu dengan adanya perusahaan di samping pagar rumahnya? Apakah dengan adanya penambahan PAD benar-benar membantu rakyat? Lantas bagaimana kondisi selama ini? Mungkin saja hadirnya perusahaan bukan menguntungkan, tapi malah merugikan? Inilah yang mendasari KDAU berinisiatif memperjuangkan permasalahan CSR.

 Bukan ‘sedekah’
Menurut saya, ada anggapan keliru yang selama ini dipikirkan oleh masyarakat tentang dana CSR. Masalahnya adalah pada pola pikir masyarakat (mindset). Kebanyakan masyarakat kita mengganggap bahwa dana CSR tersebut adalah “bantuan” dari perusahaan untuk masyarakat. Dana CSR yang diberikan oleh perusahaan adalah “sedekah” ikhlas mereka. Saya yakin banyak mahasiswa yang menerima beasiswa dari perusahaan-perusahaan menganggap itu adalah dana amal dari perusahaan tersebut yang diberikan kepada mereka.

Celakanya, jangankan mahasiswa, pimpinan perguruan tinggi jebolan luar negeri saja terjebak pada permainan perusahaan. Sebab, pada prinsipnya, dana CSR merupakan “tangggung jawab” sosial dari perusahaan. Mereka harus menyalurkan sebagian dari keuntungannya untuk masyarakat sekitar dan daerah. Dana tersebut bukan bantuan, apalagi sedekah dari perusahaan untuk masyarakat. Beasiswa, beras, indomie, bantuan bola volley, bola kaki, seragam olah raga buat pemuda, dan sejenisnya adalah bentuk dari pendistribusian yang dilakukan selama ini.

Pola pikir di atas berdampak negatif terdahap masyarakat dan pemerintah dalam banyak hal. Pertama, Kehadiran perusahaan tidak menguntungkan masyarakat sekitar, terutama peningkatan kesejahteraan dari segi ekonomi. Karena masyarakat menganggap dana CSR adalah bantuan, jadi mereka tidak punya hak untuk memintanya. Mereka tidak berani mendesak pemerintah supaya memerintahkan perusahaan menyalurkan dana CSR. Secara ilmu kejiwaan (psikology), kebanyakan orang tidak berani, karena mereka tidak tau. Tidak tau bahwa itu hak mereka, tidak tau kalau mereka juga punya “saham” di perusahaan itu.

Ketika ada perusahaan tidak menjaga lingkungan di sekitar perusahaan dengan bersih, masyarakat tidak berani menegur, apalagi memberontak perusahaan. Saya teringat dahulu ketika masih aktif Exxon Mobil di Aceh Utara, hampir setiap minggu atau akhir bulan, perusahaan mengeluarkan asap kotor keluar melalui pipa pembuangan. Pertanyaanya, siapa yang menghirup asap kotor tersebut pertama kali?.

Dampak negatif selanjutnya yang dirasakan masyarakat dari segi lingkungan adalah minimnya hasil panen. Kalau anda bandingkan rasa buah durian di sekitar perusahaan Exxon Mobile dengan daerah lain, rasanya pasti berbeda. Ada buah-buahan yang kurang manis atau airnya kelapanya tidak seperti kelapa ditempat lain, dan sebagainya. Akibatnya kurang laku ketika dijual di pasar. Kerugiannya lagi-lagi masyarakat yang tanggung. Ini akibat dari explorasi alam secara terus menerus. Dampak tersebut adalah yang kedua yang harus dipikul masyarakat.

Dampak selanjutnya yang ketiga adalah menjadi tamu di rumah sendiri. PT Exxon Mobil Oil Indonesia, PT Arun NGL Co, PT Asean Aceh Fertilizer, dan PT Kertas Kraft Aceh (KKA) adalah sebagian dari perusahaan multinasional dan international yang ada di Aceh. Pertanyaanya ada berapa banyak orang dari setiap perusahaan tersebut yang menampung tenaga kerja lokal di sekitar perusahaan atau daerah? Kalaupun ada, kebanyaknnya hanya sebatas security atau pemotong rumput. Memang dalam hal perekrutan tenaga kerja agak dilamatis, di satu sisi perusahaan mempunyai standar dalam seleksi tenaga kerja, di sisi lain masyarakat tidak semua mampu memenuhi persyaratannya. Akibatnya mereka menjadi tamu di rumah sendiri.

 Potensi dana CSR
Perusahaan-perusahaan bertaraf nasional dan international sudah mulai mengekplorasi hasil alam di Aceh sejak 1976. Tapi sekarang Aceh Utara yang dulunya dikenal dengan petro dolar berubah drastis menjadi daerah termiskin di Aceh. Jumlah penduduk miskin di Aceh Utara pada 2009 sebanyak 126.590 jiwa (Data BPS Aceh Utara, 2009). Mestinya kehadiran perusahaan-perusahaan tersebut dapat menjadi problem-solving dari masalah kemiskinan. Meskipun tidak dengan penampungan tenaga kerja lokal, setidaknya pengolaan dana CSR yang akuntabel saja akan sangat membantu.

Dana CSR bisa didistribusikan atau digunakan untuk peningkatan ekonomi masyarakat, memperbaiki pelayanan publik, dan sebagainya. Contoh sederhana, dana CSR yang jumlahnya miliaran dari perusahaan-perusahaan tersebut bisa digunakan untuk pengadaan alat-alat atau perlengkapan di Rumah Sakit. Masyarakat tidak perlu lagi keluarkan biaya yang banyak dan mahal untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Hemat uang, tenaga, dan waktu, sebagai gantinya mereka bisa gunakan uang untuk keperluan lain atau kelonggaran waktu untuk bekerja mencari uang.

Distribusi lainnya bisa juga dengan cara memberikan beasiswa sekaligus asuransi kesehatan bagi pelajar berprestasi untuk melanjutkan study ke perguruan tinggi. Dampaknya, orang tua mereka yang tidak mampu tidak perlu khawatir dengan biaya kesehatan anaknya suatu waktu sakit dalam proses belajarnya di kampus. Manfaatnya si anak akan konsentrasi dengan belajarnya tanpa harus takut dengan biayanya, orang tau juga tidak resah berpisah dengan anaknya. Pada titik inilah, win-win solution antara perusahaan dan masyarakat akan terwujud.

* Muhammad Adam, Sekjen Komunitas Demokrasi Aceh Utara dan Alumnus MEP Australia dan IELSP Ohio University, AS. Email: adamyca@gmail.com

Opini [Waspada] Lingkaran Hitam Ujian Nasional

Tulisan di bawah sudah dimuat di Harian Waspada Edisi Kamis 10 Mei 2012.

Hari Minggu tanggal 22 April 2012, ada nomor baru yang masuk ke telpon genggam Saya.  Dia mengaku salah satu siswa tingkat menengah pertama yang akan mengikuti Ujian Nasional. Setelah berbasa-basi satu dua kata, dia menanyakan kepada Saya apakah ada bocoran jawaban UN untuk mata pelajaran-mata pelajaran yang diujikan. Tergelitik hati Saya mendengarnya, sehingga Saya putuskan percakapan tersebut secara tiba-tiba.
Ada dua gejolak yang muncul dalam hati Saya  setelah selesai ditelpon oleh anak yang belum sempat saya tanyakan identitasnya. Pertama, kenapa dia berani menelpon Saya untuk meminta jawaban? Apakah dia beranggapan bahwa semua tenaga pendidik (guru) pasti memiliki jawaban sebelum soal dibagikan pada hari ujian? Atau setiap guru pasti memberikan kunci jawaban kepada siswa yang mengikuti UN?. Kedua, Saya berpikir, apakah dia menganggap apa yang dia lakukan tersebut wajar atau bahkan diajurkan oleh sekolah?.
Saya beranggapan kalau anak tersebut “terpaksa” melakukannya karena dia menggagap pasti tidak mampu menjawab semua pertanyaan dengan benar tanpa memiliki kebocoran jawaban sebelumnya. Mungkin siswa tersebut merasa bahwa kejujuran tidak berlaku selama UN. Karenanya dia berpikir tidak ada pilihan selain mencari kunci jawaban sebelum soal dibagikan. Bagi Saya, ini adalah akibat dari politik pendidikan. Ketika ranah pendidikan sudah dipolitisasi, akibatnya kita harus menganggung resiko-resiko yang sangat miris dan berseberangan dari tujuan  pendidikan sendiri.
Ada banyak fakta yang mengindikasikan bahwa Ujian Nasional sudah menjadi objek politik. Pertama, kenapa pemerintah tidak menjalankan putusan Mahkamah Agung yang sudah melarang UN diberlakukan sebagai stadar nasional untuk kelulusan. Padahal dalam keputusan yang dikeluarkan pada tahun 2010 tersebut dengan jelas MA mengungkapkan pertimbangan-pertimbangan untuk tidak diberlakukannya UN, diantaranya yaitu kelalain pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan hak manusia di bidang pendidikan dan mengabaikan peningkatan kualitas guru.
Kedua, kenapa pemerintah masih tetap mempertahankan UN sebagai standar kelulusan secara nasional?. Padahal dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 58 ayat 1 disebutkan bahwa “Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan”. Pasal ini secara gamblang menjelaskan bahwa yang paling mengetahui kondisi peserta didik dan secara berkesinambungan terlibat dalam proses belajar mengajar adalah pendidik, karenanya otoritas melakukan evaluasi (ujian) juga di tangan dia. Hal ini membuktikan pemerintah tidak patuh terhadap hukum yang sudah dibuat.
Kalaupun pemerintah mempertahankan UN dengan alasan bahwa UN adalah salah satu cara yang dilakukan untuk meningkatkan daya saing lulusan kita dengan lulusan luar negeri sehingga dapat meningkatkan rangking pendidikan kita dalam dunia global, pertanyaanya adakah penilitian akurat yang membuktikan alasan tersebut?.
Menurut penilaian Saya, semenjak diberlakukannya UN, kualitas pendidikan kita tidak meningkat. Sebaliknya Ujian Nasional justru membuat kondisi pendidikan semakin rumit. Banyak masalah yang muncul akibat dari penerapan UN, terutama berkenaan dengan pembentuk sikap dan akhlak.  Pelajar dari SD-SMA menganggap bahwa UN seperti musibah dan menjadi momok menakutkan. Menariknya, ada sekolah yang mengajak siswa-siswinya untuk membaca yasin dan berdoa, terkesan akan datang bala yang harus ditolak lewat jampi-jampi do’a berjama’ah.
Untuk peserta didik, Apabila tidak siap menghadapi UN, maka ketakutan-ketakutan tersebut berdampak negatif  terhadap kejiwaan mereka. Bagi mereka, UN merupakan titi seratal mustaqim yang harus mereka lewati apabila mereka ingin melanjutkan perjalanan untuk belajar ketingkat selanjutnya. Mental mereka akan terganggu apabila mereka menggap UN adalah beban berat yang tidak ada pilihan harus mereka pikul. Setiap saat anak-anak berpikir kalau mereka tidak akan sanggup menghadapi UN karena soal-soalnya terlalu berat untuk dijawab dalam waktu yang sangat terbatas, implikasi selanjutnya akan membentuk sikap pesimis.
Tidak hanya itu, dangan adanya UN dapat menggeser paradigma di kalangan tenaga pendidik. Para guru mengganggap kalau tugas mendidik mereka diukur dari tingkat kelulusan UN. Akibatnya proses belajar selama 3 atau 6 tahun tidak lagi menjadi penting (process-oriented), toh tidak diukur pada saat ujian (result-oriented). UN hanya mengukur ranah kognitif, sedangkan motorik dan afektif sama sekali tidak diuji.
Disamping itu, degradasi nilai-nilai kejujuran adalah konsekuensi utama yang muncul dari UN. UN sudah mendidik siswa untuk berbohong. Menyontek atau melakukan kecurangan dalam proses ujian adalah salah satu bentuk praktek korupsi. Kalau semenjak di bangku sekolah saja, yang seharusnya penuh dengan nilai-nilai dan etika, sudah diajarkan korupsi, bagaimana saat mereka menjadi pemimpin?.
Terbukti banyak praktek hitam terjadi pada saat UN tingkat SMA berlangsung, ada 837 laporan pengaduan yang masuk ke posko Ujian Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMENDIKBUD) selama empat hari penyelenggaraan UN untuk siswa tingka SMA/sederajat (kemdikbud.go.id). Banyak media yang memblow up kecurangan-kecurangan selama UN, Harian kompas 20 April 2012 memberitakan ada kecurangan sistematis dan rapi sehingga susah untuk dibuktikan kecuali ada orang dalam. Media Indonesia pada tanggal yang sama juga menulis bahwa Kecurangan sistematis dalam Ujian Nasional melibatkan Dinas Pendidikan Provinsi dan sekolah seperti yang terjadi di Bekasi dan Jawa Barat.
Hal ini sangat kontras dengan apa yang dipraktekkan oleh Negara-negara maju, seperti Amerika. Pengalaman penulis pada saat mengikuti short course di Universitas Ohio, menyontek adalah haram hukumnya. Apabila ada pelajar yang melakukan cheating  dan plagiasi, hukuman yang akan diterima adalah hukuman kelas berat, bahkan dikeluarkan. Bagi mereka, pendidikan adalah proses pembentukan karaktek dan budaya yang bernilai dan beretika bagipeserta didik. Kalau Amerika saja yang notabene Negara berpemerintahan non-muslim sangat menjungjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan etika, kenapa kita justru meninggalkan dan mempraktekkan sebaliknya? Berkarakterkah pendikan kita?
Padahal esensi pendidikan adalah menciptakan sikap dan budi pekerti yang berakhlak mulia. Hal ini jelas tercermin dalam tujuan pendidikan nasional kita bahwa substansi dari pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia (UU 14 TAHUN 2005).
Bentuk praktek politasisasi pendidikan selanjutnya adalah usaha mempertahankan jabatan oleh pemangku-pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan malai dari guru, kepala sekolah, hingga dinas. Kepala sekolah takut kalau anak-anaknya tidak lulus UN, maka dia akan dianggap tidak kompeten. Tidak sedikit kepala sekolah yang takut kehilangan kursinya apabila banyak peserta didiknya tidak mampu ia luluskan. Banyak guru yang khawatir dimutasi jika mata pelajaran yang mereka asuh tidak berhasil dicapai target oleh anak didiknya. Ada kepala dinas pendidikan dan kebudayan, terutama level kabupaten/kota yang takut ditegur atau diperingatkan, bahkan dicopot jabatannya oleh atasannya apabila di wilayah dia pimpin hasil UNnya tidak menggembirakan.
Alasan yang sangat menggiurkan kenapa pemerintah tetap bersikukuh untuk mempertahankan UN sebagai standar kelulusan adalah kucuran anggaran. Anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan UN sangat fantastis. Tahun 2012, pemerintah mengaggarkan sebanyak Rp600 miliar, 2011 Rp 562,8 miliar, 2010 sebesar Rp 593,1 miliar dan tahun  2009 berjumlah Rp 376 milyar untuk penyelenggaran UN.
Siapa bisa menjami dana dengan jumlah besar tersebut akan digunakan sebagaimana mestinya?. Banyak proyek yang bisa dimainkan oleh pemerintah untuk memark-up anggaran UN. Pelelangan percetakan lembar soal, lembar jawaban, pemeriksaan lembar jawaban, pemantauan adalah sebagain proses yang dapat dijadikan celah untuk mengeruk keuntungan.
Mesipun Saya percaya bahwa tidak ada guru yang ingin mengajarkan kebohongan kepada pelajar, namun potret hitam dari pendidikan seperti ini tidak hanya menurun kualitas pendidikan kita tetapi juga mereduksi nilai-nilai mulia yang ingin dicapai lewat pendidikan. Mempertimbangkan penurunan kualitas pendidikan, pembentukan budaya tidak berektika yang mengakibatkan degradasi moral, dan penambah beban anggaran dengan adanya ujian nasional, masih wajarkah Ujian Nasional tetap dipertahankan?. Semoga menjadi refleksi di hari perayaan Hari Pendidikan Nasional 2012 tahun ini.
(Muhammad Adam adalah Staff Pengajar Ruhul Islam Aceh Utara dan Alumnus IELSP Ohio University, USA)

Opini_Pemimpim “BBM”

Tulisan di bawah sudah dimuat di Media Harian Analisa Edisi Rabu 23 Mei 2012.
Pemimpin Kita harus BBM! Begitu salah satu pernyataan politisi Partai Demokrat pada salah satu talkshow di stasiun TV swasta beberapa waktu lalu. BBM yang beliau maksud tidak berhubungan dengan isu bahan bakar minyak yang sedang “galau” antara naik atau tidak. Bersih, Berani, dan Mandiri (BBM), itulah pelesetan kata BBM yang diutarakan politisi tersebut. Pemimpin BBM ini menarik untuk kita diskusikan apalagi kondisi di beberapa daerah sedang hangat dengan isu Pilkada seperti di Aceh dan DKI Jakarta, mampukah Pilkada menyaring pemimpin yang berBBM? “B” pertama adalah Bersih. Bersih tidak hanya diartikan bersih secara harfiah. Seorang pemimpin yang mampu menata kota dengan baik, mampu mengerahkan Satpol PP untuk menggusur pedagang kaki lima, menciptakan kota sehat dan tidak kumuh belumlah dikatakan pemimpin bersih. Bersih tidaklah didefinisikan sebatas bersih yang dipandang mata. Namun, bersih dapat dinterpretasikan lebih jauh dalam konteksnya dengan pemimpin.Dalam pelayanan publik sebagai salah satu fungsi utama pemimpin, bagaimana seorang pemimpin harus mampu menciptakan sistem yang bersih dari pungutan liar. Tidak ada istilah “hak agen” ketika membuat akte kelahiran atau mengurus kartu identitas. Semboyan “kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah” harus mampu dibersihkan oleh pemimpin. Pemimpin harus mampu memastikan perangkat-perangkat dibawahnya bersih dari kealpaan dan ketidakdisiplinan.Kedua adalah Berani. Mendefinisikan berani juga tidak hanya sebatas pada apa yang tertulis di kamus saja. Sangat luas jangkauannya kalau kita ingin menginterpretasikan kata berani. Sikap berani adalah suatu keniscayaan yang harus dimiliki oleh pemimpin kita. Tidak mungkin orang-orang yang bermental pengecut, kita angkat menjadi pemimpin dan memimpin jutaan ummat.Pada level nasional, tampaknya kita krisis pemimpin yang bermental tegas dan berani. Hal ini terbukti dalam penegakan hukum yang tidak pernah berjalan sebagaimana mestinya di negeri ini. Keadilan hukum dan keadilan sosial hanya di dalam butir Pancasila. Keadilan hanya tinggal keadilan, keadilan hukum itu hanya ada diatas kertas putih. Hukum pisau tajam ke bawah tumpul ke atas belum mampu diubah oleh pemimpin kita.

Sebagai contoh, ketika ada nenek yang bekerja sebagai pembantu dituduh mencuri piring majikannya, pemimpin kita para penguasa hukum bergerak sangat cepat. Pada saat ada anak kecil yang disangka mencuri sandal jepit, pemimpin kitapun sangat cepat menanggapinya. Melihat kelincahan dan kecepatan mereka dalam bertindak menangani kasus-kasus kriminal perlu kita apresiasi. Namun mereka adalah pelaku kriminal “kelas teri” yang belum tentu salah, namun karena tidak mampu membayar pengacara, mereka hanya pasrah terhadap putusan hukum. Pertanyaannya bagaimana dengan koruptor-koruptor kelas kakap?

Kalau ada pemimpin yang sudah jelas-jelas melakukan korupsi, bahkan ada yang ketangkap tangan menerima suap, namun pemimpin kita bertindak santai saja. Kalau ada anggota legislatif yang disebut-sebut namanya di pengadilan, pemimpin kita berpikir seribu kali, mempertimbangkannya matang-matang baru memanggilnya. Bahkan karena kelamaan mempertimbangkannya, banyak yang lari keluar negeri. Ketika sudah diluar negeri, seolah-olah pemimpin kita tidak ada daya dan upaya apa-apa untuk memulangkan mereka. Begitulah cerminan penegakan hukum di negeri ini.

Kita membutuhkan pemimpin yang berani, tegas, ulet, cepat, dan tanggap dalam menyelesaikan berbagai permasalahan publik. Secara teoritis, bersih dan berani adalah sikap yang saling mempengaruhi. Orang berani karena dia bersih, begitu sebaliknya dia merasa takut untuk menindak para pelanggar hukum kalau dia bukan pemimpin yang jujur atau bersih. Dia khawatir kalau temannya ditindak tegas, akan membuka semua kesalahan-kesalahan dia sendiri, dan itu akan jadi bumerang. Karenanya, segala upaya akan dia lakukan untuk menutup kebohongan sebelumnya.

Sikap yang ketiga adalah mandiri. Sikap ini sangat urgen untuk ada pada setiap pemimpin kita baik yang berada di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Pada merekalah segala nasib bangsa diamanahkan. Pemerataan pendidikan, layanan kesehatan yang berkualitas, pemerataan lapangan kerja, jaminan keamanan, pengentasan kemiskinan, dan berbagai hal ikhwal ummat diatur oleh mereka. Untuk itu kita butuh pemimpin yang mandiri.

Sikap manja dan cengeng harus dihilangkan dalam diri pemimpin kita. Pemimpin kita harus berani bersikap independen atau mandiri. Harus optimis terhadap kemampuan anak negeri. Harus percaya pada kekuatan dan kekuasaan yang kita miliki. Tidak perlu meminta bantuan luar negeri setiap saat, tidak harus meningkatkan utang setiap tahunnya.

Namun faktanya, kemandirian pemimpin sangat jauh dari harapan. Para pemimpin nasional kita seperti para menteri belum mampu untuk mandiri dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Sebagai contoh, kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat, seperti beras, bawang putih, dan sejenisnya masih saja diimpor dari luar. Padahal Indonesia memiliki produksi beras yang melimpah, ladang dan lahan yang sangat luas. Pertanyaannya kemanakah hasil-hasil tersebut dibawa? Kenapa tidak cukup? Kenapa ayam mati di lumbung padi?. Jawabannya adalah managemen. Negeri kita salah urus, ada yang salah dengan bangsa ini.

Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), kita berharap akan lahir pemimpin-pemimpin yang bersih, berani, dan mandiri. Pada level nasional, pemimpin-pemimpin yang jujur, tegas, dan mandiri sudah krisis. Tidak ada lagi yang peduli dengan angka kemiskinan yang terus tumbuh drastis, gaji buruh yang tipis, angka putus sekolah yang fantastis, pembagian hasil sumber daya alam yang tidak logis, layanan kesehatan yang tidak humanis, kucuran anggaran yang tidak adil dan bersifat politis. Makanya tidak berlebihan kalau muncul istilah negeri auto pilot.

Namun, sebagai generasi muda, kita harus optimis, kita mempunyai mimpi, pemimpin yang terpilih dalam Pilkada nanti tidak hanya bersih di mulut tetapi juga di hati,tidak hanya berani untuk orang miskin serapah tetapi juga untuk birokrat yang serakah, tidak hanya berani menghukum kaum kelas bawah tetapi juga berani menumpas para kelompok yang gagah, dan tidak hanya mandiri di rumah sendiri tetapi juga dengan para pemimpin tirani. Semoga! ***

Penulis adalah Muhammad Adam,  Co-Founder Plus Institute Aceh dan Sekjend Komunitas Demokrasi Aceh Utara (KDAU).

Opini_Arogansi “Koboy” Indonesia

Tulisan Artikel Opini dibawah ini sudah dimuat di harian Pikiran Merdeka edisi Jum’at 18 Mei 2012.
Istilah koboy tiba-tiba menjadi santer di Indonesia. Banyak media baik cetak, telivisi, maupun online sedang memblow up isu koboy secara intinsif. Sejenak, kepenatan kitapun beralih dari isu-isu politik, kekerasan atas nama agama, kerumitan permasalahan ujian nasional, dan kasus-kasus korupsi ke dunia koboy. Ada apa dengan koboy?
    Ada dua kasus kekerasan terjadi pada bulan April lalu yang membuat dunia koboy Indonesia disoroti oleh media dan masyarakat. Pertama adalah kasus Koboy Palmerah dan kedua adalah Koboy Restoran. Kasus pertama terjadi pada hari Senin tanggal 30 April 2012. M. Arlutfi yang berprofesi sebagai anggota TNI berpangkat kapten. Dia adalah Kepala Urusan Personalia di Markas Besar TNI Angkatan Darat.
    Kronologisnya, pada saat itu sang Kapten sempat mengacungkan senjata api  kepada salah seorang pengendara sepeda motor di kawasan Palmerah yang kemudian diilhami “Koboy Palmerah” kepada sang kapten. Tidak hanya itu, Kapten Arlutfi juga sempat menyalakkan pistolnya dua kali ke udara, lalu memukul helm pengendara sepeda motor yang menyerempet mobilnya yang bernomor polisi 1394-00. Kejadian tersebut direkam oleh seorang warga dan diunggah ke youtube pada tanggal 1 Mei 2012. Video tersebutlah yang menjadi modal buat awak media dan pengguna jejaring sosial seperti twitter dan facebook untuk mengecam tindakan kapten.
    Kasus kedua dilakukan oleh Iswahyudi Anshar pada tanggal 19 April 2012. Iswahyudi menodong senjata kearah pegawai restoran Corc&Screw, Plaza Indonesia. Kejadian tersebutlah yang membuat Iswahyudi dijuluki Koboy Restoran. Iswahyudi yang berprofesi sebagai pengusaha merasa geram ketika diserahkan bill oleh karyawan senilai Rp 4,2 juta, ada menu-menu yang tidak ia pesan, secara spontan dia menodong senjata kearah karyawan. Tindakan Direktur Utama PT Dita Permata Tatasari tersebut terekam dalam kamera CCTV.
    Disamping itu, Iswahyudi juga memiliki 150 butir peluru tajam dan peluru karet. Peluru tersebut didapatkan ketika digeledah rumahnya.  Pada dasarnya Iswahyudi, memiliki izin kepimilikan pistol, namun jumlah itu melampaui batas yang diizinkan, yang maksimal hanya boleh 50 butir.
Sejarah Koboy
    Secara historis, Budaya Koboy sebenarnya berasal dari Amerika. Kebiasaan penggunaan senjata api pada masa-masa koboy dahulu dilakukan untuk melindungi diri, keluarga, dan harta mereka dari serangan binatang buas, dari suku Indian, dan tentara asing. Karena pada masa white-sest tersebut, belum ada aparat keamanan dari pemerintah. Makanya mereka harus mandiri dan menjaga diri sendiri dengan sejata api.
     Namun, budaya yang dikenal dengan culture gun tersebut turun sampai pada saat ini. Bahkan sekarang, hak setiap orang untuk memiliki senjata api diatur dalam amandemen ke II. Pada saat ini, untuk mendapatkan senjata api jauh lebih mudah di Amerika. Karenanya tidak heran kalau hampir setiap keluarga di Amerika memiliki lebih dari sepucuk senjata api. Menurut data statistik, untuk setiap 100 penduduk, ada 90 orang yang memiliki senjata api di Amerika. Menariknya, pada masa pemerintahan Obama, keinginan penduduk untuk memiliki senjata api terus meningkat, hal ini dikhawatirkan kalau Obama akan memperketat larangan penggunaan senjata api pada suatu waktu (voaindonesia.com).   
    Di Indonesia, penggunaan senjata api mendapat perlindungan hukum dari pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api dan Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 82 Tahun 2004, hanya beberapa kelompok warga negara yang diperbolehkan memegang dan memiliki senjata api untuk membela diri, yakni pejabat di perusahaan swasta mulai Presiden Direktur, Presiden Komisaris, Komisaris, Direktur Utama, dan Direktur Keuangan. Selain itu, pejabat eksekutif dan legislatif, anggota Tentara Nasional Indonesia, polisi, dan purnawirawan diperbolehkan memakai senjata api.
    Untuk memperoleh izinpun sebenarnya tidak mudah, orang yang mengajukan izin harus melewati serangkaian tes, yakni tes kesehatan, tes psikologi, dan tes menembak, dengan usia minimal 24 tahun. Masa berlaku izin kepemilikan senjata apipun terbatas dan harus diperpanjang secara periodik. Substansinya adalah urgensi dari kepemilikan senjata itu sendiri bukan untuk dipergunakan sembarangan, namun untuk perlindungan.
Perbedaan Nasib Hukuman
    Dari dua aksi koboy diatas, ada dua  hal yang dapat kita diskusikan dan ambil manfaatnya. Pertama, ada pemberlakuan hukuman yang berbeda antara kasus Koboy Palmerah dan Koboy Restoran. Iswahyudi sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya dan sudah ditahan mulai hari Minggu 6 Mei 2012. Dia dijerat dengan pasal berlapis dalam KUHP, masing-masing tentang perbuatan tidak menyenangkan, mengancam dengan senjata api, dan juga Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (tempo.co).
    Anehnya sang Koboy Palmerah baru pada tahap pemeriksaan saksi, dan saat ini kasusnya ditangani oleh Polisi Militer Daerah Jayakarta (Pomdam Jaya). Tidak hanya itu, sang kapten masih tetap bekerja dan melakukan rutinitas seperti biasa. Alasannya dia dapat bebas adalah mengedepankan azas praduga tak bersalah. hal ini membuktikan bahwa adanya ketimpangan dan perbedaan di mata hukum. Kalau Iswahyudi sebagai masyarakat sipil langsung mendapat respon dari penegak hukum, bahkan penangkapannyapun dilakukan setelah tampil di salah satu TV swasta. Namun sang kapten meskipun melakukan tindakan yang sama, masih tetap berada di titik aman. Sebagai masyarakat sipil, kita tentu saja bertanya, apakah karena sang kapten memiliki power, lantas dia  tidak ditahan? Kenapa Iswahyudi tidak diperiksa terlebih dahulu dengan mengacu pada azas praduga tak bersalah seperti yang diberlakukan kepada sang kapten?
    Kedua, tindakan kedua orang tersebut membuktikan betapa arogansinya seseorang ketika memiliki senjata api. Memang secara psikologi, orang akan kadang merasa hebat, memiliki power dan otoritas ketika ada yang melindunginya. Orang bisa saja seenaknya menodong senjata ketika berhadapan dengan orang lain yang lebih lemah dari dia. Dalam kasus Iswahyudi misalkan, seharusnya dia bisa menanyakan secara baik-baik kepada karyawan kalau saja dia tidak memesan makanan seperti yang dia minta. Begitu juga dengan kasus perwira tersebut, meskipun mengatakan terburu-buru karena menjemput ibunya, kenapa masalah sepele tersebut harus diselesaikan dengan cara kasar?.
    Sekali lagi, Hal ini membuktikan keangkuhan orang yang memiliki kekuatan lebih besar dibandingkan masyarakat biasa. Sebagai bukti, dari laporan Kepolisian RI yang mencatat, setidaknya ada 152 kasus penyalahgunaan senjata api dalam tiga tahun yaitu tahun 2009 hingga 2011 (tempo.co).
    Praktek-praktek keangkuhan seperti ini juga sering terjadi di Aceh. Orang akan berani membentak seorang petugas pelayanan di Rumah Sakit, karena dia kenal dengan atasannya. Kalau melamar suatu pekerjaan di pemerintah, tidak sedikit orang yang mengandalkan “orang lain” dibelakang dia yang memiliki power. Kok gitu ya? (Muhammad Adam adalah Alumnus IELSP Universitas Ohio, Amerika)

Opini [Serambi Indonesia] Emas (tak) Berkilau (Refleksi Hardiknas 2012)

Tulisan di bawah ini Sudah dimuat di Harian Cetak Serambi Indonesia Edisi 2 Mei 2012. Silakan Klik HERE untuk membaca di website Serambi Indonesia.

HARI Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2012 mengusung tema “Bangkitanya Generasi Emas Indonesia” yang diperingati pada Rabu 2 Mei ini. Dalam kaitan ini, Mendikbud Muhammad Nuh menyebutkan bahwa dalam kurun 2010 lalu hingga 2035 mendatang, Indonesia sedang mendapat anugerah ‘emas’ dari Tuhan berupa potensi sumber daya manusia usia produktif yang jumlahnya sangat banyak.Di samping mensyukuri, Bapak Nuh juga khawatir kalau rahmat tersebut juga bisa menjadi laknat. Hal ini akan terjadi apabila potensi demographic dividend tersebut tidak dikelola dan dibina dengan baik. Tanpa bermaksud pesimis, apabila melihat kondisi pendidikan kita saat ini, menurut saya, potensi menjadi bahaya jauh lebih besar dibandingkan menjadi modal bonus untuk membuat Indonesia lebih baik.Tidak berkarakter
Banyak potret yang menggambarkan bagaimana kondisi pendidikan kita sudah sangat kritis, terutama masalah pembentukan karakter. Ada sejumlah fakta yang menunjukkan bahwa pendidikan kita sudah tidak berkarakter. Masalah ini tidak hanya terjadi pada peserta didik, tetapi juga pendidik, bahkan para pemangku kepentingan dalam pendidikan. Untuk melihat kebobrokan pendidikan di kalangan peserta didik, Ujian Nasional (UN) dapat menjadi alat ukur penting, di mana nilai-nilai kujujuran selalu menjadi pertaruhan.

Pengalaman pribadi yang saya alami pada Minggu (22/4/2012) lalu, ada nomor baru yang masuk ke telepon genggam saya. Dia mengaku sebagai siswa pada satu sekolah tingkat menengah pertama yang akan mengikuti UN. Setelah berbasa-basi satu dua kata, dia menanyakan kepada saya apakah ada bocoran jawaban UN untuk mata pelajaran-mata pelajaran yang diuji? Tergelitik hati saya mendengarnya, sehingga saya putuskan percakapan tersebut dengan tiba-tiba secara sepihak.

Ada dua gejolak yang muncul dalam hati saya setelah selesai ditelepon oleh anak yang belum sempat saya tanyakan identitasnya. Pertama, mengapa dia berani menelepon saya untuk meminta jawaban? Apakah dia beranggapan bahwa semua tenaga pendidik (guru) pasti memiliki jawaban sebelum soal dibagikan pada hari ujian? Atau setiap guru pasti memberikan kunci jawaban kepada siswa yang mengikuti UN? Kedua, saya berpikir, apakah dia menganggap apa yang dia lakukan tersebut wajar atau bahkan dianjurkan oleh sekolah?

Saya beranggapan kalau anak tersebut “terpaksa” melakukannya karena dia menggagap pasti tidak mampu menjawab semua pertanyaan dengan benar tanpa memiliki bocoran jawaban sebelumnya.

Mungkin siswa tersebut merasa bahwa kejujuran tidak berlaku selama UN. Karenanya dia berpikir tidak ada pilihan selain mencari kunci jawaban sebelum soal dibagikan. Terbukti ‘praktik hitam’ banyak terjadi saat UN 2012 tingkat SMA/sederajat berlangsung pada 16-19 April lalu, ada 837 laporan pengaduan yang masuk ke Posko UN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemdikbud.go.id).

Kecurangan sistematis
Banyak media yang mem-blow up kecurangan-kecurangan selama UN, Harian Kompas (20/4/2012), misalnya, memberitakan ada kecurangan sistematis dan rapi sehingga susah untuk dibuktikan kecuali ada orang dalam. Harian Media Indonesia pada hari yang sama juga menulis bahwa kecurangan sistematis dalam UN melibatkan sekolah dan institusi pendidikan daerah.

Kondisi ini semakin menguatkan bahwa UN –secara tidak langsung– sudah mendidik siswa untuk berbohong. Menyontek atau melakukan kecurangan dalam proses ujian adalah salah satu bentuk praktik korupsi. Kalau sejak duduk di bangku sekolah saja, yang seharusnya penuh dengan nilai-nilai dan etika, sudah diajarkan korupsi, bagaimana saat mereka menjadi pemimpin?

Padahal esensi pendidikan adalah menciptakan sikap dan budi pekerti yang berakhlak mulia. Hal ini jelas tercermin dalam tujuan pendidikan nasional kita bahwa substansi dari pembangunan nasional dalam bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia (UU 14 Tahun 2005).

Fakta selanjutnya yang akan membuat demographic dividend menjadi demographic disaster (bencana) adalah budaya membaca kita. Bagi kebanyakan orang, masalah membaca mungkin sederhana dan tidak akan berpengaruh besar terhadap pembangunan bangsa. Pada dasarnya, sumber mata rantai permasalahan bangsa ini ada pada masalah pendidikan, dan ranah utamanya adalah membaca.

Coba kita perhatikan, bagaimana dengan budaya membaca kita. Dari tiga fase masyarakat yang pernah disebutkan oleh Teguh Sentoso dalam tulisannya “Bacalah” (Serambi, 10/8/2011), yaitu fase tradisional, literer, dan modern. Sayangnya, masyarakat Indonesia (termasuk Aceh berarti) masih berada pada kelas tradisional.

Ironis memang, di saat negara-negara lain sedang sibuk berinovasi, menciptakan berbagai teknologi canggih, menciptakan tenaga nuklir, berlomba menciptakan perguruan tinggi yang world class university, menciptakan model e-learning, e-business, menciptakan generasi yang siap berkompetisi dengan dunia global, namun kita masih merangkak pada tahap menggalakkan membaca.

 Buta aksara
Meskipun hari Aksara International yang diperingati setiap 8 September sudah dicanangkan oleh PBB sejak 1965, namun sekarang ini sekitar 20% orang dewasa di dunia masih buta aksara (voaindonesia.com). Ironisnya lagi minat baca orang Aceh masih berada pada ranking ke-117 tingkat ASEAN sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Sanusi di hadapan peserta penyuluhan pembudayaan kegemaran membaca bagi pengelola pustaka (Serambi, 29/7/2011).

Gambaran di atas baru sekadar persoalan UN dan membaca. Belum lagi kita bicara masalah kualitas guru di sekolah, profesionalisme dosen di kampus, kemampuan mahasiswa, sertifikasi dosen/guru, pemerataan guru, peningkatan kualitas, percepatan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur pendidikan, pendistribusian anggaran pendidikan, dan banyak masalah lain yang menunjukkan betapa masih semrautnya pendidikan kita.

Tampaknya, kekhawatiran Mendikbud Muhammad Nuh akan segera terbukti bahwa potensi yang ada (demographic dividend) tidak mustahil akan menjadi bencana (demographic disaster) apabila tidak dikelola dan dibina dengan baik. Dan, pada titik inilah “generasi emas” tidak akan pernah berkilau. Selamat Hardiknas 2012!

Penulis adalah Muhammad Adam, Staff Pengajar Ruhul Islam dan Alumnus IELSP Ohio University, USA.

Opini [Waspada] Seksinya Pilkada Aceh

Tulisan diatas sudah dimuat di Harian Waspada Edisi 11 April 2012. Click HERE untuk menuju ke web Waspada.
Aceh itu Beda! Itu salah satu ungkapan yang sering keluar baik dari mulut politisi, birokrat, pengusaha, bahkan masyarakat awam. Tampaknya memang begitu adanya, Aceh memang beda dari daerah-daerah lain. Tulisan ini ingin melihat perbededaan itu dari kontek politik. Ada banyak sesi lain yang membedakan antara pemilihan di daerah-daerah lain di Indonesia. Setidaknya perbedaan itu terjewantahkan dalam beberapa fakta.
Fakta pertama, perbedaan menyangkut gugat menggugat dan perubahaan hari pencoblosan. Pemilihan Kepala Daerah Aceh tahun 2012 penuh dengan gugat menggugat. Mahkamah Konstitusi (MK) kebanjiran gugatan, dan terkesan seperti melelang gugatan. Betapa tidak, mulai dari gugatan beberapa aktifis di Aceh yang mengajukan Judicial Review terhadap pasal 256 Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU PA) No 11 Tahun 2006 tentang pembatasan calon independen yang hanya berlaku sekali, sampai dengan gugatan Partai Aceh (PA) karena awalnya tidak mau mendaftar, kemudian menggugat KIP supaya diberikan kesempatan. Gugatan-gugatan tersebutlah yang membuat perubahan jadwal Pilkada sampai dengan 4 (empat) kali.Kalau didaerah lain gugat menggugat terjadi biasanya setelah Pilkada dilaksanakan. Ada calon kalah yang menggugat ke MK karena ada calon lain yang melakukan black-campaign, ada yang menggugat KPUD tidak independen, ada yang menggugat kesalahan data pemilihan tetap (DPT), dan sejenisnya. Gugatan tersebut kebanyakan terjadi pasca Pilkada berlangsung, Uniknya di Aceh hal ini berlangsung sebelum Pilkada.Fakta Kedua berkenaan dengan infrastruktur politik. Menariknya dunia politik di Aceh, tersedianya beberapa “kuda” untuk bertarung dalam pentas demokrasi. Bagi masyarakat politik yang tidak cukup memiliki modal politik, terbuka peluang untuk maju lewat perseorangan (independen). Bagi mereka yang belum menjadi “senior” dalam partai politik nasional, bisa melakukan bargaining lewat partai lokal (parlok).
Partai Lokal di Aceh adalah sejarah baru bagi Indonesia, bahkan dunia. Belum ada di daerah-daerah lain yang memiliki partai lokal yang bisa bersaing dengan partai nasional dalam ajang Pilkada. Menariknya lagi, untuk Pilkada 2012, partai politik nasional (parnas) tidak terlalu “seksi” bagi calon-calon yang maju dalam Pilkada untuk dijadikan sebagai media dalam bertarung. Dari 142 calon gubernur/wagub, bupati/wabup,wali kota/wakil wali kota,  selain partai lokal, sebagian besarnya memakai kesempatan jalur perseorangan. Mungkin mereka mulai menyadari kalau masyarakat semakin pandai dalam menilai partai politik. Parpol apapun tidak berpengaruh lagi, yang penting bagi masyakarakat adalah figure, kepemimpinan, track record,   dan kepribadian calon pemimpin menjadi modal utama.Menariknya calon independen yang ada di Aceh juga menjadi isu nasioanal. Banyak daerah-daerah lain yang menuntut supaya diberlakukan calon independen yang kemudian diamini oleh MK. Bahkan kabarnya dalam Pilkada di DKI Jakarta tahun 2012, calon yang maju lewat jalur independen lebih mendapat perhatian public dan media. Tidak hanya itu, permberlakuan jalur perseorang di Aceh juga menjadi bukti ketika sejumlah aktifis mengusulkan untuk adanya calon presiden lewat jalur independen pada tahun 2009. Meskipun hal tersebut tidak dikabulkan oleh MK, tapi perlu kita garisbawahi bahwa independen di Aceh disambut positif oleh masyarakat luar.Perbedaan ketiga adalah penjualan isu dalam pentas demokrasi. Isu yang dijual sebagai upacaya untuk mencari kepercayaan masyarakat berbeda dengan daerah-daerah lain pada saat demokrasi procedural berlangsung. Kalau Pilkda DKI Jakarta, isu banjir dan kemacetan sangat seksi untuk dijual. Di Ambon dan Papua, konflik antar etnis dan agama menjadi modal utama para politisi. Di Pulau Jawa, isu pemerataan pendidikan, layanan kesehatan, dan pembukaan lapangan kerja mungkin lebih mudah dijadikan “angin syurga” pada saat kampanye.

Di Aceh, isu-isu tersebut tidak akan “laris” kalau dijual pada Pilkada 2012. Isu perdamaian adalah modal utama semua kontestan politik tahun ini. Para calon berlomba-lomba untuk membalut isu penyelamatan perdamain dengan berbagai visi dan misi mereka. Mereka bertarung untuk membuatnya seseksi mungkin supaya mudah diterima oleh masyarakat. Karena para politisi tersebut sadar kalau masyarakat Aceh sudah bosan dengan konflik berkepanjangan yang mengakibatkan kemiskinan dan ketertinggalan.

Meskipun faktanya konflik tersebut juga dipengaruhi oleh kemiskinan yang drastic, angkat putus sekolah yang fantantis, pembagian hasil sumber daya alam yang tidak logis, layanan kesehatan yang tidak humanis, kucuran anggaran yang tidak adil dan bersifat politis. Namun dalam kontek Pilkada Aceh 2012, perdamain tetap menjadi modal utama. Isu ini seolah-olah menjadi “dewa” penyelamat bagi masyarakat Aceh.

Disisi lain, perbedaan mencolok lainnya dalam Pilkada di Aceh adalah munculnya perhatian semua pihak, tidak hanya pemerintah pusat, namun juga dunia. Crisis Management Initiative (CMI) sebagai “pahlawan” yang memediasi perdamain di Aceh yang tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki, juga ikut memantau proses pilkada di Aceh, termasuk juga unieropa dan pemerintah Amerika. Bagi pemerintah pusat, kesuksesan Pilkada Aceh juga menjadi penting sebagai salah satu modal untuk dipromosikan kepada dunia kalau pemerintah pusat hebat dalam menyelesaikan konflik dan sukses dalam melewati masa-masa transisi.

Hal ini terbukti, pantaun pemerintah pusat tidak hanya dilakukan di Jakarta sambil menunggu laporan dari pemerintah daerah, tapi mereka terjun langsung ke Aceh. Salah satunya kehadiran mereka dalam ajang deklarasi pilkada damai di Banda Aceh 14 Maret 2012. Sejumlah top leaders hadir dalam acara tersebut, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Mendagri Gamawan Fauzi, Wakil Ketua DPR RI  Priyo Budi, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kapolri Jenderal Timur Pradopo, Ketua KPU Pusat Abdul Hafiz Anshary, dan Ketua Bawaslu Bambang Pusat Eka Cahya Widodo. Saya yakin, hal ini jarang terjadi didaerah-daerah lain, apalagi kehadiran mereka secara bersamaan pada saat Pilkada. Terlepas dari unsur politik, kehadiran mereka pantas diapresiasi dan memberikan pesan bahwa pemerintah pusat sangat care dengan Aceh.

Perbedaan-perbedaan tersebut, sebagai masyarakat diluar politik, kita berharap bahwa ini adalah proses untuk penguatan demokrasi, tidak hanya procedural tetapi juga nilai-nilai substansial dari demokrasi. Gugatan-gugatan tersebut mengimplikasi bahwa masyarakat Aceh semakin sadar akan pengaruh politik terhadap perdamaian, kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan berbagai urusan keseharian mereka. Dan kita harapkan, nilai positif ini dapat dipelajari dan dicontohkan oleh daerah lain.

Kita berharap bahwa isu perdamain diatas segalanya yang dijual oleh para calon pemimpin  tersebut benar-benar akan terealiasasi dalam program-program mereka nantinya yang bersifat pro-poor, pro-job, dan pro-growth. Pada kondisi inilah kemiskinan akan berubah kesejahteraan, penganggugaran akan semakin berkurang, pendidikan semakin merata, kesehatan semakin berkualitas, akhirnya kesedihan perang akan berubah menjadi senyum kemakmuran. Semoga!

Penulis Muhammad Adam (Sekjend Komunitas Demokrasi Aceh Utara dan Co-Founder Plus Institute Aceh).

Opini [Serambi Indonesia] Hitam Putih Keputusan Dikti

Photo credit to http://favim.com/image/537823/

SENSASIONAL, reaksional, dan gegabah. Itulah salah satu komentar awal saya setelah membaca surat edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan Nasional Jakarta tentang Publikasi Karya Ilmiah.Surat bernomor 125/E/T/2012 ditujukan kepada seluruh rektor, ketua, dan direktur di perguruan tinggi negeri dan swasta seluruh Indonesia. Meskipun surat tersebut masih bersifat informatif bukan instruktif, namun sudah banyak yang cengar-cengir, terutama di dunia maya jejaring sosial, seperti facebook dan twitter.

Dalam surat yang dikeluarkan pada 27 Januari 2012 tersebut menginformasikan bahwa terhitung mulai Agustus 2012, untuk lulus program sarjana (S1) harus menghasilkan karya yang terbit di jurnal ilmiah, untuk lulus program megister (S2) harus telah menghasilkan makalah pada jurnal ilmiah nasional diutamakan yang terakreditasi dikti. Sedangkan untuk program doctor (S3) harus sudah menghasilkan makalah yang diterima untuk diterbitkan dalam jurnal international.

Banyak tanggapan yang berkembang di jejaring sosial, kalau keputusan ini dianggap tidak bijaksana, terlalu dipaksakan, dan sebagainya, khususnya untuk mahasiswa sarjana. Namun dalam tulisan ini, saya ingin melihatnya secara lebih jernih hitam dan putihnya menurut analisa saya.

Menurut saya, ada dua poin penting dari keputusan tersebut yaitu permasalahan teknis dan nilai-nilai substansial. Dari segi teknis, keputusan Dirjen Dikti tersebut terlalu dini kalau diukur dengan sumber daya yang kita miliki. Sumber daya pertama adalah infrastruktur yaitu jumlah jurnal yang ada. Itu pun hanya sebagian kecil saja yang baru terakreditasi Dikti.

Kemudian, jumlah mahasiswa di Indonesia yang saat ini cukup besar, kalau kita hitung secara matematis antara jumlah jurnal dengan jumlah mahasiswa, maka sangat berbanding jauh. Kalau satu jurnal terbit hanya satu kali setiap bulan dan hanya mampu mengakomodir lima tulisan, dengan komposisi satu tulisan per mahasiswa, maka dalam satu bulan hanya bisa diterbitkan beberapa tulisan saja.

 Tantangan lain
Tantangan lain soal waktu, faktanya untuk katagori S1, mahasiswa melakukan penilitian (kalau ada) itu semester akhir, antara semester VII atau VIII. Untuk jurusan tertentu, satu penilitian memerlukan waktu paling tidak tiga bulan, kemudian baru menuliskan laporan. Sisa tiga bulan selanjutnya sulit untuk mengejar target bisa dimuat di jurnal. Belum lagi konsultasi dengan dosen pembimbing yang kadang-kadang cukup merepotkan mahasiswa.

Dampak hitam lainnya, dikhawartirkan akan terjadi “politisasi” kampus terhadap jurnal-jurnal yang beredar. Jurnal yang seharusnya tempat orang mengembangkan pengetahuan dan belajar, tidak tertutup kemungkinan akan mengotori dunia akademik. Siapa yang bisa jamin tidak akan terjadi komersialiasasi dalam jurnal-jurnal yang ada nantinya?

Apabila diwajibkan untuk dimuat di jurnal sebagai salah satu syarat kelulusan, menurut saya orang akan melakukan langkah apa pun, tidak peduli fair atau tidak. Praktek kolusi dan nepotismepun dengan terpaksa akan dijalankan nantinya. Pada kondisi seperti ini, maka pemberlakuan wajib publikasi malah akan jadi bumerang dan blunder buat dunia dikti dan dunia akademik kita.

Terlepas dari permasalahan teknis diatas yang sangat ribet, namun apabila kita lihat pesan substansi dari keputusan tersebut perlu kita apresiasi, setidaknya keberanian dikti dalam memutuskan kebijakan tersebut.

Dalam surat yang ditandatangani oleh Dirjen Dikti, Djoko Santoso tersebut secara tersurat dan tersirat dapat saya simpulkan beberapa niat baik. Pertama, untuk mendorong mahasiswa untuk meningkatkan minat menulis. Kalau kita mau berjujur, minat membaca kita masih sangat rendah. Teoritisnya, minat membaca sangat berpengaruh dalam menulis. Logikanya, apa yang akan kita tulis, kalau kita tidak membaca?

Kedua, ada “hajatan” besar pemerintah, terutama Kementerian Pendidikan untuk meningkatkan daya saing pendidikan kita di tingkat dunia. Melalui publikasi-publikasi karya ilmiah mahasiswa, secara perlahan-lahan akan dapat meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia.

Ketiga, saya yakin dikti punya mimpi, kalau program ini dapat berjalan dengan maksimal, secara bertahap akan terbentuk budaya menulis yang lebih bagus didunia kampus. Dan nilai inilah yang menurut saya harus kita dukung bersama-sama. Faktanya boleh anda lihat pada diri sendiri, berapa menit dalam sehari anda menghabiskan waktu untuk menulis.

Ditinjau dari fase perkembangan masyarakat, saat ini budaya kita masih berada pada kelas tradisional belum melangkah ke tingkat apalagi level literer. Padahal, salah satu ciri negara maju, masyarakatnya sudah berkembang dari literer menuju modern.

 Beberapa solusi
Menyikapi dinamika pro-kontra keputusan Dikti tersebut, ada beberapa solusi yang ingin saya tawarkan. Pertama, pihak Kementerian jangan hanya mengejar target dari segi kuantitas hasil publikasi. Karena dalam surat edaran tersebut jelas disebutkan kalau kita ketinggalan dari segi kuantitas. Kalau tujuannya hanya untuk menunjukkan ke negera-negara lain, terutama negera tetangga kalau kita tidak kalah dengan mereka dalam mempublikasi karya ilmiah. Untuk apa kita mampu mempublikasi, ribuan, bahkan jutaan karya ilmiah setiap bulan, kalau kualitasnya nihil?

Kedua, pemerintah, terutama yang mengurus pendidikan baik di kementerian pendidikan nasional maupun agama harus mempersiapkan semua kebutuhan untuk kelancaran publikasi karya ilmiah dengan maksimal. Anggaran 20% yang sudah diamanatkan konstitusi dari APBN untuk pendidikan harus dikelola lebih baik lagi. Memprioritaskan pembangunan fisik dengan menomorduakan peningakatan kualitas adalah tindakan yang keliru.

Selanjutnya pengelola perguruan tinggi harus melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan minat dan kesadaran mahasiswa untuk melakukan penelitian secara maksimal. Banyak cara yang bisa dilakukan, bisa saja dengan menyelenggarakan kompetisi secara rutin atau dosen melibatkan mahasiswa dalam penelitian-penelitiannya.

Pada saatnya nanti di mana program ini dijalankan, hemat saya untuk tahap-tahap awal jangan bersifat syarat wajib, tapi cukup saja memberikan nilai lebih kepada mahasiswa yang sudah mempunyai karya ilmiah yang diplubikasi. Selain itu, publikasinya pun tidak harus secara cetak. Perkembangan teknologi yang begitu pesat, bisa juga digunakan untuk mempublikasi secara eloktronik.

Dan, terakhir ketika semua infrastruktur dan suprakstrukturnya sudah siap, baru dijalankan dengan maksimal. Pada tahap ini, pemerintah akan tercapai maksudnya, mahasiswa pun tidak merasa dipaksa apalagi dizalimi, sehingga tercapai yang disebut dengan win win solutions.

* Muhammad Adam, Alumnus IELSP Ohio University, Amerika Serikat dan sekarang sebagai Direktur Plus Institute Aceh.
Tulisan diatas sudah dimuat di Harian Serambi Indonesia, Edisi Sabtu 25 Februari 2012.


Opini [Serambi Indonesia] Kampanye Hemat

Tulisan diatas sudah dimuat di Harian Serambi Indonesia, Edisi Rabu 1 Febuari 2012.

***

Photo Credit to http://indonesia-memilih.com/

“POLITEK, dalam geurupoeh manoek, na itek.” Itulah kiasan Bahasa Aceh yang dapat menggambarkan kondisi politik di Aceh saat ini. Tidak ada yang pasti, tidak ada kawan dan lawan yang abadi, yang ada hanya kepentingan. Layaknya kandang ayam (manoek) yang terkadang juga ditempati bebek (itek).

Gugatan, demontrasi, dan atas dasar mengakomodir aspirasi, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh kembali melakukan perubahan jadwal Pilkada, dan ini adalah perubahan kelima. Dalam perubahan terbaru ini, KIP Aceh sudah menetapkan hari penceblosan tanggal 9 April 2012. Sedangkan masa kampanye akan dimulai dari tanggal 22 Maret samapai dengan 5 April 2012.

Dalam konteks kampanye, Saya ingin mendiskursuskan kampanye hemat dengan menggunakan teknologi atau e-kampanye yang dapat digunakan oleh calon-calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota, yang ditinjau dari berbagai perspektif dan manfaat.

Arus globalisasi
Pertama, sesuai dengan perkembangan zaman. Mewacanakan kampanye dengan menggunakan teknologi tidak terlalu dini untuk Aceh dan hal ini merupakan konsekwensi dari arus globalisasi. Negara-negara lain sudah melakukan pemungutan suara dengan menggunakan alat teknologi (e-voting), untuk pemilihan pemimpin nasional dan daerah. Bahkan, pengalaman penulis belajar di Universitas Ohio, Amerika, pemilihan presiden mahasiswa (BEM) juga dilakukan dengan e-voting.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat dan akses informasi yang begitu cepat, calon-calon pemimpin kita tidak dapat memisahkan diri dari arus globalisasi tersebut dan seharusnya dapat menggunakan peluang tersebut. Perkembangan jejaring sosial (social network) seperti Facebook dan Twitter bisa menjadi media efektif untuk kampanye. Karena jumlah pengguna internet terus mengalami peningkatan yang sangat drastis.

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh MarkPlus Insight, jumlah penggunan internet di Indonesia tahun 2011 sudah mencapai 55 juta orang, meningkat dari tahun sebelumnya di angka 42 juta (tekno.kompas.com). Karenanya, penggunaan internet oleh seorang calon kandidat adalah media yang bagus untuk dapat melakukan penyeberluasan informasi tentang dirinya secara luas, tidak ada batas, dan bebas.

Alasan kedua, efesiensi waktu dan tenaga. Menurut jadwal terbaru yang sudah ditetap KIP Aceh, masa kampanye akan dilakukan dalam rentang waktu 22 Maret-5 April 2012 (Keputusan KIP Aceh Nomor 31 Tahun 2012). Artinya, para kandidat hanya mempunyai waktu 15 hari untuk “menjual” dan mempromosi diri serta program-program, termasuk visi dan misi mereka kepada masyarakat.

Black campaign
Untuk calon gubernur dan wakil gubernur harus mempunyai tim kampanye yang banyak supaya bisa menjangkau seluruh pelosok Aceh. Karenanya jumlah personel kampanye yang tidak mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk menjangkau dominan pemilih. Akibatnya, tim tersebut melakukan tindakan-tindakan yang tidak sehat, praktek tidak jujur, mengancam, pemberian uang, pembagian kain sarung, dan sejenisnya yang semuanya mengarah kepada black campaign.

Padahal apabila para kandidat tersebut mengiringi pola kampanye konvensional dengan menggunakan teknologi seperti Facebook dan Twitter, maka dapat dilakukan pengehematan biaya, waktu, serta tenaga. Cukup membuat sebuah halaman di Facebook, mempublikasi photo, visi, misi, dan program andalannya untuk kemudian mengundang pengguna Facebook lainnya mengakses dan membaca informasi-informasi tersebut. Kalau ini dilakukan secara maksimal, maka akan mengurangi biaya kampanye, waktu, lebih efesien dan efektif.

Ketiga, alasan penting lainnya terhadap urgensi kampanye hemat adalah pertimbangan biaya politik (cost politic). Ekonomi dalam proses sebuah pemilihan mulai dari pemilihan presiden, DPR, kepala daerah, bahkan pemilihan kepala desa sekali pun, faktor materi (uang) selalu menjadi “masalah” utama.

Biaya politik
Sudah menjadi rahasia umum, seorang calon harus mempersiapkan uang miliaran untuk bisa menjadi seorang bupati atau wali kota. Untuk pembiayaan tim sukses, lobby partai politik, dan promosi melalui spanduk, baliho, media massa, dan sebagainya menguras biaya dengan jumlah yang sangat tinggi. Karenanya banyak kandidat yang miskin dan menunggak utang setelah pilkada, apalagi tidak terpilih.

Biaya politik yang tinggi (high cost politic) berdampak pada kepemimpinan dan roda pemerintahan yang terpilih nantinya. Mustahil seorang kepala daerah tidak mau mengembalikan modal yang sudah dikeluarkannnya miliyaran rupiah pada saat proses pemenangannya dalam Pilkada.

Faktanya apabila mengandalkan pendapatan murni dari gaji dan tunjangan, tidak mungkin ia bisa mengembalikan biaya yang sudah dikeluarkan, apalagi bicara keuntungan. Akibatnya, senggol kiri kanan, menginjak yang di bawah, “olah sana, olah sini” dan korupsi supaya bisa mengembalikan kekayaannya.

Karenanya tidak heran, kalau catatan Indonesia Curruption Watch (ICW) dalam kurun 2004-2010 setidaknya ada 18 gubernur, 1 wakil gubernur, 17 walikota, 8 wakil walikota, 84 bupati, 19 wakil bupati totalnya yang sudah diproses oleh KPK dengan berbagai kasus (komisikepolisianindonesia.com).

Cara efektif
Untuk menimalisir biaya politik, melakukan kampanye dengan menggunakan alat teknologi adalah cara efektif. Sangat banyak biaya yang bisa dilakukan penghematan mulai dari pengurangan jumlah spanduk, baliho, sticker, kaus, pulsa, bensin, dan iklan di media massa. Hal ini tidak hanya menguntungkan bagi calon kepala daerah tersebut, namun juga berdampak kepada masyarakat luas nantinya.

Pada saat biaya politik yang dikeluarkan tidak banyak, secara teori pemimpin tersebut tidak perlu korupsi untuk mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan. Dampaknya adalah kualitas kepemipinannya lebih bagus, pelayanan publiknya lebih maksimal, anggarannya lebih partisipatif, pendidikan semakin rata, pelayanan kesehatan semakin baik, dan sebagainya.

Melihat manfaat dan dampak dari perpindahan pola kampanye konvensional menuju kampanye dengan menggunakan teknologi (e-kampanye), rasanya tidak terlalu berlebihan dan harus kita dukung bersama-sama. Setuju?

Penulis adalah Muhammad Adam, 

[Serambi Indonesia] Terjebak Demokrasi Prosedural

Tulisan ini sudah dipublikasi di Harian Serambi Indonesia, Edisi 10 Desember 2011

***

photo from http://dawn.com

PILKADA menjadi isu yang paling hangat diperbincangkan pada saat ini. Sebagian orang mendikusikan isu pilkada dengan tujuan-tujuan positif, sedangkan lainnya mengutuk Pilkada dengan segenap alasannya. Ada yang marah dengan pilkada, karena tujuan-tujuan mereka tidak terkabulkan, ada juga orang yang bahagia dengan datangnya pilkada. Banyak orang yang jadi makmur pada musim pilkada, tidak sedikit pula orang-orang yang menjadi miskin karenanya.

Sudah sangat banyak energi yang dikeluarkan mulai dari petani, tukang kebun, nelayan, abang becak, sopir labi-labi, pekerja bangunan, karyawan perusahaan sampai dengan akademisi bahkan professorpun untuk Pilkada. Di warung kopi misalkan, kalau ada orang yang memancing diskusi tentang pilkada pasti mendapat tanggapan yang bermacam-macam. Dunia aktivis, pengamat politik, pegiat demokrasi, dan media massa juga mengurangi diskursus tentang isu-isu lain, fokus mereka saat ini adalah pilkada. Sudah berhari-hari, berganti minggu dan bulan, tenaga dan perhatian kita habis untuk pilkada. Bahkan karena permusuhan, dendam, iri hati, dengki, ancaman, intimidasi, bahkan sudah nyawa yang melayang hanya karena beda pandangan dan pilihan tokoh dalam pilkada.

Melihat kepedulian masyarakat Aceh terhadap perkembangan politik yang terjadi saban hari, kita harus bangga dan memberi apresiasi kepada mereka. Namun menurut penulis, sebagian besar di antara kita sekarang terjebak pada demokrasi prosedural yaitu pemilihan kepala daerah. Sebenarnya pilkada hanya alat atau media yang bersifat prosedural, artinya kalau kita mengatakan pilkada itu adalah proses demokrasi, maka itu hanya demokrasi procedural.

Menurut penulis, demokrasi tidak hanya membicarakan demokrasi prosedural karena ini hanya kulit luar dari demokrasi itu sendiri. Ada hal penting lainnya dari ajaran demokrasi yaitu nilai-nilai substansi dari sebuah proses demokrasi. Nilai-nilai tersebut menyangkut dengan kesejehateraan, kemakmuran, kenyamanan, keamanan, jaminan pelayanan kesehatan, pendidikan yang berkualitas, persamaan hak di depan hukum, emansipasi gender, dan sebagainya. Inilah nilai-nilai yang diajarkan demokrasi.

Membicarakan isu pilkada adalah isu yang terlalu datar untuk kita kuras tenaga sebanyak-banyaknya. Kenapa kita harus bermusuhan sesama keluarga dan tetangga hanya karena beda calon yang kita usung? Kenapa harus ada orang yang dibunuh hanya karena beda pandangan dalam pilkada? Kenapa harus membenci kawan dan orang lain, hanya karena tidak sependapat dengan apa yang kita utarakan. Semua pertumpahan darah, penembakan, perampokan, intimidasi, ancaman, dan sejenisnya hanyalah berputar pada kulit luar, belum menyentuh intinya.

Konflik yang terjadi dalam proses pilkada yang sudah berlangsung panjang justru melemahkan Aceh. Meskipun sebagian orang dan kelompok mengatakan bahwa kita harus melawan Jakarta dan pemerintah pusat karena sudah mengobok-obok Aceh, namun kita lupa pada saat bersamaan kita juga ikut menghancurkan martabat Aceh. Kalau memang kita sepakat bahwa DPRA sebagai lembaga legitimasi rakyat Aceh, sudah berapa “permintaan” DPRA yang dipenuhi pemerintah pusat? Ada berapa keluhan DPRA yang didengarkan oleh Pemerintah Pusat?  Artinya ketika Pemerintah pusat tidak mengabulkan permintaan DPRA, berarti tidak mengabulkan permintaan masyarakat Aceh juga karena DPRA adalah perwakilan rakyat Aceh.

Konflik legislatif dan ekskutif dalam proses pilkada sekarang membuat masyarakat Aceh kehilangan legitimasi terhadap pemerintahnya. Padahal kalau kita kembali pada Pilkada 2006 dan Pemilu 2009, masyarakat Aceh yang jumlahnya 4 Juta lebih namun tetap satu suara. Sebagian besar masyarakat Aceh dengan berbagai profesi mulai dari buruh tani hingga pengusaha sepakat untuk memilih “orang Aceh” sebagai perwakilannya yang sebagian besarnya itu adalah mantan kombatan GAM. Pada saat itu terbukti kalau partai nasional hanya “intat linto” dalam pesta demokrasi tahun 2006 dan 2009.

Namun melihat proses pilkada sekarang, di mana setiap hari ada konflik, pemboboman, intimidasi, kecaman, perampokan, dan sejenisnya akan membuat masyarakat bosan dan muak kepada politik yang dimainkan oleh tokoh-tokoh politik mereka di legislatif dan eksutif.

Menurut penulis, idealnya masyarakat Aceh tidak perlu terjebak dengan proses pilkada yang hanya bentuk procedural dari demorkasi. Isu boleh atau tidak adanya calon independen dalam pilkada Aceh bukanlah masalah penting untuk diperdebatkan. Karena independen itu sendiri sudah ada aturan dan regulasi yang mengaturnya. Menipu rakyat bahwa independen tidak sesuai dengan MoU dan UUPA tidak “seksi” lagi untuk dijual.

Menurut penulis hal yang penting kita kawal bersama adalah bagaimana calon-calon dari partai politik maupun independen yang akan terpilih nantinya harus bisa menjamin dan mendorong pemerintah pusat untuk secepatnya memenuhi janji-janjinya dalam MoU dan UUPA. Sebagaimana diketahui, pasca disahkannya UUPA/UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pemerintah pusat berkewajiban menerbitkan sejumlah PP dan Perpres sebagai turunan pelaksana dari UUPA di Aceh.

Di antara PP dan Perpres yang harus diterbitkan pemerintah tersebut adalah PP Pengelolaan Migas (Minyak dan Gas), Perpres tentang Penyerahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Menjadi Perangkat Daerah, dan lain-lain. Termasuk amanat UUPA tentang pembentukan pengadilan HAM serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh. Semua PP dan Perpres tersebut berkait langsung dengan pembangunan ekonomi dan proses reintegrasi.

Pertanyaannya, kalau memang kita peduli terhadap martabat orang Aceh yang ‘arwahnya’ ada dalam MoU dan UUPA, kenapa kita tidak melakukan protes terhadap pemerintah pusat yang belum merealisasikan sebagian besar PP dan Perpres tersebut. Kenapa justru calon independen yang kita pertentangkan padahal itu bukan substansi dari perdamain Aceh. Sudah cukup 32 tahun kita hidup dalam perang dan dijajah, saatnya masyarakat Aceh menghirup udara bebas sejenak dan menuju kemakmuran, kesejahteraan, keadilan, kesetaraan, keamanan, dan perdamain. Semoga!

* Oleh Muhammad Adam  (Penulis adalah Siswa Sekolah Demokrasi Aceh Utara)

 

 

Menuju Visit Aceh 2013

MEMBACA opini Azhar A Gani tentang “Wisata ala Homestay” (Serambi Indonesia, 17/11/2011), seyogyanya Pemerintah dan masyarakat perlu merespons isu positif tersebut. Karenanya, untuk melanjutkan dirkursus tentang wisata kita, saya ingin “mengingatkan” pemerintah untuk bersiap-siap menyongsong Visit Aceh 2013.Menurut pendapat saya, setidaknya ada tiga hal mendasar yang harus dijajaki oleh pemerintah yaitu persiapan infrastruktur dan suprastruktur wisata, kerjasama yang “sehat” dengan penyedia layanan wisata, dan masyarakat.

Belajar pada pengalaman visit Banda Aceh 2011 dengan berbagai ketidakbecusan pemerintah dalam mengelolanya, akibatnya tidak ada hasil yang signifikan dari program wisata tersebut. Menurut keterangan Walikota Banda Aceh Mawardy Nurdin, jumlah wisatawan yang datang ke Kota Banda Aceh hanya meningkat 10 persen dari tahun 2010. Tentu saja jumlah ini tidak sesuai dengan target dan harapan masyarakat Banda Aceh. Salah satu bukti ketidakseriusan pemerintah kota Banda Aceh dapat dilihat dari kesiapan infrastruktur. Sangat tidak indah pemandangannya kalau pada saat pemerintah sedang mengkampanyekan keindahan, kebersihan, kenyamanan Banda Aceh dan Aceh umumnya kepada turis, namun pada saat bersamaan pemerintah melakukan kesalahan fatal yaitu membuat jalan. Untuk itu tidak heran kalau Meili Nuzuliana memplesetkan visit Banda Aceh 2011 menjadi “Visit Banda Aceh Got Year 2011” lewat opininya di Serambi Indonesia, 18 Januari 2011.

Karenanya belajar pada pengalaman “kelam” Banda Aceh, seyogyanya pemerintah perlu memikirkan persiapan infrastruktur seperti jalan, listrik, dan sebagainya semenjak dini. Di sisi lain, suprastruktur wisata juga perlu dibenah mulai dari managemen hingga kepastian keamanan dan kenyamanan serta kebersihan. Selama ini, Sabang dan Banda Aceh selalu menjadi andalan kita untuk tujuan wisatawan, namun bagaimana kalau mereka ingin mengunjungi Makam Malikussaleh, Air Terjun Blang Kulam, Rumah Cut Meutia dan tempat-tempat lainya di luar Banda Aceh dan Sabang? Apakah kita sudah siap dengan segala persiapannya? Kalau hal ini dipikirkan semenjak dini, maka pada saat visit Aceh 2013 datang, pemerintah tidak perlu pusing memikirkannya lagi. Adegium wate trok kapai pula lada (lada baru ditanam untuk dijual ketika kapalnya mau berangkat) tidak harus menjadi “pedoman” pemerintah.

Kedua, pemerintah harus menjajaki kerjasama dengan pihak penyedia layanan wisata swasta (non pemerintah) semenjak dini. Kita ketahui bahwa wisata adalah industri kreatif yang harus melibatkan multi stake holder seperti penyedia layanan transportasi udara, laut, dan darat, hotel, rumah makan, penjual souvenir, dan masyarakat. Pemerintah harus mensinkronisasi visi visit Aceh 2013 dengan pihak penyedia layanan transportasi udara (pesawat) dan bandara dengan baik.

Dengan banyaknya pengunjung dari luar daerah berkunjung ke Aceh akan meningkatkan permintaan tiket, namun demikian pihak penyedia jasa dalam bidang ini jangan menaikkan harga tiket secara gila-gilaan sampai 100% dari harga biasanya.

Demikian juga dengan pihak penyedia jasa transportasi darat (penyewa mobil sampai layanan ojek bahkan becak), hotel, restaurant, bahkan warung kopi. Pemerintah harus mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang harga perjalanan becak yang pasti bahkan harga tersebut bisa ditempel didepan becak, harga jasa penginapan, biaya secangkir kopi, dan sebagainya.

Hal ini menurut penulis penting untuk dilakukan sehingga tidak membuat pelaku usaha di bidang tersebut menaikkan harga sewenang-wenang. Buktinya jangankan pendatang, orang Aceh sendiri tidak nyaman dengan “ketidaktransparan” harga becak sehingga muncul protes warga seperti dilakukan oleh Roihana Hanifa warga Luengbata lewat rubrik droe keu droe di Serambi Indonesia, 31 Oktober 2011.

Pada umumnya masyakakat Aceh, khususnya pelaku usaha di bidang ini mempunyai anggapan kalau turis adalah orang kaya, mempunyai banyak uang, mobil, berasal dari kalangan eksutif, dan segenap kemewahan lainnya. Faktanya tidak semua wisatawan mempunyai segudang uang dan menghabiskannya untuk melancong ke Aceh. Ada di antara pengunjung yang juga berasal dari kelas menengah ke bawah baik secara strata sosial maupun ekonomi. Untuk itu, harus ada kesepahaman antara pemerintah yang ingin mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya, namun pada saat bersamaan penyedia jasa di bidang-bidang tersebut “mengusir” pengunjung-pengunjung tersebut secara tidak langsung degan menaikkan harga.

Hal penting lainnya yang tidak bisa diabaikan oleh pemerintah adalah kesiapan masyarakat dalam menerima pendatang. Keramahtamahan adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dalam dunia wisata. Karenanya klausul dalam bahasa Inggris selalu tourism and hospitality atau tourism and hospitality management. Artinya keamanan dan kenyamanan wisatawan tidak hanya berada di tangan pemerintah tetapi juga diberikan oleh mesyarakat, terutama penduduk sekitar lokasi wisata. Dalam konteks ini, keramahtamahan, senyuman, kesopanan menyapa, kehangatan dalam sambutan adalah bagian penting untuk memberikan kenyamanan kepada pengunjung.

Fakta sosial yang mengatakan bahwa orang Aceh keras kepala, kasar, susah diatur, tidak bisa menerima pendatang, dan sebagainya harus bisa kita minimalisir. Karena bagaimanapun, kita harus mengakui bahwa wisata merupakan salah satu cara untuk menguatkan ekonomi rakyat. Masyarakat dapat menyediakan berbagai layanan kepada wisatawan seperti menjual produk-produk lokal (home industry), membuka warung makan, warung kopi, dan sebagainya kepada turis. Ketika banyak turis yang berkunjung ke Aceh, sudah pasti permintaannya akan semakin tinggi sehingga ekonomi masyakat akan berkembang dan maju. Pada titik ini juga akan berkurang pengangguran, angka kemiskinan, bahkan kriminal secara tidak langsung. Karenanya tidak heran kalau Presiden SBY saja menambahkan klausul ekonomi kreatif pada kementerian parawisata hasil reshuffle. Saya yakin kalau SBY juga percaya bahwa kalau ekonomi masyakat bisa menguat lewat sektor wisata. Untuk itu, kita berharap kepada pemerintah Aceh, terutama melalui dinas Kebudayaan dan Parawisata di bawah pimpinan baru Prof. DR. Jasman J. Ma’ruf, SE, MBA akan mampu membuat program visit Aceh 2013 tidak hanya sukses dari segi pelaksanaannya namun juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Semoga!

The Article was Published on Daily Newspaper, Serambi Indonesia.
Saturday, November 19, 2011
Click Here to go through the website