Ngaji Zaman Now

Versi singkat dari ulasan di bawah sudah dimuat di media Serambi Indonesia (grup Tribun) edisi Selasa 3 Oktober 2017. Silakan klik HERE untuk membaca di web Serambi Indonesia.

***&***

Baru-baru ini dunia ritel konvensional Indonesia mengalami goncangan besar. Ada beberapa perusahaan besar yang sudah lama merajai pasar Indonesia harus tutup gerainya karena pangsa pasar mereka makin hari makin lesu. Beberapa di antarnnya yaitu Matahari, Lotus, dan Debenhams yang menurut beberapa outlet mereka. Mungkin 10-15 tahun lalu, para pemilik ritel tersebut tidak ada yang memprediksi bakal collapse seperti ini karena mereka sudah menguasai pasar ritel Indonesia. Namun kemajuan teknologi membuat mereka tergerus toko-toko online yang tumbuh berjamur di mana-mana. Pertanyaanya, apakah permintaan yang berkurang sehingga mereka harus tutup ritelnya? Tentu saja bukan masalah daya beli dan permintaan yang membuat mereka harus menghentikan beberapa ritel utama mereka dan berdampak serius juga terhadap ribuan karyawannya. Orang tetap butuh pakain karena toh sandang tetap menjadi kebutuhan utama manusia. Tapi tempatnya sudah berpindah dari dunia ritel konvensional ke dunia maya. Tren berbelanja, terutama generasi melanial telah beralih dari department store (banyak jenis) ke specialty store (toko dengan menawarkan produk tertentu saja). Beberapa platform belanja online besar di Indonesia seperti lazada, tokopedia, bukalapak, belanja.com dan sejenisnya mengambil alih pangsa pasar. Belum lagi ditambah dengan ribuan atau bahkan mungkin mencapai jutaan toko online individu (non korporasi) yang menjamur di sosial media dan menawarkan produk-produk pakain dengan harga lebih murah karena mereka tidak perlu biaya tinggi untuk sewa toko, bayar karyawan, dan biaya operasional lainnya seperti toko-toko tradisional lainnya.

Serambi Indonesia (Grup Tribun) 24/11/17

Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia, Profesor Rhenald Kasali menyebut fenomena di atas dengan istilah shifting. Menurut beliau, Continue reading

Mengkloning Pemimpin Inovatif (Full)

Melalui Sekolah Pemimpin Muda Indonesia (Kader Bangsa Fellowship Program), saya bersyukur mendapatkan kesempatan bertemu dan belajar bersama tokoh-tokoh nasional seperti Koordinator Menteri Kemaritiman Bapak Luhut Panjaitan, Ibu Khofifah (Mensos), Bapak Erlangga Hartarto (Menperindag) dan Ketua KPK Bapak Agus Rahardjo. Selain tokoh dan pemain di pusat tersebut, KBFP menghadirkan beberapa sosok pemimpin di daerah yang mencengangkan yaitu Bupati Banyuwangi Bapak Abdullah Azwar Anas, Bapak Danny Pomanto Walikota Makassar dan Bupati Trienggalek Bapak Emil Dardak. Mereka adalah pemain di daerah namun berkelas internasional. Tidak sedikit inovasi mereka yang bombastis dan fenomenal sehingga mendapat pengakuan dan penghargaan mulai dari tingkat daerah sampai dunia.

Bapak Emil Dardak – Bupati Trienggalek

Pertama ada Bapak Azwar Anas yang memimpin di pinggiran Jawa Timur, tepatnya Banyuwangi. Inovasi-inovasinya sangat menakjubkan dan merakyat. Continue reading

Pearson Test of English Academic dan Kapitalisasi Bahasa

Kini kita punya pilihan PTE untuk mengukur kemampuan Bahasa Inggris selain TOEFL dan IELTS yang sudah terlebih dahulu hadir di Indonesia. Hari ini (11/7) Grand Launching PTE Indonesia dilakukan di IALF Jakarta. Sama seperti IELTS dan TOEFL iBT, PTE juga diterima di banyak negara berbahasa Inggris baik untuk kuliah/study, kerja atau migrasi. Semenjak di launching pada tahun 2009, katanya sudah ada 50 negera dan 500 institusi yang mengakui dan menerima PTE. Di antaranya ada USA, UK, Australia, Kanada dan New Zealand.

PTE adalah computer based test tapi bukan online test, jadi tidak bergantung kepada jaringan internet. Yang membedakan PTE dengan kompetitornya diantaranya adalah: Continue reading

Negara ‘Cengeng’

Artikel ini sudah dipublikasi di media cetak Harian Serambi Indonesia (Group Kompas-Gramedia) edisi Rabu, 21 Agustus 2013. Silakan klik HERE untuk membaca versi elektroniknya.

Sumber Gambar http://www.sodahead.com-

Sumber Gambar http://www.sodahead.com-

BEBERAPA waktu lalu, dalam kunjungan ke beberapa kota di Australia, saya bersama empat kolega lainnya mengunjungi Universitas Melbourne dan bertemu dengan seorang guru besar. Pada saat perkenalan sebelum diskusi, sang professor menyampaikan kalau istrinya orang Indonesia tapi tinggal di Jakarta. Istri guru besar Fakultas Hukum universitas nomor wahid di Victoria tersebut tidak mau tinggal di Australia, karena tidak ada pembantu rumah tangga.

Alasan tidak ada pembantu yang dituturkan sang Professor tersebut terkesan terlalu manja. Sikap cengeng masyarakat Indonesia sudah sangat kritis dan menjadi budaya di semua lini kehidupan. Melalui tulisan ini, Continue reading

Immigrant or Refugee; Does it matter?

The following article is employed for ICRC Blog Competition #70thICRCid

drowned-syrian-migrant-boy-bodrum-turkey-sept-2-2015

the photo is taken from http://www.cbc.ca

The whole world within these days is shaken with a magnitude human crisis in Western Asia. Our attention is virtually dragged onto the Syria impasse. Daily media headlines are full of heartbreaking mourning news for the tragedy of lost Syrian’s young lives. Member-based social media are more wildly blowing up the plight in Syria. Within this rigorous massive reaction emerging worldwide, we might discursively have missed how we label those people seeking for a life. Are they immigrants or refuges? Both are literally aiming to escape from their current place in Syria which is a deadly place to inhabit and they battle hopefully to find another better place somewhere else outside Syria. This is not the case that this article is going to address; what does matter is how world see those people as immigrant or refugee either? If politicians (or any other group people including religious scholars) label them as refugees, it definitely will have different meaning and implication as immigrants. Media convey different message once they write immigrant as opposed to refugee. Unlike refugee, we associate different degree of feeling when we use immigrant. These signifying words, in fact, are discursively used overlapped, and I assume for those in power, these terms are used interchangeably by no accident.

In these notions, word using to articulate those innocent Syrian people, who fleeing from persecution, does bring about implications in many senses. Putting this in academic domain, words are not simply passive objects and stable and as the central bearer of its own meaning. Instead, words have complex relationships that exist between words, their social contexts, power, and the role that words play in constructing reality (read Discourse Analysis). In the eyes of Cambridge-based philosopher Ludwig Wittgenstein who argues that ‘there is no intrinsic meaning in any of the words we use’ (in Jacobs, 2010, p. 253). For post-structuralism, immigrant-or-refugee overlapping use definitely create ambiguity in that they are often deployed with the effect of blurring meaning to the ‘users’ ideological ends.

Under this ‘ideology’, refugee may be viewed in different ways. Refugee, by definition, is literally applied to a person who is outside their home country of citizenship because they have well-founded grounds for fear of persecution; hence, they have protected rights to grant asylum and the responsibilities of nations that grant asylum (1951 Refugee Convention). In the case of Syria plight, war is the main cause to set within this interpretation in that no reason for the countries ratifying the convention to refuse their arrival. Despite the fact that many countries ignore this calamity, refugee falls mainly with humanity state. People recognize it as human tragedy, thereby; the entire world should take responsibility. Just before this drowned boy Alan Kurdi effect’s is widespread around the world, everyone is well-informed that is the war happening in Syria is brutally killing millions ‘bonehead’ people. Yet, why people were hands-off?

Seeing this in the notion of how language is used in that we employ to give shape and meaning to our thoughts, simply to answer the question is because the conflict was seen for power and regime greediness, international security and the ISIS threats, western-eastern hegemony, political game between America-and-the allies versus Russia-and-Iran interest, KSA and Iran power domination and so on. Once Syria civil war is seen through these lenses, then nothing occurs from outsiders in a sense of shared-responsibility.

The case is different now; people using different glasses to look into Syria war. Alan’s guilt-free body is apparently becoming the turning point causing an outpouring of sympathy worldwide. It wakes up people around the world to take actions to save millions Syrians’ live. Now we are treating them differently—together we gather power and resources to save those people. We currently perceive them as the human who must be treated as human without exception. They are refugees whom are obviously the victims of the war. They are human who sake for a life outside of Syria, therewith, other countries should welcome them warmly. This is what 1951 Geneva Convention on Refugees declared.

Given this mindset, people power around the world are moving to fight against those regimes to take responsibility because they are the one who create this mess. The results are protests voicing worldwide both virtually and physically. Social media users are crazily showing their emphatic actions to this tragedy by posting photos, status, and enormous aspirations. Some visuals and texts became world viral just in a second such as Alan Kurdy’s tiny photograph. Many people curse gulf countries leaders due to their hands-off politic reaction to this catastrophic human crisis. Additionally, virtual petition are created to embracing millions of internet users to give their signature to attack the world political leaders ignorance. Some are doing fund-raising campaigns to help emergency needs of those refugees. Likewise, people do protests conventionally by gathering in particular public spots worldwide. In South Australia, for instance, an extensive number of people gathered in the downtown of Adelaide on 7 of September by lighting candle to remember Aylan Kurdi and to give people forces onto Australian government to take part helping those people.

Seeing these sudden movements around the world including from religion leaders and groups, why are people moving? Why people are aroused to protest? What value lying behind this global maneuver? My one word answer for such questions is humanity. We are forced by humanity sense—sense of belonging on behalf of humanity—we are brothers. That’s it. For this, Michel Foucault (1971) calls Regimes of truth—the basis from which we assert our understandings of the social world.

In contrast, the story might be totally different once we view those ‘live’ seekers as immigrants. It does not involve any humanity sake. Immigration is more likely attributed within government arena. Therefore, issues like illegal immigrants, prosperity, employment, money and sorts of things are main meaning associated with the word Immigrant. Consequently, it is not surprising that the world seems silent when thousands people from developing countries are sank on their way to reach to other countries to find for better life in terms of materiality.

Although there are thousands people died because they used people smuggling cheap ‘rides’ to travel, people almost doing no protest to the policy makers. It has less world ‘emotionalization’ of communities feeling embedded within. For example, once hundreds of Bangladesh people were rescued and accommodated in Aceh in the middle of this year, they were treated differently to Rohingya people in terms of foods, clothes, and other donation from local people in particular. Why both groups are treated significantly different, in fact they were rescued from the same boats? For many critical discourse analysts, it is clearly because they are valued differently by local inhabitants. People from Myanmar fled from persecution because of conflict and that’s why they are granted refugees privileges. On the contrary, hundreds of rescued adult Bangladesh men get out from their country for economical reason. They leave to find a better life in the other countries. For this reason, they are immigrants, therefor, there were sent home. To conclude, it does matter on how immigrants and refugees are perceived clearly different because we treat them differently depending on the way we see them. For this, Witgenstein (1958) said that ‘a meaning of a word is its use in […] language’ (p.60).

 

 

Agustusholic (Sebuah Otokritik untuk WNI di LN)

Artikel ini sudah dipublikasi di media cetak Harian Serambi Indonesia (Group Kompas-Gramedia) pada tanggal 19 Agustus 2015. Silakan klik HERE untuk membaca versi elektroniknya.

Balon Bertuliskan Angka '70' yang diletakkan di panggung utama perayaraan HUT RI di Adelaide, Australia

Balon Bertuliskan Angka ’70’ yang diletakkan di panggung utama perayaraan HUT RI di Adelaide, Australia

TAHUN ini, pertama kali saya mendapatkan kesempatan menikmati gegap gempita tujuh belasan di luar negeri. Untuk sebagian besar warga Indonesia di luar negeri, Agustus adalah bulan penting dan bersejarah karenanya harus dijalani dengan cara berbeda. Gema kemerdekaan sudah mulai didengungkan jauh-jauh hari di berbagai kota tempat warga Indonesia berdomisili, tidak terkecuali di Australia. Di Australia Selatan, rekan-rekan Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia (PPIA-SA) sudah menginisiasi persiapan perayaannya sejak 3 bulan lalu.

Mendekati hari H, beragam kegiatan mulai dihelat di berbagai wilayah di Australia. Teman-teman PPIA-SA membuat beragam perlombaan. Di antaranya adalah permainan bulu tangkis, sepakbola, basket, tenis meja, tenis lapangan, dan bola volley. Selain perlombaan olahraga, teman-teman PPIA SA juga mengajak komunitas-komunitas orang Indonesia yang ada di Australia Selatan untuk menjajakan makanan khas daerah masing-masing pada hari H yaitu hari pengkhidmatan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk membuat suasana perayaan lebih meriah, PPIA SA merangkai acara seremonial upacara dengan membuat perlombaan-perlombaan khas rakyat Indonesia seperti bernyanyi, lomba joget jeruk, dan juga lomba mewarnai bagi anak-anak.

Saya yakin pemandangan kemeriahan perayaan agustusan juga terdapat di banyak wilayah di berbagai negara di luar negeri. Setidaknya yang terlihat dari postingan teman-teman di sosial media seperti facebook menunjukkan bahwa banyak warga Indonesia di luar negeri yang ikut merasakan hiruk-pikuk perayaan 17 Agustus. Singkatnya, mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua –baik yang berstatus sebagai pelajar, spouse (pasangan yang mendampingi suami/istri yang belajar), maupun yang sudah menjadi penduduk tetap– semua ikut beruforia dalam gegap gempita tujuh belasan.

Rasa keindonesiaan
Di dalam hiruk-pikuk tersebut, ada yang menggelitik dalam benak saya, itukah yang kita sebut sebagai nasionalisme? Sudahkah menjamin rasa keindonesiaan kita tinggi dengan mengikuti beragam perlombaan dan kegiatan 17-an yang diselengarakan oleh berbagai organisasi? Tidak ada yang salah dengan ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut, toh tujuannya juga untuk memeriahkan perayaan kemerdekaan. Kita juga harus mengapresiasi organisasi-organisasi, terutama organisasi pelajar atau mahasiswa yang sudah bersusah payah menghelat berbagai kegiatan, bahkan jauh-jauh hari sebelum 17 Agustus. Meskipun tidak ada alokasi anggaran dari negara, tetapi dalam kesibukannya dengan tanggung jawab kuliah, mereka berjuang ke sana kemari mencari donatur untuk mendukung kegiatan-kegiatan, setidaknya untuk kebutuhan hadiah perlombaan.

Bagi saya, partisipasi aktif maupun pasif yang ditunjukkan oleh WNI di luar negeri dalam menyambut atau merayakan hari kemerdekaan adalah simbolik saja. Ini adalah ekspresi simbolik yang merupakan bagian kecil dari wujud ke-indonesia-an yang kita luapkan dalam bulan agustus. Namun hal yang paling penting semestinya kita pupuk terus adalah semangat dan mental bangga memiliki “darah” Indonesia yang kita aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik di kampus maupun di berbagai lingkungan lainnya, terutama ketika berinteraksi dengan non-Indonesia. Jika kita mau jujur, ada berapa banyak di antara kita yang terjebak dalam mental komparasi. Dengan mudahnya, kita sering membanding-bandingkan Indonesia dengan negara-negara lain, terutama negara kita berdomisili sekarang seperti Indonesia-Australia, Indonesia-Amerika, Australia-Inggris, Indonesia-Jerman, Indonesia-Singapur, Indonesia-Belanda, dan Indonesia dengan berbagai negara laiinya. Beberapa kondisi yang sering kita komparasikan adalah pelayanan publik seperti transportasi umum (bis, tram atau train), rumah sakit, kampus, dan sebagainya. Sering keluar dari mulut kita kalimat-kalimat seperti “Kalau di Indonesia mah tidak akan dapat seperti ini” atau “Ini jangan bermimpi di Indonesia bisa bersih seperti di sini”; “Enak ya di sini serba on time, coba kalau di Indonesia”; “Dosen di sini ramah-ramah banget ya, beda ama dosen-dosenku waktu S1 dulu yang cuek dan jaim”, dan beragam ucapan-ucapan sinis lainnya.

Saya tidak menyangkal bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita lakukan untuk membuat Indonesia tumbuh menjadi negara yang lebih baik. Namun untuk konteks kita yang tinggal di luar negeri, jika kacamata negatif tersebut yang kita pasang ketika melihat Indonesia, hemat saya setidaknya berimplikasi dalam dua hal: Pertama, di saat kita berada di luar negeri, mindset tersebut mempengaruhi kita dengan sangat mudah membuat unfair comparison dengan negara lain sehingga tidak “malu” menyampaikan kejelekan-kejelekan “rumah tangga” sendiri. Karenanya wajah Indonesia yang akan terbentuk bagi outsiders adalah wajah suram, wajah tidak berwibawa, lemah, kusam, loyo dan berbagai imej negatif lainnya. Hal ini tidak bisa kita hindari karena kita yang sedang di luar negeri sejatinya adalah cerminan yang mewakili ratusan juta penduduk Indonesia lainnya. Kita adalah duta yang mewakili Indonesia dengan kapasitas kita masing-masing. Sederhananya, kita adalah Indonesia.

Kedua, jika mental menganggap negara sendiri inferior, lemah, kumuh, koruptif, dan sejenisnya ini tidak mampu kita ubah atau minimalisir setidaknya, ketika kita kembali ke Indonesia, saya pesimis kita bisa membangun Indonesia menjadi negara yang lebih baik. Karenanya tidak heran, jika ada orang yang mempertanyakan begitu banyak lulusan luar negeri, tapi mengapa kita masih gini-gini aja? Banyak yang pulang dari luar negeri dan meneruskan kepemimpinan di berbagai lini di Indonesia, tapi tidak ada perubahan yang berarti. Nahasnya lagi, bahkan tidak sedikit lulusan-lulusan hebat luar negeri “dimanfaatkan” untuk kepentingan negara lain.

Sikap mental
Saya pikir satu akar permasalahannya adalah sikap mental kita yang harus kita luruskan. Cara pandang kita terhadap negara sendiri. Mental yang melihat negara sendiri sebagai negara yang memiliki banyak potensi, negara yang memiliki banyak kelebihan, negara yang beradab, negara yang memiliki banyak kekuatan, negara yang sumber dayanya bisa mengurus diri sendiri sehingga kita bisa berdiri di atas kaki sendiri tanpa harus bergantung kepada negara lain terus-terusan. Jika ini tidak bisa kita pupuk secara masif, maka kita akan terus mendengar keluhan; Mengapa kita negara agraris, tapi bahan pokok seperti beras masih diimpor dari luar negeri? Kita mengakui punya banyak lahan perkebunan yang luas, tapi untuk tempe, gandum, gula, dan sejenisnya masih bergantung ke negara tetangga.

Ini baru persoalan sandang dan pangan, belum lagi kita tilik lebih jauh persoalan pengelolaan teknologi, otomotif, minyak, gas, emas, atau bahkan urusan militer, sepertinya kita masih butuh waktu lama untuk lepas dari “menjadi tamu di rumah sendiri”. Ini adalah beberapa substansi penting yang seyogiayanya menjadi catatan refleksi kita bersama dalam menyambut dan merayakan ulang tahun Indonesia tahun ini. Tidak larut dalam euphoria agustus dalam berbagai kegiatan-kegiatan artificial dan lupa dengan substansi dan semangat darah keindonesiaan kita. Dirgahayu ke-70 Republik Indonesia. Merdeka!

* Muhammad Adam, Mahasiswa program pascasarjana Leadership and Management di School of Education Flinders University, Adelaide, Australia. Email: adamyca@gmail.com

Mudahnya Beribadah di Australia

Citizen Reporter ini sudah dipublikasi di media cetak Harian Serambi Indonesia (Group Kompas-Gramedia) pada tanggal 6 Maret 2015. Silakan klik HERE untuk membaca versi elektroniknya.

Photo Adam

***

OLEH MUHAMMAD ADAM, Penerima Beasiswa Australia Awards Scholarship, melaporkan dari Adelaide

PERJALANAN studi saya ke Adelaide, Australia, saat ini memberikan banyak kesempatan kepada saya untuk menyaksikan banyak hal yang berbeda dari apa yang saya pikirkan ketika masih di Aceh. Salah satunya adalah hal-hal seputar agama, terutama menyangkut ibadah.

Selama di Negeri Kanguru ini saya merasa tak ada hambatan yang berarti untuk menunaikan ibadah, terutama untuk shalat wajib lima waktu. Memang benar bahwa masjid dan mushalla di sini tidak menjamur seperti halnya di Indonesia, apalagi di Aceh. Meski tidak banyak, tapi setiap kampus yang pernah saya kunjungi pasti menyediakan ruang untuk shalat.

Di Flinders University, misalnya, tempat saya kuliah sekarang, fasilitas yang disediakan justru bisa digunakan untuk shalat Jumat. Tak hanya di Australia, saat mengikuti short course di Amerika pun ketika masih mahasiswa, saya juga punya pengalaman baik yang sama.

Kalau dilihat dari sisi kemudahan, akses ke tempat ibadah memang tak semudah seperti di Indonesia yang dengan gampang kita dapatkan mushala atau masjid di hampir setiap sudut bangunan atau kota. Menurut pengalaman pribadi saya justru di dalam kondisi seperti ini dorongan untuk beribadah itu meningkat lebih tinggi. Bahkan saya amati teman-teman muslim yang studi di luar negeri, kadar keimanannya lebih bagus ketika berada di luar negeri. Meskipun tidak bisa diukur, tapi melihat semangat beribadahnya itu sangat jauh dari sikap manja, bahkan sangat mandiri dan berani dalam mengambil sikap atas kepercayaannya.

Contoh konkretnya pada hari Jumat, mereka tetap memilih untuk izin tak ikut kuliah dan memilih menunaikan shalat Jumat jika ada kuliah pada saat bersamaan.

Yang saya rasakan di sini bahwa solidaritas kita sesama muslim meningkat pesat ketika kita menjadi minoritas. Rasa persaudaraan dan sikap peduli terhadap sesama pun justru berbiak lebih tinggi ketika kita berada di luar negeri. Kita kian terdorong untuk berbuat baik lebih banyak ketika berada dalam kondisi yang jauh dari orang tua, keluarga, atau berbagai kemudahan yang biasanya ada di sekeliling kita.

Di Australia ini juga saya temukan banyak hal menarik di luar kampus. Misalnya, ada banyak kelompok pengajian yang dibentuk atas inisiatif masyarakat muslim di sini. Di Adelaide, misalnya, saya temukan sudah ada empat komunitas pengajian yang sudah tumbuh lama. Di sini ada Masyarakat Islam Australia Selatan (MIAS), Kajian Islam Adelaide (KIA), juga ada Pengajian Bapak-bapak yang disingkat PBB, di samping Komunitas An-Nisa untuk wanita.

Bentuk dan kegiatan organisasinya pun beragam. MIAS misalnya, sudah memiliki legalitas dan terdaftar sebagai salah satu organisasi di Adelaide. Bahkan para pengurusnya sedang menginisiasi madrasah sebagai penyeimbang pendidikan anak-anak muslim usia sekolah yang orang tuanya studi atau kerja di Australia.

Terkait proses pembelajarannya, kelompok-kelompok pengajian tersebut juga merancangnya dengan baik dan menarik. Sebagai contoh, kelompok Pengajian Bapak-bapak yang pernah saya hadiri, kegiatannya diawali dengan pembacaan Alquran secara bergiliran, kemudian dilanjutkan dengan belajar tajwid supaya bacaan Alqurannya lebih tepat dan enak didengar. Terakhir, ditutup dengan tausiah interaktif untuk menambah pemahaman agama sebelum menunaikan shalat Magrib berjamaah.

Jamaahnya juga banyak. Bahkan terkadang jamaah yang hadir lebih banyak dari majelis taklim di desa saya di Aceh. Antusiasme mereka sangat tinggi. Tidak hanya sekadar datang, mereka juga membawa makanan untuk dinikmati bersama anggota jamaah. Lokasi pengajiannya juga digilir di rumah-rumah warga secara bergantian. Kalau dilihat dari segi proses pembelajarannya memang tidak ‘seserius’ pengajian-pengajian di pesantren atau majelis taklim di Indonesia, tapi pengajian tersebut tidak hanya bermanfaat untuk peningkatan pengetahuan agama mereka. Ada banyak manfaat lainnya yang bisa didapatkan. Kehadiran mereka mengikuti pengajian juga bisa menambah teman dan menjalin silaturahmi. Sebagian besar mahasiswa baru yang mengikuti pengajian ini mengakui sangat merasakan manfaatnya karena mereka juga bisa mendapatkan banyak informasi tentang akomodasi, kuliner, transportasi, bahkan lowongan kerja. Intinya ada banyak manfaat yang tak disangka-sangka dapat dipetik dengan menghadiri pengajian atau majelis taklim di sini. Begitulah mudahnya beribadah di Australia dan selalu ada hikmahnya.

Sikap Mahasiswa Aceh di Australia atas Pernyataan PM Abbott

Berikut ini adalah pandangan  saya tentang kisruh pernyataan PM Tony Abbott, kasus narkoba dan gerakan pengumpulan koin. Saya posting pendapat-pendapat saya sebelumnya di BLOG ini. Salah satu teman saya yang berprofesi sebagai wartawan kemudian merelease nya di media online Viva News.
Ini adalah versi media—yang versi lengkapnya bisa anda baca di blog saya atau click HERE.
Terimakasih

Photo dari: pamongreaders.com

Hadi Suprapto,  Zulfikar Husein (Lhokseumawe) Selasa, 24 Februari 2015, 11:40 WIB

VIVA.co.id – Mahasiswa asal Aceh yang sedang melanjutkan studi di Australia berharap hubungan antara Indonesia dan Australia tidak terganggu karena pernyataan Tony Abbott soal bantuan tsunami. Mahasiswa juga mengapresiasi aksi mengumpulkan koin yang dilakukan di Indonesia.

“Saya merasa sedih mendengar pernyataan PM Tony Abbott yang terkesan meminta balas jasa atas bantuan tsunami yang sudah diberikan. Gerakan Warga #KoinUntukAustralia di media sosial dan dunia nyata layak diapresiasi,” kata Muhammad Adam kepada VIVA.co.id, Selasa, 24 Februari 2015.

Mahasiswa yang juga merupakan korban tsunami pada 2004 silam ini menilai penting memikirkan lagi manfaat dari gerakan tersebut. Ia berharap, gerakan itu tidak sampai menjadi blunder bagi hubungan kedua negara.

Adam juga menyesalkan pernyataan PM Australia Tony Abbott. Ia menilai, sebagai seorang pemimpin, Tony Abbott tidak sepantasnya bersikap seperti itu. “Sebagai seorang pemimpin, saya pikir pernyataan PM Abbott tersebut kurang bijak,” kata dia.

Secara pribadi, kata Adam, ia melihat kasus terpidana mati Bali Nine dan tsunami berbeda. Kata dia, dana tsunami adalah bantuan yang diberikan atas dasar kemanusiaan dan tidak hanya Australia yang membantu Aceh dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami.

“Ada puluhan negara lainnya yang ikut terlibat membantu Aceh pasca diporak-porandakan oleh gempa dan gelombang Tsunami tahun 2004.  Sedangkan rencana mengeksekusi mati pengedar narkoba adalah kasus kriminal,” katanya.

Ia berharap baik Pemerintah Australia dan Indonesia untuk taat pada hukum masing-masing negara, tidak terkecuali untuk kasus kejahatan narkoba. Sebab menurutnya, efek narkoba memang memiliki risiko mahal yang harus ditanggung.

Eksekusi, Tsunami dan Perdana Menteri

PENTING!!!

Bahasa dan Konten dari tulisan ini murni pandangan pribadi saya. Saya tidak mengeluarkan pernyataan di bawah ini atas nama organisasi atau orang lain. Saya menulis ini karena merasa memiliki beban moral sebagai korban tsunami, warga Aceh, penerima beasiswa dari pemerintah Australia dan juga sedang belajar di Australia.

Photo Adam

***

Melihat perkembangan isu yang semakin hangat  di masyarakat Aceh dan Indonesia serta Australia pada umumnya terkait pernyataan Perdana Menteri Tony Abbott yang menghubungkan bantuan Tsunami dan rencana eksekusi mati terhadap pengedar narkoba berkebangsaan Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran (Bali Nine), sebagai orang Aceh yang sedang studi di Australia dan mendapatkan beasiswa dari Pemerintah Australia, saya punya beberapa pandangan subjektif:

Pertama, sebagai Mahasiswa dan pemuda Aceh yang juga memiliki keluarga sebagai korban Tsunami, saya merasa ‘sedih’ mendengar pernyataan PM Tony Abbott yang terkesan meminta ‘balas jasa’ atas bantuan Tsunami yang sudah diberikan. Sebagai seorang pemimpin, saya pikir pernyataan PM Abbott tersebut kurang bijak. Karenanya memunculkan sikap reaktif dari rakyat Aceh selaku korban Tsunami dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Kedua, bagi saya pribadi, saya melihat kasus narkoba dan tsunami secara berbeda. Dana Tsunami adalah bantuan yg diberikan atas dasar kemanusiaan dan tidak hanya Australia yang membantu Aceh dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca Tsunami. Ada puluhan negara lainnya yang ikut terlibat membantu Aceh pasca diporak-porandakan oleh gempa dan gelombang Tsunami tahun 2004.  Sedangkan rencana mengeksekusi mati pengedar narkoba adalah kasus kriminal. Dan eksekusi mati untuk kejahatan narkoba tidak hanya berlaku untuk warga Australia. Tetapi sudah banyak warga negara asing lainnya yang sudah pernah dieksekusi mati, bahkan warga negara Indonesia sendiri juga tidak mendapatkan perlakuan istimewa dalam kasus kejahatan narkoba. Artinya, kurang fair menghubungkan bantuan kamanusiaan dengan kriminalitas.

Ketiga, guna untuk kepentingan yang lebih besar bagi pemerintah dan masyarakat kedua negara, saya pikir sebaiknya : (1) Pemerintah Australia dan Indonesia untuk taat pada hukum masing-masing negara, tidak terkecuali untuk kasus kejahatan narkoba karena efek narkoba memang mahal resiko yang harus ditanggung.  (2) Gerakan Warga #KoinUntukAustralia di media sosial dan dunia nyata layak diapresiasi. Namun perlu dipikirkan lagi outcome yang ingin dicapai melalui gerakan ini. Penting untuk menentukan ultimata goal nya supaya aksi yang dilakukan juga berdampak positif, bukan malah jadi blunder. Jika ingin menyampaikan sikap protes atas pernyataan PM Abbott, menurut saya,  pesan tersebut sudah tersampaikan secara luas kepada pemerintah Australia dan dunia international karena sudah banyak media lokal, nasional dan asing yang meliputnya.

Selain itu, terlalu berlebihan juga jika ada ambisi ingin mengembalikan bantuan tsunami yang jumlahnya mencapai $1 M (sekitar 13 T menurut keterangan mantan gubernur Irwandi Yusuf). Artinya jika benar-benar ingin mengembalikan dana yang sudah diberikan tersebut atas dasar pertaruhan ‘harga diri’ bangsa, menurut saya perlu juga dipikirkan bagaimana bisa mendapatkan uang dengan jumlah yang besar itu. Tidak mungkin meminta warga Aceh menyumbang lebih dari koin atau memaksa korban tsunami menjual rumah bantuan yang sudah ditinggali.  (3) Kepada semua pihak yang berkepentingan, terutama warga Aceh dan korban tsunami, hemat saya, sangat penting untuk berpikir jernih dan bersikap lebih bijak dalam menyikapi kasus bali nine dan pernyataan PM Abbott. Jangan mudah terprovokasi dan menujukkan sikap-reaktif yang berdampak tidak baik terhadap hubungan dua negara.

Terakhir besar harapan saya semoga hubungan bilateral antara pemerintah dan rakyat kedua negara akan lebih  baik dan kuat. Semoga !!!

Belajarlah Memasak jika Ingin ke Luar Negeri

Note::: Tulisan ini sudah dimuat di media cetak Harian Serambi Indonesia (Group Tribun/Kompas Gramedia) edisi Senin 9 Febuari 2015.  Silakan click di SINI untuk membaca di halaman situs media Serambi Indonesia.

Photo di ambil oleh Bapak Effendi Limbong

Photo di ambil oleh Bapak Effendi Limbong

TROEK kapai baro pula lada, itu pepatah bahasa Aceh yang tepat menggambarkan apa yang saya alami sekarang. Belajar masak justru pada saat sudah tak ada lagi yang mempersiapkannya, saat tak ada lagi yang bisa diandalkan sebagai guru memasak.

Untuk sebagian orang, memasak mungkin urusan gampang. Tapi bagi saya, terlihat mudah awalnya, namun pada praktiknya rumit. Sudah dua minggu lebih saya di Negeri Kanguru ini, namun belum ada masakan saya yang memuaskan. Buktinya, masak tumis udang kalau tak kelebihan asam, ya kurang garam. Wajah bisa pedas dan panas karena cuci muka setelah pegang cabai untuk tumis kol.

Menanak nasi pun kalau tak kelebihan air, ya pasti kekurangan. Pokoknya belum ada yang kadar, takaran, maupun citarasanya yang pas. Untuk masakan yang sangat mudah dan basic saja seperti itu, apalagi yang lain-lainya yang rumit. Kenapa kok kesannya susah sekali? Sampai dengan keberangkatan ke Australia untuk melanjutkan studi, sepanjang umur hidup saya, soal makanan (terutama yang tiga kali sehari) selalu disajikan oleh orang lain.

Dari semenjak lahir sampai dengan menyelesaikan sekolah menengah tingkat pertama (SMP), nasi dan lauknya hampir tiap saat disiapkan oleh orang tua, terutama ibu saya. Ketika SMA, saya masuk sekolah berasrama (boarding school) di mana makannya sudah masuk paketan yang ditangani pihak sekolah.

Sampai selesai kuliah S1 pun, saya masih mengandalkan Ibu Dapur di sekolah karena saya masih tinggal di sana. Sesekali kalau nafsu makan berkurang dan lauk di dapur tak mendukung, saya makan di warung yang sesuai dengan isi dompet.

Secara umum yang saya lihat di Aceh, kaum pria sangat jauh dengan persoalan dapur. Jangankan untuk memasak, belanja urusan dapur saja hampir selalu diserahkan kepada kaum perempuan (selain beli ikan). Mulai dari masak nasi sampai cuci piring dan gelas disiapkan oleh kaum hawa. Dalam keluarga yang sudah ada anak lelaki dan perempuan, hampir dipastikan anak perempuanlah yang kebagian tugas rumah (house work) lebih banyak. Kalaupun ada, anak lelaki biasanya hanya disuruh cuci piring dan gelas atau masak nasi.

Tidak hanya itu, dalam praktik keluarga yang baru menikah dan masih tinggal di pondok mertua indah, jika ada suami yang berinisiatif untuk memasak atau mencuci piring atau menyapu halaman rumah di pagi hari, malah sering dilarang. Soalnya, menurut sebagian besar masyarakat kita, itu bisa jadi aib, melakukan hal-hal seperti itu seolah-olah menghina pemilik rumah.

Secara umum, fase-fase awal pernikahan, sang suami selalu dihidangi masakan-masakan yang lezat oleh mertua perempuan atau istrinya.

Secara historis, saya tak paham proses pembentukan budaya yang seperti ini. Saya tak tahu bagaimana praktik masak-memasak zaman dulu dari generasi ke generasi. Asumsi saya, dulunya kaum lelaki kebanyakan ikut berperang melawan penjajah, karenanya diperlakukanlah seperti raja. Sebagai sokongan dari istri, dipersiapkanlah makanan supaya suami dan anak lelakinya tetap sehat dan kuat. Atau boleh jadi, ada pemahaman kalau lelaki adalah penanggung jawab keluarga di mana tanggung jawabnya mencari rezeki di luar rumah, memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga persoalan domestik mejadi tanggung jawab istri.

Itu hanya asumsi-asumsi dasar saya saja, tanpa pendalaman referensi lebih lanjut. Namun, terlepas dari baik-buruknya, idealnya menurut saya, kaum Adam juga tidak membatasi diri untuk mengurus urusan dapur. Memasak, mencuci piring atau belanja bukanlah tanggung jawab perempuan semata-mata. Lelaki juga harus ambil bagian dalam urusan-urusan domestik. Kalaupun lelaki sebagai leader dalam keluarga, tanggung jawabnya tak hanya sebatas mencari uang dan menyerahkannya ke istri. Tapi lebih dari itu, mengurus persoalan rumah sampai dengan mendidik anak-anak dan menuntun istri juga harus menjadi tanggung jawab pria. Lantas, apa tanggung jawab wanita? Istri melayani suami. Bukankah begitu Islam mengajarkannya?

Kalaupun kita mau bahas pada tataran ideal seperti di atas, sudah kurang relevansinya budaya dapur urusan wanita untuk dipraktikkan zaman sekarang. Saat ini, justru semakin banyak kaum perempuan yang juga menjadi penopang keluarga dengan mencari uang. Celakanya mereka juga harus menanggung beban ganda dengan mengurus urusan domestik (double burden). Salah satu praktik konkretnya ada di dalam keluarga saya sendiri.

Mulai dari urusan sawah dan ladang sampai dengan urusan anak dan membersihkan rumah, ibu saya yang menanganinya. Tak ada maksud untuk menunjukkan kejelekan “perusahaan” rumah saya sendiri, tapi memang ada figur yang tak ada tanggung jawab dan tidak adil pembagian porsi kerja dan tanggung jawabnya. Hemat saya, harus ada pembagian peran yang proporsional. Jika istri menjaga anak, tak salahnya suami menyiapkan makanan. Kalau istri mencuci pakaian, tak akan turun derajat kelaki-lakian seorang suami yang menyapu atau membersihkan halaman. Pada titik inilah, saya pikir, semangat kesamaan hak yang diperjuangkan oleh mereka yang menamakannya aktivis gender perlu dikonkretkan. Seharusnyalah keterampilan memasak, sebagai salah satu urusan domestik, perlu dilatih pada anak laki-laki semenjak dini, sehingga tak terasa canggung atau kaku seperti yang saya alami kini saat berinteraksi dengan alat-alat dapur di Negeri Kanguru.