Eksekusi, Tsunami dan Perdana Menteri

PENTING!!!

Bahasa dan Konten dari tulisan ini murni pandangan pribadi saya. Saya tidak mengeluarkan pernyataan di bawah ini atas nama organisasi atau orang lain. Saya menulis ini karena merasa memiliki beban moral sebagai korban tsunami, warga Aceh, penerima beasiswa dari pemerintah Australia dan juga sedang belajar di Australia.

Photo Adam

***

Melihat perkembangan isu yang semakin hangat  di masyarakat Aceh dan Indonesia serta Australia pada umumnya terkait pernyataan Perdana Menteri Tony Abbott yang menghubungkan bantuan Tsunami dan rencana eksekusi mati terhadap pengedar narkoba berkebangsaan Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran (Bali Nine), sebagai orang Aceh yang sedang studi di Australia dan mendapatkan beasiswa dari Pemerintah Australia, saya punya beberapa pandangan subjektif:

Pertama, sebagai Mahasiswa dan pemuda Aceh yang juga memiliki keluarga sebagai korban Tsunami, saya merasa ‘sedih’ mendengar pernyataan PM Tony Abbott yang terkesan meminta ‘balas jasa’ atas bantuan Tsunami yang sudah diberikan. Sebagai seorang pemimpin, saya pikir pernyataan PM Abbott tersebut kurang bijak. Karenanya memunculkan sikap reaktif dari rakyat Aceh selaku korban Tsunami dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Kedua, bagi saya pribadi, saya melihat kasus narkoba dan tsunami secara berbeda. Dana Tsunami adalah bantuan yg diberikan atas dasar kemanusiaan dan tidak hanya Australia yang membantu Aceh dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca Tsunami. Ada puluhan negara lainnya yang ikut terlibat membantu Aceh pasca diporak-porandakan oleh gempa dan gelombang Tsunami tahun 2004.  Sedangkan rencana mengeksekusi mati pengedar narkoba adalah kasus kriminal. Dan eksekusi mati untuk kejahatan narkoba tidak hanya berlaku untuk warga Australia. Tetapi sudah banyak warga negara asing lainnya yang sudah pernah dieksekusi mati, bahkan warga negara Indonesia sendiri juga tidak mendapatkan perlakuan istimewa dalam kasus kejahatan narkoba. Artinya, kurang fair menghubungkan bantuan kamanusiaan dengan kriminalitas.

Ketiga, guna untuk kepentingan yang lebih besar bagi pemerintah dan masyarakat kedua negara, saya pikir sebaiknya : (1) Pemerintah Australia dan Indonesia untuk taat pada hukum masing-masing negara, tidak terkecuali untuk kasus kejahatan narkoba karena efek narkoba memang mahal resiko yang harus ditanggung.  (2) Gerakan Warga #KoinUntukAustralia di media sosial dan dunia nyata layak diapresiasi. Namun perlu dipikirkan lagi outcome yang ingin dicapai melalui gerakan ini. Penting untuk menentukan ultimata goal nya supaya aksi yang dilakukan juga berdampak positif, bukan malah jadi blunder. Jika ingin menyampaikan sikap protes atas pernyataan PM Abbott, menurut saya,  pesan tersebut sudah tersampaikan secara luas kepada pemerintah Australia dan dunia international karena sudah banyak media lokal, nasional dan asing yang meliputnya.

Selain itu, terlalu berlebihan juga jika ada ambisi ingin mengembalikan bantuan tsunami yang jumlahnya mencapai $1 M (sekitar 13 T menurut keterangan mantan gubernur Irwandi Yusuf). Artinya jika benar-benar ingin mengembalikan dana yang sudah diberikan tersebut atas dasar pertaruhan ‘harga diri’ bangsa, menurut saya perlu juga dipikirkan bagaimana bisa mendapatkan uang dengan jumlah yang besar itu. Tidak mungkin meminta warga Aceh menyumbang lebih dari koin atau memaksa korban tsunami menjual rumah bantuan yang sudah ditinggali.  (3) Kepada semua pihak yang berkepentingan, terutama warga Aceh dan korban tsunami, hemat saya, sangat penting untuk berpikir jernih dan bersikap lebih bijak dalam menyikapi kasus bali nine dan pernyataan PM Abbott. Jangan mudah terprovokasi dan menujukkan sikap-reaktif yang berdampak tidak baik terhadap hubungan dua negara.

Terakhir besar harapan saya semoga hubungan bilateral antara pemerintah dan rakyat kedua negara akan lebih  baik dan kuat. Semoga !!!