Kampanye ala Khalifah

PASCA Rasulullah wafat tidak ada yang mengetahui siapa yang akan mengganti posisi beliau. Hal ini karena selama pemerintahan, beliau tidak pernah mengatakan siapa yang  akan menjadi pengganti dirinya. Pada detik-detik terakhir, Rasul hanya meninggalkan pesan, ummati-ummati  (umatku-umatku). Beliau tidak mengatakan mali-mali (hartaku-hartaku). Begitu cintanya Rasul terhadap umatnya sehingga beliau tetap mengingat umatnya hingga ajal menjemputnya.
Setelah Nabi wafat terjadilah perdebatan sengit antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansar. Kelompok Ansar berpendapat, orang yang pantas menggantikan Muhammad harus berasal dari kelompok Ansar, karena orang-orang Ansarlah yang menolong Rasul ketika diusir dari Mekkah. Sedangkan kelompok Muhajirin juga berpendapat bahwa penerus perjuangan Muhammad harus berasal dari kaum Muhajirin, karena Muhammad berdarah Mekkah, bukan Madinah. Begitulah perdebatan dalam memperebutkan kekuasaan pasca Rasul wafat.
Fenomena tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi sekarang. Suatu kelompok mengklaim dirinya yang lebih layak menjadi pemimpin dan kelompok lain juga merasa merekalah yang pantas jadi pemimpin. Padahal Rasulullah pernah berpesan dalam hadistnya, “Janganlah engkau menuntut suatu jabatan. Sesungguhnya jika diberi karena ambisimu maka kamu akan menanggung seluruh bebannya, tetapi jika ditugaskan tanpa ambisimu maka kamu akan ditolong mengatasinya” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).
Kembali ke masa Rasul, pada saat kedua belah pihak terus bersitegang padahal jasad Nabi belum dimakamkan, keluarlah seseorang dari kaum Ansar yang berasal dari suku A`us dan menyatakan bahwa kaum Muhajirin lebih berhak untuk menggantikan Rasul. Maka datanglah Umar Bin Khatab sambil mengangkat tangan Abu Bakar dan berkata, “Engkaulah pengganti Rasul.”
Singkatnya, di hadapan umat Islam yang hadir, Abu Bakar berpidato yang salah satu statement beliau adalah “Wahai manusia sekalian, kalian telah mempercayaiku sebagai pemimpin maka taatilah perintahku selama itu masih dalam jalur hukum Allah dan cegahlah aku ketika aku khilaf.” Itulah salah satu “kontrak politik” Abu Bakar di hadapan umat Islam. Kaum Muhajirin beserta kaum Ansar sama-sama membai`at Abu Bakar menjadi khalifah.
Dalam konteks kekinian khususnya di Aceh, figur seperti Abu Bakar sudah sangat jarang ada. Kebanyakan calon pemimpin sangat ambisius dan menjadi budak kekuasaan. Kalau tidak dicalonkan, maka mereka akan mencalonkan diri sendiri untuk jadi pemimpin. Karenanya, mereka menjual “angin surga” dan janji manis sebagai lips service semasa kampanye. Mereka memasang ratusan bahkan ribuan sticker, spanduk, baliho dan sejenisnya di seluruh penjuru bahkan pelosok desa. Anehnya ada yang me-make-up mukanya bak seorang model dengan menggunakan berbagai aplikasi teknologi serta memakai peci sebagai simbol kesalehan yang menjadi bagian dari usaha mengambil hati rakyat.
Pada prinsipnya, tindakan seperti ini tidak salah selama tidak bertentangan dengan hukum. Para calon berhak untuk “menjual” diri karena mungkin mereka menganut paham “tak kenal makanya tak sayang, tak sayang makanya tidak dipilih”. Namun masalahnya berapa banyak dana yang mereka habiskan hanya untuk mempromosikan dan mencari popularitas di hadapan masyarakat. Hasan Basri M Nur dalam opininya “Spanduk Pak Rektor”, mengungkapkan jika harga sehelai spanduk ukuran 1×4 meter plus ongkos pasang Rp400 ribu dan diasumsikan dipasang di 50 persen dari total 6.411 desa, maka kebutuhan dana mencapai Rp1.282.000.000, (Serambi 2 Desember 2010). Ini baru masalah spanduk, belum lagi pembiayaan untuk tim sukses dan uang “minum-minum” lainnya.
Jumlah biaya yang dikeluarkan pada saat kampanye sangat berbading banyak dengan gaji gubernur dan bupati/walikota yang masing-masing hanya Rp12,5 juta dan Rp7,5 juta (suarapembaruan.com). Karenanya, tidak mustahil bila dengan ketenarannya ia terpilih menjadi pemimpin, maka ia akan melakukan berbagai cara untuk mengembalikan “modal awal” yang telah dikeluarkan selama masa kampanye plus bunga dan bonusnya dari uang rakyat. Bahkan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengungkapkan bahwa efek negatif dari tingginya biaya yang dikeluarkan untuk kampanye pada suatu pemilihan akan menimbulkan perilaku koruptif para penyelenggara negara. Gamawan mengumpamakan jika biaya untuk sebuah kampanye pilkada mencapai Rp50 miliar, maka kepala daerah yang terpilih harus banting tulang mencari ganti uang pemilihan, sedangkan gaji kepala daerah tidak sebesar itu.
Pada prinsipnya, penyebab utama timbulnya pemerintahan koruptif berawal dari berbagai kekurangan mereka baik internal maupun eksternal. Untuk menutupi semua ini, mereka melakukan berbagai cara, seperti melakukan money politic (politik uang). Untuk itu, mari kita belajar pada kepemimpinan Rasul yang sukses menyiarkan Islam ke seluruh jazirah Arab dalam waktu yang sangat singkat, bahkan belum ada pemimpin dunia yang dapat menyaingi pemimpin revolusi nomor wahid tersebut. Prestasi inilah yang membuat beliau menjadi orang paling berpengaruh dunia di antara 100 tokoh lainnya yang digambarkan oleh Michael H Hart dalam bukunya seratus tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah.
Kita bisa mengadopsi metode yang diprogramkan Abu Bakar yang dikenal sebagai “inisiator” zakat pada masanya. Umar yang mempresentasikan penguasa yang menjunjung tinggi kesederhanaan hidup, kecepatan bertindak dan tidak pandang bulu terhadap siapa saja yang melakukan kesalahan serta sikapnya yang terbuka. Dia meminta rakyatnya untuk mengoreksinya dalam pemerintahan. Umar lah yang dengan tenang tidur di bawah pohon kurma hingga orang yang datang tidak mengenal bahwa dia adalah seorang khalifah. Dia memosisikan dirinya sebagai “Sayyidul qaum khadimuhum (pemimpin sebuah bangsa adalah pelayan bangsa itu)”. Dia menjadi abdi rakyat dan bukan abdi kekuasaan. Walaupun tidak secemerlang Umar, Utsman telah memberikan andil besar dalam penetapan hukum Islam. Di masa pemerintahannyalah banyak wilayah yang suka rela masuk Islam. Sementara Ali yang memiliki otak cemerlang, lidah yang fasih, dan keberanian yang tiada banding.
Untuk menghadapi Pemilukada 2011, dalam konteks politik Aceh, khususnya kepada partai penguasa sudah saatnya menjadikan kanalisasi dan instrumen bagi masyarakat di daerah untuk menyalurkan aspirasi mereka dan memberi ruang seluas-luasnya kepada pemilih untuk menentukan calon terbaiknya. Dengan langkah ini, semua masyarakat merasakan keadilan dan kebebasan dalam menentukan pilihan. Intimidasi dan premanisme bukanlah budaya politik yang fair untuk diterapkan di Aceh (black campaign). Konflik lebih dari 30 tahun dan bencana tsunami merupakan “penderitaan” dan trauma yang sudah kita jalani dan lewati. Sekarang saatnya kita bangkit untuk menikmati angin kebebasan dan kesejahteraan secara substantif di mana secercah harapan itu ada pada calon-calon pemimpin terpilih tahun 2011 nantinya.
Masyarakat sudah skeptis dan apatis terhadap pemimpin yang silih berganti namun nasib rakyat tetap tidak berubah. Umat tidak lagi menanti janji apa yang akan dibagikan seorang kandidat Bupati/Walikota atau Gubernur, namun umat sekarang hanya menanti apa yang akan dibagikan kepada mereka tatkala kampanye tersebut usai.
Akhirnya kita menaruh harapan besar kepada para pemimpin yang akan memperjuangkan dan memenuhi aspirasi rakyat. Kita mengharapkan kepada para pemimpin yang terpilih nantinya agar dapat memperjuangkan dan memenuhi janji-janjinya. Semoga mereka dapat belajar dari kesuksesan para khalifah yang memimpin umat tanpa harus merobek kantong untuk mengeluarkan berjuta-juta bahkan miliaran rupiah karena mereka sudah dikenal begitu dekat dengan rakyat.
Para khalifah tidak meminta untuk dipilih menjadi pemimpin dan juga tidak menolak ketika diberi kesempatan untuk memimpin. Mereka juga tidak mencari dukungan dari rakyat dengan mengobral janji-janji karena mereka sudah terlebih dahulu memberi bukti. Mereka tidak pernah memasang spanduk dan baliho atau mendatangkan massa dan mengiklankan di media supaya dikenal dan disukai oleh rakyat. Intinya mereka tidak melakukan kampanye-kampanye instan untuk bisa merakyat karena pribadi mereka memang selalu merakyat dan pro-rakyat. Begitulah kampanye ala Khalifah.[]
Penulis Muhammad Adam

Alumnus IELSP Ohio University USA, dan Siswa Sekolah Demokrasi Aceh Utara

The Article was published at Daily Printed-Newspaper, Harian Aceh on Sunday, March 13, 2011.
Click Here to go through the website!!!