Melemahnya Nilai Kepercayaan

ADA kejadian yang mengusik hati penulis ketika kembali dari Banda Aceh menuju ke Lhokseumawe tanggal 23 Juli 2011 lalu. Penulis menggunakan jasa transpotasi umum L-300. Lima menit perjalanan, ada seorang calon penumpang yang menyetop mobil tersebut dan meminta “kasih sayang” sopir untuk mengizinkannya tumpangan, namun ongkosnya dibayar ketika sampai di tempat tujuan.

Laki-laki yang sudah berumur tersebut beralasan tidak punya uang lagi, bahkan tiga hari sudah tidak makan. Setelah mempertimbangkan sekitar lima menit, akhirnya sang sopir baru mengizinkannya masuk ke dalam mobil. Namun, Bapak itu harus menyerahkan telepon genggamnya (hand phone) kepada sopir tersebut sebagai “jaminan”.

Transaksi “penggadain” HP di atas terkesan sangat aneh bagi penulis dan memberikan pelajaran tersendiri. Kejadian ini menunjukkan betapa lemahnya kepercayaan masyarakat kita. Se-suku, se-bahasa, se-etnis, bahkan se-agama tampaknnya tidak bisa membuat kita untuk saling percaya sesama. Nilai-nilai trust tampaknya semakin tereduksi dalam kehidupan kita tanpa mampu kita hentikan.

Kerendahan tingkat kepercayaan berimplikasi setidaknya dalam dua sektor kehidupan. Pertama, kehilangan kepercayaan kepada orang lain, sering terjadi dalam dunia politik. Banyak kejadian dan fenomena yang menunjukkan bahwa masyarakat tidak percaya kepada wakilnya baik di legisatif maupuan ekskutif, terkadang juga yudikatif. Dalam proses pemilu legislatif (DPRK, DPRD, dan DPRI) maupun pilkada ekskutif (Presiden, Gubernur, Walikota, dan Bupati), kecenderungan tidak percaya terhadap calon-calon wakilnya sangat rentan terjadi. Sikap skeptis masyarakat seperti ini bukan tidak berasalan, ketidakbecusan kinerja wakil-wakilnya di parlemen dan pemerintah setidaknya bisa menjadi alasan logis kekurangan kepercayaan itu.

Masyarakat memiliki mind-set bahwa siapa pun yang terpilih jadi pemimpin, siapa pun yang duduk di gedung dewan dan siapapun yang menjadi Bupati/Walikota, hidup mereka tidak akan berubah. Petani akan tetap menjadi petani dengan segala kesengsaraannya. Sedangkan yang kaya akan terus jaya dengan segenap kemakmurannya. Sehingga tidak berlebihan muncul adagium masyarakat Aceh, “Meunyoe kon ie, mandum leuhob, menyoe kon droe, mandum gob” (Kalau bukan air, pasti lumpur, kalau bukan diri sendiri, pastilah orang lain).

Karenanya menjelang pilkada seperti ini, banyak transaksi suara yang diperjualbelikan. Politik tidak sehat banyak dijalankan lewat berbagai black-campaign yang dilakukan dalam berbagai kesempatan oleh politisi yang haus kekuasaan. Oleh karenanya, politik uang tidak dapat dihindari. Masyarakat berpikir, dalam proses pilkada adalah momen tunggal untuk “mencuri” uang-uang calon pemimpinnya.

Mereka akan menjual suaranya kepada calon-calon yang bisa membelinya dengan harga lebih mahal. Logikanya kalau ada yang menawarkan satu bambu beras untuk menukar 1 lembar KTP, pastinya mereka akan mengambil 1 sak beras kalau ada yang menawarkannya. Intinya, masyarakat tidak percaya lagi kepada calon-calon wakilnya tersebut kalau mereka terpilih nantinya.

Janji-janji ketika kampanye, hanya sekadar “lips-service” semata. Janji tersebut hanya akan menjadi angin syurga buat rakyat. Fakta-fakta inilah yang menyebabkan menurunya tingkat kepercayaan rakyat kepada pemimpinnya.

Idealnya, kalau masyarakat mempunyai kepercayaan yang tinggi kepada perwakilannya baik di legislatif mapun ekskutif, money politic dalam proses pilkada dapat diminimalisir. Kalau budaya masyarakat yang berkarakter tinggi dengan nilai-nilai kepercayaan sesama, penulis yakin biaya politik yang dikeluarkan dalam proses sebuah pesta demokrasi akan semakin kecil sehingga nantinya ini akan dapat berimplikasi kepada kepemimpinan seorang pemimpin. Celah-celah untuk melakukan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) akan semakin tertutup, karena seorang calon kepala daerah tidak perlu mengeluarkan dan mengembalikan cost politic yang besar untuk mendapatkan suara dari konstituennya.

Kedua, lemahnya nilai-nilai kepercayaan sesama juga terjadi dalam dunia keamanan. Peraturan “Wajib lapor 1×24 Jam” adalah bukti nyata dari degradasi nilai-nilai kepercayaan. Pada saat ada “orang baru” yang datang ke suatu kampong, maka yang bersangkutan harus melapor kepada pemerintah desa setempat. Bahkan, kebanyakan reaksi masyarakat kita bersifat tidak welcome dan curiga ketika ada pendatang baru yang masuk ke komunitas tertentu. Kecurigaan yang berlebihan mengakibatkan pada ketidaknyamanan orang lain yang datang ke kampung tersebut, sehingga tidak tertutup kemungkinan orang-orang “kota” yang datang ke desa mereka akan keluar atau pindah.

Seyogiayanya kalau tingkat kepercayaan masyarakat itu tinggi, tetunya kehadiran pendatang baru tidak selamanya menjadi “beban” gampong yang bersangkutan. Tidak sedikit yang membuat perubahan disatu daerah, bukan penduduk asli dari daerah tersebut, mereka adalah pendatang. Karenanya sikap kecurigaan yang berlebihan dalam kondisi seperti ini tidak hanya berefek kepada safety pendatang tersebut, tetapi juga berpotensi hilangnya kesempatan untuk kemajuan daerah setempat.

Di sisi lain, tingkat kepercayaan masyarakat yang melemah juga terjadi di dunia kepolisian. reduksi nilai-nilai kepercayaan itu berkonsekuensi terhadap legitimasi masyarakat kepada penegak hukum (polisi). Ada opini yang mungkin juga benar adanya yaitu kalau hilang kambing dilaporkan polisi, makan akan hilang sapi.

Titik klimak
Melihat kondisi masyarakat kita sekarang terkait dengan nilai-nilai kepercayaan, tampaknya kita berada pada titik klimaks. Kekrisisan nilai-nilai amanah ini harus menjadi perhatian semua pihak. Pendidikan formal tampaknya tidak mampu menciptakan peserta didik yang mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi. Agama pun tidak bisa menjamin nilai ini bisa terpatri dalam diri setiap umatnya di mana hal itu dapat terefleksi dalam tindakan-tindakan nyata keseharian kita.

Kalau tokoh politik, para penegak hukum, bahkan tokoh agama pun sudah tidak dipercaya lagi, maka pertanyaannya masih adakah nilai-nilai kepercayaan itu atau sudah menurun (low) atau bahkan sudah mati? Konsekuensinya, degradasi nilai-nilai kepercayaan juga berisiko terhadap nilai-nilai kejujuran. Semakin rendah nilai kepercayaan, terindikasi semakin lemahnya nilai-nilai kejujuran. Kalau budaya percaya tidak ada lagi, berarti nilai kejujuran juga sudah hilang. Inilah titik klimak dari budaya masyarakat yang nilai kepercayaannya sangat lemah (low trust society).

* Penulis adalah Siswa Sekolah Demokrasi Aceh Utara.

The article was Published at Daily Newspaper, Serambi Indonesia
on Tuesday, July 26, 2011.
Please Click Here to Through the Website