Menuju Aceh ‘Bangai’

Artikel di bawah sudah dimuat di media Serambi Indonesia (grup Tribun) edisi Selasa 24 April 2018. Silakan klik SINI untuk membaca di web Serambi Indonesia.

***

“Saya bingung lihat dari luar, Aceh dengan masyarakatnya yang dikenal berani dan daerahnya subur, dikasih uang banyak kok enggak jadi apa-apa?” (Rizal Ramli, mantan Menko Kemaritiman RI).

Harian Cetak Serambi Indonesia edisi 24 April 2018

BEGITULAH ekspresi kesedihan dan kegundahan Pak Rizal Ramli, sebagai pihak luar (outsider) yang melihat Aceh bergelimpangan uang dan sumber daya alam, seharusnya Aceh sudah jauh berlari ke depan. Saya pribadi sering mendapat pertanyaan atau penilain serupa dari teman-teman non-Aceh yang membaca, melihat atau mendengar kondisi Aceh sekarang.

Umumnya, mereka menyayangkan dan mempertanyakan faktor penyebab Aceh yang lamban sekali pertumbuhannya. Sebelumnya Aceh menyalahkan pemerintah pusat (Jakarta), karena memperlakukan Aceh tidak adil. Dalam konteks politik dan kekuasaan, sebelumnya Aceh juga sering mengambing-hitamkan pihak luar, karena partai politik (parpol) yang berkuasa di Aceh adalah partai nasional (parnas) dan tokoh-tokoh yang terpilih rata-rata tunduk pada kepentingan luar, bukan Aceh.

Itu adalah alasan-alasan yang sering dilontarkan dulunya, namun pada faktanya dalam 10 tahun terakhir Aceh dipimpin dan dikelola oleh aktor-aktor lokal yang umumnya juga berada di partai lokal (parlok). Di ranah legislatif, umumnya yang menjadi wakil rakyat adalah para mantan kombatan (yang sering menganggap diri sebagai pejuang), yang kebanyakannya bernaung di bawah bendera Partai Aceh (PA). Di level eksekutif, para bupati/wali kota hingga gubernur dan wakil gubernur juga umumnya diusung parlok.

Fakta yang kedua, sebagai bagian dari kesepakatan perdamaian, Aceh mendapat hak previleg dengan perolehan dana otonomi khusus (otsus) yang berjumlah triliunan setiap tahunnya. Dana otsus yang sudah diterima Aceh dalam 10 tahun ini mencapai Rp 65 triliun. Jumlah yang fantastis.

Masalah serius
Jumlah uang yang banyak dan juga dikelola yang notabene oleh orang Aceh, namun kenapa Aceh masih mengalami masalah serius dengan persoalan kesejahteraan dan ketimpangan? Data kemiskinanan terakhir menunjukkan Aceh berada di posisi pertama di pulau Sumatera dan nomor enam secara Nasional. Selain itu, angka pengangguran Aceh juga berada di atas rata-rata Nasional, yaitu 6,55% (150 ribu dari 2,3 juta angkatan kerja), sementara persentase rata-rata Nasional berada di 5,5%, dan sekali lagi tertinggi di Sumatera.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Aceh hanya tumbuh 4,2% atau di bawah Nasional yang berada di angka 5,4%. Kemudian kualitas sumber daya manusia (SDM) kita masih tertinggal jauh secara Nasional dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) masih berada di angka 70 (BPS, 2016). Ditambah lagi dengan penyakit agama sosial masyarakat Aceh yang semakin tidak terbendung. Tingkat konsumsi narkoba di kalangan anak mudah Aceh yang semakin parah maupun penyakit sosial seperti pekerja seks komersial, erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan dan ketimpangan.

Fakta dan data di atas tidak bisa diamini begitu saja oleh pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya di Aceh. Pemerintah Aceh tidak bisa bekerja linear, apalagi kalau cuma menjalankan rutinitas supaya bisa keluar dari berbagai cengkeraman masalah sosial, sumber daya, ekonomi dan agama di atas.

Kita bersyukur pemerintah Irwandi-Nova punya visi besar untuk membangun Aceh dengan konsep Aceh Hebat yang dipaketkan dalam 15 bendera, seperti Aceh Carong, Aceh Teuga, Aceh Kaya, Aceh Seujahtera, dan lain sebagainya. Ada inovasi dan terobosan yang sudah mulai dimunculkan. Misalkan, pemerintah dan timnya sudah mulai memetakan dinas-dinas dan aktor-aktor apa saja yang mendukung untuk membuat Aceh Carong (Aceh Cerdas).

Pun demikian, kita berharap bahwa program-program tersebut tidak hanya sebatas bungkusan nama saja yang unik dan berbeda, tapi isi di dalamnya masih sama seperti rezim-rezim sebelumnya. Jika substansi dari setiap program tidak diubah, merupakan omong kosong besar kita berharap Aceh Hebat akan terwujud. Untuk itu, butuh pola dan cara-cara kerja yang berbeda untuk diambil oleh pemerintah sekarang.

Sebagai contoh, dalam mewujudkan Aceh Carong, pemerintah Aceh tidak cukup hanya dengan membagi-bagi beasiswa untuk siswa dan santri yang miskin atau yatim. Akan tetapi dibutuhkan pendekatan dan terobosan lainnya dalam melakukan investasi pembangunan SDM di Aceh. Selain memetakan dinas-dinas terkait dalam pembangunan SDM, pertanyaan selanjutnya adalah memastikan koordinasi dan program yang tidak tumpang tindih.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Aceh sebagai leading sector dalam pengbangunan SDM di luar sekolah misalkan, bagaimana mereka mampu memetakan kebutuhan SDM Aceh 10-20 tahun akan datang, untuk kemudian dipersiapkan dari sekarang baik melalui pemberian beasiswa ke luar negeri, dalam negeri maupun penyediaan pelatihan keterampilan (life skill training).

Kebutuhan tersebut tentu saja bervariasi sesuai daerah kabupaten/kota masing-masing tergantung potensi sumber daya alam atau ekonomi di daerah tersebut. Di wilayah Aceh Utara, Lhokseumawe dan sekitarnya, misalkan, yang diproyeksikan akan tumbuh banyak industri di kawasan ekonomi khusus (KEK). Betul bahwa dengan masuknya investor, kemudian industri-industri baru akan hidup dan akan menampung banyak tenaga kerja, pertanyaannya adalah pencari kerja dari mana yang akan terserap? Jika ada masyarakat Aceh atau penduduk sekitar, pekerjaan seperti apa yang mereka dapatkan?

Tidak bisa protes
Kita tidak bisa protes dan mendesak perusahan-perusahan yang masuk tersebut untuk menerima tenaga kerja dari Aceh, seperti yang dilakukan oleh alumni Universitas Malikussaleh (Unimal) belakangan ini terhadap PT Pupuk Iskandar Muda (PIM). Toh mereka kita rayu dan undang supaya mau berivestasi di Aceh. Pada kenyataanya, yang akan menjadi penentu nantinya adalah kualitas dan tingkat daya saing yang akan menjadi nilai jual.

Hemat saya, peran-peran seperti inilah yang harus dibidik oleh pemerintah Irwandi-Nova melalui program Aceh Carong-nya. Tidak cukup hanya sekadar bagi-bagi beasiswa di sekolah dan dayah. Itu hanya stimulan bersifat sementara dan tidak akan berkelanjutan.

Begitu juga dengan program-program lain seperti pertanian. Pertanyaannya, bagaimana Aceh bisa mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan tanpa harus bergantung ke Sumatera atau luar lainnya? Konsep-konsep pertanian yang sudah dibuktikan oleh aktor-aktor lokal, seperti Muslahuddin Daud, terbukti akan mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus perlahan-lahan akan membuat Aceh mandiri, bahkan bisa menjadi eksportir.

Hemat saya, sudah saatnya penguasa dan elite Aceh untuk berhenti sejenak, merefleksikan bahwa keegoan dan kerakusan kelompok dalam dalam 10 tahun terakhir yang terbukti membuat Aceh semakin rugi. Sudah saatnya membuang keegoan latar belakang politik dan warna partai. Yang harus dikedepankan adalah kepentingan keacehan dan masyarakat, bukan kepentingan pribadi dan kelompok.

Meskipun itu terdengar klasik dan biasa-biasa saja, tapi saya yakin bahwa jika pola yang dilakukan tidak berubah, maka hanya masalah waktu, rezim maupun penguasa, dan kita semua akan dicap tidak becus alias bangai oleh orang luar maupun generasi akan datang. Semoga tidak!

* Muhammad Adam, putra Seunuddon Aceh Utara, lulusan Master Kepemimpinan dan Manajemen Pendidikan Flinders University, Australia. E-mail: adamyca@gmail.com

Leave a Comment.