Menuju Visit Aceh 2013

MEMBACA opini Azhar A Gani tentang “Wisata ala Homestay” (Serambi Indonesia, 17/11/2011), seyogyanya Pemerintah dan masyarakat perlu merespons isu positif tersebut. Karenanya, untuk melanjutkan dirkursus tentang wisata kita, saya ingin “mengingatkan” pemerintah untuk bersiap-siap menyongsong Visit Aceh 2013.Menurut pendapat saya, setidaknya ada tiga hal mendasar yang harus dijajaki oleh pemerintah yaitu persiapan infrastruktur dan suprastruktur wisata, kerjasama yang “sehat” dengan penyedia layanan wisata, dan masyarakat.

Belajar pada pengalaman visit Banda Aceh 2011 dengan berbagai ketidakbecusan pemerintah dalam mengelolanya, akibatnya tidak ada hasil yang signifikan dari program wisata tersebut. Menurut keterangan Walikota Banda Aceh Mawardy Nurdin, jumlah wisatawan yang datang ke Kota Banda Aceh hanya meningkat 10 persen dari tahun 2010. Tentu saja jumlah ini tidak sesuai dengan target dan harapan masyarakat Banda Aceh. Salah satu bukti ketidakseriusan pemerintah kota Banda Aceh dapat dilihat dari kesiapan infrastruktur. Sangat tidak indah pemandangannya kalau pada saat pemerintah sedang mengkampanyekan keindahan, kebersihan, kenyamanan Banda Aceh dan Aceh umumnya kepada turis, namun pada saat bersamaan pemerintah melakukan kesalahan fatal yaitu membuat jalan. Untuk itu tidak heran kalau Meili Nuzuliana memplesetkan visit Banda Aceh 2011 menjadi “Visit Banda Aceh Got Year 2011” lewat opininya di Serambi Indonesia, 18 Januari 2011.

Karenanya belajar pada pengalaman “kelam” Banda Aceh, seyogyanya pemerintah perlu memikirkan persiapan infrastruktur seperti jalan, listrik, dan sebagainya semenjak dini. Di sisi lain, suprastruktur wisata juga perlu dibenah mulai dari managemen hingga kepastian keamanan dan kenyamanan serta kebersihan. Selama ini, Sabang dan Banda Aceh selalu menjadi andalan kita untuk tujuan wisatawan, namun bagaimana kalau mereka ingin mengunjungi Makam Malikussaleh, Air Terjun Blang Kulam, Rumah Cut Meutia dan tempat-tempat lainya di luar Banda Aceh dan Sabang? Apakah kita sudah siap dengan segala persiapannya? Kalau hal ini dipikirkan semenjak dini, maka pada saat visit Aceh 2013 datang, pemerintah tidak perlu pusing memikirkannya lagi. Adegium wate trok kapai pula lada (lada baru ditanam untuk dijual ketika kapalnya mau berangkat) tidak harus menjadi “pedoman” pemerintah.

Kedua, pemerintah harus menjajaki kerjasama dengan pihak penyedia layanan wisata swasta (non pemerintah) semenjak dini. Kita ketahui bahwa wisata adalah industri kreatif yang harus melibatkan multi stake holder seperti penyedia layanan transportasi udara, laut, dan darat, hotel, rumah makan, penjual souvenir, dan masyarakat. Pemerintah harus mensinkronisasi visi visit Aceh 2013 dengan pihak penyedia layanan transportasi udara (pesawat) dan bandara dengan baik.

Dengan banyaknya pengunjung dari luar daerah berkunjung ke Aceh akan meningkatkan permintaan tiket, namun demikian pihak penyedia jasa dalam bidang ini jangan menaikkan harga tiket secara gila-gilaan sampai 100% dari harga biasanya.

Demikian juga dengan pihak penyedia jasa transportasi darat (penyewa mobil sampai layanan ojek bahkan becak), hotel, restaurant, bahkan warung kopi. Pemerintah harus mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang harga perjalanan becak yang pasti bahkan harga tersebut bisa ditempel didepan becak, harga jasa penginapan, biaya secangkir kopi, dan sebagainya.

Hal ini menurut penulis penting untuk dilakukan sehingga tidak membuat pelaku usaha di bidang tersebut menaikkan harga sewenang-wenang. Buktinya jangankan pendatang, orang Aceh sendiri tidak nyaman dengan “ketidaktransparan” harga becak sehingga muncul protes warga seperti dilakukan oleh Roihana Hanifa warga Luengbata lewat rubrik droe keu droe di Serambi Indonesia, 31 Oktober 2011.

Pada umumnya masyakakat Aceh, khususnya pelaku usaha di bidang ini mempunyai anggapan kalau turis adalah orang kaya, mempunyai banyak uang, mobil, berasal dari kalangan eksutif, dan segenap kemewahan lainnya. Faktanya tidak semua wisatawan mempunyai segudang uang dan menghabiskannya untuk melancong ke Aceh. Ada di antara pengunjung yang juga berasal dari kelas menengah ke bawah baik secara strata sosial maupun ekonomi. Untuk itu, harus ada kesepahaman antara pemerintah yang ingin mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya, namun pada saat bersamaan penyedia jasa di bidang-bidang tersebut “mengusir” pengunjung-pengunjung tersebut secara tidak langsung degan menaikkan harga.

Hal penting lainnya yang tidak bisa diabaikan oleh pemerintah adalah kesiapan masyarakat dalam menerima pendatang. Keramahtamahan adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dalam dunia wisata. Karenanya klausul dalam bahasa Inggris selalu tourism and hospitality atau tourism and hospitality management. Artinya keamanan dan kenyamanan wisatawan tidak hanya berada di tangan pemerintah tetapi juga diberikan oleh mesyarakat, terutama penduduk sekitar lokasi wisata. Dalam konteks ini, keramahtamahan, senyuman, kesopanan menyapa, kehangatan dalam sambutan adalah bagian penting untuk memberikan kenyamanan kepada pengunjung.

Fakta sosial yang mengatakan bahwa orang Aceh keras kepala, kasar, susah diatur, tidak bisa menerima pendatang, dan sebagainya harus bisa kita minimalisir. Karena bagaimanapun, kita harus mengakui bahwa wisata merupakan salah satu cara untuk menguatkan ekonomi rakyat. Masyarakat dapat menyediakan berbagai layanan kepada wisatawan seperti menjual produk-produk lokal (home industry), membuka warung makan, warung kopi, dan sebagainya kepada turis. Ketika banyak turis yang berkunjung ke Aceh, sudah pasti permintaannya akan semakin tinggi sehingga ekonomi masyakat akan berkembang dan maju. Pada titik ini juga akan berkurang pengangguran, angka kemiskinan, bahkan kriminal secara tidak langsung. Karenanya tidak heran kalau Presiden SBY saja menambahkan klausul ekonomi kreatif pada kementerian parawisata hasil reshuffle. Saya yakin kalau SBY juga percaya bahwa kalau ekonomi masyakat bisa menguat lewat sektor wisata. Untuk itu, kita berharap kepada pemerintah Aceh, terutama melalui dinas Kebudayaan dan Parawisata di bawah pimpinan baru Prof. DR. Jasman J. Ma’ruf, SE, MBA akan mampu membuat program visit Aceh 2013 tidak hanya sukses dari segi pelaksanaannya namun juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Semoga!

The Article was Published on Daily Newspaper, Serambi Indonesia.
Saturday, November 19, 2011
Click Here to go through the website