Negara ‘Cengeng’

Artikel ini sudah dipublikasi di media cetak Harian Serambi Indonesia (Group Kompas-Gramedia) edisi Rabu, 21 Agustus 2013. Silakan klik HERE untuk membaca versi elektroniknya.

Sumber Gambar http://www.sodahead.com-

Sumber Gambar http://www.sodahead.com-

BEBERAPA waktu lalu, dalam kunjungan ke beberapa kota di Australia, saya bersama empat kolega lainnya mengunjungi Universitas Melbourne dan bertemu dengan seorang guru besar. Pada saat perkenalan sebelum diskusi, sang professor menyampaikan kalau istrinya orang Indonesia tapi tinggal di Jakarta. Istri guru besar Fakultas Hukum universitas nomor wahid di Victoria tersebut tidak mau tinggal di Australia, karena tidak ada pembantu rumah tangga.

Alasan tidak ada pembantu yang dituturkan sang Professor tersebut terkesan terlalu manja. Sikap cengeng masyarakat Indonesia sudah sangat kritis dan menjadi budaya di semua lini kehidupan. Melalui tulisan ini, saya mencoba untuk melihat sikap kemanjaan masyarakat Indonesia, pada umumnya masyakat kelas menengah, dalam perspektif kultur, psikologi, hak asasi manusia (HAM), dan teologi.

 Budaya ketergantungan
Dalam konteks budaya, sikap manja masyarakat Indonesia menunjukkan budaya ketergantungan. Sikap ketergantungan kemudian membentuk sikap ketidakmandirian. Kita bisa melihat sikap tersebut dipraktekkan oleh banyak orang hampir pada semua dimensi kehidupan. Masyarakat urban yang tinggal di kota-kota besar pasti punya pembantu di rumahnya. Sebagian besar artis atau selebriti tidak hanya memiliki pembantu di rumah, tetapi juga mempunyai sopir, orang yang bawa tas, hingga orang yang mengambil baju yang dipakai. Kehidupan pengusaha juga mencerminkan sikap ketergantungannya yang sangat tinggi, mereka punya PRT yang menyiapkan makan, PRT yang memotong rumput halaman, PRT yang mempersiapkan air hangat pada saat mandi, sopir yang mengantar istri bahkan sopir yang mengantar dan menjemput anak ke sekolah pun beda dengan sopir pribadi serta pengawalnya. Pejabat pemerintah pun setali tiga uang, tidak hanya ajudan pribadi, kalau melakukan kunjungan lapangan harus ada yang memayungi, pintu mobil ada staf yang membuka, ada staf khusus yang membawa tas, dan berbagai tingkah polah lainnya.

Praktik-praktik tersebut mempunyai implikasi negatif terhadap banyak hal. Bagi pemerintah, meskipun layanan-layanan tersebut sudah diatur secara keprotokoleran, kalau memang tidak bermanfaat, kenapa tidak bisa diubah? Apakah kita harus membenarkan praktik tersebut hanya karena sudah biasa dilakukan semua rezim? Kenapa kita harus membenarkan hal yang biasa dan tidak membiasakan yang benar? Sebenarnya dengan mengubah kebiasaan tersebut, satu manfaatnya adalah dapat menghemat belanja negara. Pertanyaanya, wajarkah pemerintah kita meneriakkan penghematan nasional kalau mengurangi fasilitas orang memegang payung saja tidak mau?

Impilikasi selanjutnya adalah membentuk budaya materialisme. Masyarakat akan berlomba untuk mencari materi sebanyak-banyaknya tanpa peduli halal dan haram, mereka tidak takut melanggar hukum atau tidak. Karenanya tidak heran kalau semakin hari, kasus korupsi bukan berkurang malah menjamur. Karena bagi mereka, status sosial akan terangkat kalau mereka mempunyai materi (terutama uang) yang mapan. Kehormatan dan harga diri akan diperoleh kalau memiliki materi yang banyak.

Pengalaman berkunjung ke Amerika dan Australia, saya tidak melihat di rumah-rumah asli orang amerika yang punya pembantu. Ketika saya home-stay di salah satu rumah orang Amerika di kawasan Kentucky, orangtua asuh saya sudah lanjut usia (lansia), bahkan mereka sudah punya cucu. Tetapi mereka tidak punya PRT. Dengan umurnya yang sudah 70-an masih mampu mengemudikan mobil sendiri dan melayani kami dengan maksimal. Kalau melihat materi, kekayaan mereka tidak perlu diragukan lagi. Buktinya setiap bulan mereka mampu menampung dan membiayai mahasiswa atau pelajar international di rumahnya untuk mempelajari secara langsung budaya amerika dengan gratis.

Sikap kemanjaan tersebut juga memiliki dampak psikologis yang merugikan bagi kedua pihak. Bagi majikan yang sering menggantungkan diri kepada pembantu akan merasa malas untuk mengerjakan pekerjaan yang sering dikerjakan oleh PRT. Apakah tidak mampu membuka pintu mobil sendiri? Apakah mereka tidak sempat untuk menyiapkan sarapan pagi kalau bangunnya cepat? Bagi PRT juga mempunyai resiko psikologis, yaitu merasa tidak mampu untuk hidup sendiri. Mereka tidak percaya diri kalau mereka bisa hidup layak tanpa harus menjadi PRT.

Dampak dari psikologis selanjutnya adalah tidak melahirkan kreatifitas, tidak mau berpikir, malas berkarya, tidak mau menciptakan inovasi-inovasi baru, karena mereka sudah merasa nyaman mencari uang dengan menjadi PRT. Hal ini terbukti dari hasil penelitian I Wayan Pageh tentang Permasalahan Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, umumnya TKI terserap dalam pekerjaan sektor informal seperti pekerja rumah tangga (bnp2tki.go.id). Karena mereka adalah unskilled-worker, tidak heran juga kalau kekerasan sering menimpa mereka. Ini juga satu dampak dari malas berinovasi dan berkreasi karena sikap ketergantungan terhadap majikan.

 Merasa ‘naik kelas’
Melihat praktik-praktik tersebut dalam perspektif HAM juga mempunyai kekurangan-kekurangan. Karena sudah mapan dan mampu membayar orang lain, akhirnya merasa “naik kelas”. Kalau mencuci piring atau baju sendiri, merasa hina. Meskipun anaknya sendiri tidak bisa mencebok langsung sendiri, karena sudah ada PRT. Singkatnya, mencuci, memasak, menyapu, dan sejenisnya adalah pekerjaan orang miskin. Orang kaya tidak layak mengerjakannya. Kalau kontruksi berpikir seperti ini yang kita bangun, pertanyaannya dimanakah implimentasi nilai-nilai HAM yang mengagung-agungkan persamaan individu?

Dalam kasus professor diatas, kalau dilihat dari kacamata ajaran agama (teologis) juga mempunyai efek negatif. Karena tidak ada pembantu, akhirnya tidak mau ikut dan tinggal bersama suaminya di Australia. Terlepas dari embel-embel cinta dan setia, kalau saja pihak lelaki atau perempuan yang main “serong” untuk memenuhi kebutuhan batin karena jauh dari pasangan, siapa yang disalahkan?

Berkaitan dengan potret yang penulis sebutkan di atas, terkesan boros atau sombong dengan menghamburkan uang untuk membayar banyak orang. Saya percaya, Tuhan dalam agama mana pun tidak senang kepada umatnya yang suka menghamburkan uang. Naifnya lagi, menurut data dari Balai Pelayanan Kepulangan BNP2TKI, kabanyakan TKI yang bermasalah adalah TKI yang berada di negara-negara yang kental syariatnya seperti Arab Saudi, Malasyia, Syiria, Yordania, dan Uni Emirate Arab.

Data tersebut mengindikasikan kalau sikap kemanjaan tadi berimplikasi juga terhadap agama. Kalau memang banyak ruginya, lantas mengapa kita harus manja alias cengeng?

* Muhammad Adam, Sekjen Komunitas Demokrasi Aceh Utara (KDAU), dan Wakil Kepala Sekolah SMA Ruhul Islam Tanah Luas Aceh Utara. Email: adamyca@gmail.com