Opini [Serambi Indonesia] Hitam Putih Keputusan Dikti

Photo credit to http://favim.com/image/537823/

SENSASIONAL, reaksional, dan gegabah. Itulah salah satu komentar awal saya setelah membaca surat edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan Nasional Jakarta tentang Publikasi Karya Ilmiah.Surat bernomor 125/E/T/2012 ditujukan kepada seluruh rektor, ketua, dan direktur di perguruan tinggi negeri dan swasta seluruh Indonesia. Meskipun surat tersebut masih bersifat informatif bukan instruktif, namun sudah banyak yang cengar-cengir, terutama di dunia maya jejaring sosial, seperti facebook dan twitter.

Dalam surat yang dikeluarkan pada 27 Januari 2012 tersebut menginformasikan bahwa terhitung mulai Agustus 2012, untuk lulus program sarjana (S1) harus menghasilkan karya yang terbit di jurnal ilmiah, untuk lulus program megister (S2) harus telah menghasilkan makalah pada jurnal ilmiah nasional diutamakan yang terakreditasi dikti. Sedangkan untuk program doctor (S3) harus sudah menghasilkan makalah yang diterima untuk diterbitkan dalam jurnal international.

Banyak tanggapan yang berkembang di jejaring sosial, kalau keputusan ini dianggap tidak bijaksana, terlalu dipaksakan, dan sebagainya, khususnya untuk mahasiswa sarjana. Namun dalam tulisan ini, saya ingin melihatnya secara lebih jernih hitam dan putihnya menurut analisa saya.

Menurut saya, ada dua poin penting dari keputusan tersebut yaitu permasalahan teknis dan nilai-nilai substansial. Dari segi teknis, keputusan Dirjen Dikti tersebut terlalu dini kalau diukur dengan sumber daya yang kita miliki. Sumber daya pertama adalah infrastruktur yaitu jumlah jurnal yang ada. Itu pun hanya sebagian kecil saja yang baru terakreditasi Dikti.

Kemudian, jumlah mahasiswa di Indonesia yang saat ini cukup besar, kalau kita hitung secara matematis antara jumlah jurnal dengan jumlah mahasiswa, maka sangat berbanding jauh. Kalau satu jurnal terbit hanya satu kali setiap bulan dan hanya mampu mengakomodir lima tulisan, dengan komposisi satu tulisan per mahasiswa, maka dalam satu bulan hanya bisa diterbitkan beberapa tulisan saja.

 Tantangan lain
Tantangan lain soal waktu, faktanya untuk katagori S1, mahasiswa melakukan penilitian (kalau ada) itu semester akhir, antara semester VII atau VIII. Untuk jurusan tertentu, satu penilitian memerlukan waktu paling tidak tiga bulan, kemudian baru menuliskan laporan. Sisa tiga bulan selanjutnya sulit untuk mengejar target bisa dimuat di jurnal. Belum lagi konsultasi dengan dosen pembimbing yang kadang-kadang cukup merepotkan mahasiswa.

Dampak hitam lainnya, dikhawartirkan akan terjadi “politisasi” kampus terhadap jurnal-jurnal yang beredar. Jurnal yang seharusnya tempat orang mengembangkan pengetahuan dan belajar, tidak tertutup kemungkinan akan mengotori dunia akademik. Siapa yang bisa jamin tidak akan terjadi komersialiasasi dalam jurnal-jurnal yang ada nantinya?

Apabila diwajibkan untuk dimuat di jurnal sebagai salah satu syarat kelulusan, menurut saya orang akan melakukan langkah apa pun, tidak peduli fair atau tidak. Praktek kolusi dan nepotismepun dengan terpaksa akan dijalankan nantinya. Pada kondisi seperti ini, maka pemberlakuan wajib publikasi malah akan jadi bumerang dan blunder buat dunia dikti dan dunia akademik kita.

Terlepas dari permasalahan teknis diatas yang sangat ribet, namun apabila kita lihat pesan substansi dari keputusan tersebut perlu kita apresiasi, setidaknya keberanian dikti dalam memutuskan kebijakan tersebut.

Dalam surat yang ditandatangani oleh Dirjen Dikti, Djoko Santoso tersebut secara tersurat dan tersirat dapat saya simpulkan beberapa niat baik. Pertama, untuk mendorong mahasiswa untuk meningkatkan minat menulis. Kalau kita mau berjujur, minat membaca kita masih sangat rendah. Teoritisnya, minat membaca sangat berpengaruh dalam menulis. Logikanya, apa yang akan kita tulis, kalau kita tidak membaca?

Kedua, ada “hajatan” besar pemerintah, terutama Kementerian Pendidikan untuk meningkatkan daya saing pendidikan kita di tingkat dunia. Melalui publikasi-publikasi karya ilmiah mahasiswa, secara perlahan-lahan akan dapat meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia.

Ketiga, saya yakin dikti punya mimpi, kalau program ini dapat berjalan dengan maksimal, secara bertahap akan terbentuk budaya menulis yang lebih bagus didunia kampus. Dan nilai inilah yang menurut saya harus kita dukung bersama-sama. Faktanya boleh anda lihat pada diri sendiri, berapa menit dalam sehari anda menghabiskan waktu untuk menulis.

Ditinjau dari fase perkembangan masyarakat, saat ini budaya kita masih berada pada kelas tradisional belum melangkah ke tingkat apalagi level literer. Padahal, salah satu ciri negara maju, masyarakatnya sudah berkembang dari literer menuju modern.

 Beberapa solusi
Menyikapi dinamika pro-kontra keputusan Dikti tersebut, ada beberapa solusi yang ingin saya tawarkan. Pertama, pihak Kementerian jangan hanya mengejar target dari segi kuantitas hasil publikasi. Karena dalam surat edaran tersebut jelas disebutkan kalau kita ketinggalan dari segi kuantitas. Kalau tujuannya hanya untuk menunjukkan ke negera-negara lain, terutama negera tetangga kalau kita tidak kalah dengan mereka dalam mempublikasi karya ilmiah. Untuk apa kita mampu mempublikasi, ribuan, bahkan jutaan karya ilmiah setiap bulan, kalau kualitasnya nihil?

Kedua, pemerintah, terutama yang mengurus pendidikan baik di kementerian pendidikan nasional maupun agama harus mempersiapkan semua kebutuhan untuk kelancaran publikasi karya ilmiah dengan maksimal. Anggaran 20% yang sudah diamanatkan konstitusi dari APBN untuk pendidikan harus dikelola lebih baik lagi. Memprioritaskan pembangunan fisik dengan menomorduakan peningakatan kualitas adalah tindakan yang keliru.

Selanjutnya pengelola perguruan tinggi harus melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan minat dan kesadaran mahasiswa untuk melakukan penelitian secara maksimal. Banyak cara yang bisa dilakukan, bisa saja dengan menyelenggarakan kompetisi secara rutin atau dosen melibatkan mahasiswa dalam penelitian-penelitiannya.

Pada saatnya nanti di mana program ini dijalankan, hemat saya untuk tahap-tahap awal jangan bersifat syarat wajib, tapi cukup saja memberikan nilai lebih kepada mahasiswa yang sudah mempunyai karya ilmiah yang diplubikasi. Selain itu, publikasinya pun tidak harus secara cetak. Perkembangan teknologi yang begitu pesat, bisa juga digunakan untuk mempublikasi secara eloktronik.

Dan, terakhir ketika semua infrastruktur dan suprakstrukturnya sudah siap, baru dijalankan dengan maksimal. Pada tahap ini, pemerintah akan tercapai maksudnya, mahasiswa pun tidak merasa dipaksa apalagi dizalimi, sehingga tercapai yang disebut dengan win win solutions.

* Muhammad Adam, Alumnus IELSP Ohio University, Amerika Serikat dan sekarang sebagai Direktur Plus Institute Aceh.
Tulisan diatas sudah dimuat di Harian Serambi Indonesia, Edisi Sabtu 25 Februari 2012.