Opini_Pemimpim “BBM”

Tulisan di bawah sudah dimuat di Media Harian Analisa Edisi Rabu 23 Mei 2012.
Pemimpin Kita harus BBM! Begitu salah satu pernyataan politisi Partai Demokrat pada salah satu talkshow di stasiun TV swasta beberapa waktu lalu. BBM yang beliau maksud tidak berhubungan dengan isu bahan bakar minyak yang sedang “galau” antara naik atau tidak. Bersih, Berani, dan Mandiri (BBM), itulah pelesetan kata BBM yang diutarakan politisi tersebut. Pemimpin BBM ini menarik untuk kita diskusikan apalagi kondisi di beberapa daerah sedang hangat dengan isu Pilkada seperti di Aceh dan DKI Jakarta, mampukah Pilkada menyaring pemimpin yang berBBM? “B” pertama adalah Bersih. Bersih tidak hanya diartikan bersih secara harfiah. Seorang pemimpin yang mampu menata kota dengan baik, mampu mengerahkan Satpol PP untuk menggusur pedagang kaki lima, menciptakan kota sehat dan tidak kumuh belumlah dikatakan pemimpin bersih. Bersih tidaklah didefinisikan sebatas bersih yang dipandang mata. Namun, bersih dapat dinterpretasikan lebih jauh dalam konteksnya dengan pemimpin.Dalam pelayanan publik sebagai salah satu fungsi utama pemimpin, bagaimana seorang pemimpin harus mampu menciptakan sistem yang bersih dari pungutan liar. Tidak ada istilah “hak agen” ketika membuat akte kelahiran atau mengurus kartu identitas. Semboyan “kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah” harus mampu dibersihkan oleh pemimpin. Pemimpin harus mampu memastikan perangkat-perangkat dibawahnya bersih dari kealpaan dan ketidakdisiplinan.Kedua adalah Berani. Mendefinisikan berani juga tidak hanya sebatas pada apa yang tertulis di kamus saja. Sangat luas jangkauannya kalau kita ingin menginterpretasikan kata berani. Sikap berani adalah suatu keniscayaan yang harus dimiliki oleh pemimpin kita. Tidak mungkin orang-orang yang bermental pengecut, kita angkat menjadi pemimpin dan memimpin jutaan ummat.Pada level nasional, tampaknya kita krisis pemimpin yang bermental tegas dan berani. Hal ini terbukti dalam penegakan hukum yang tidak pernah berjalan sebagaimana mestinya di negeri ini. Keadilan hukum dan keadilan sosial hanya di dalam butir Pancasila. Keadilan hanya tinggal keadilan, keadilan hukum itu hanya ada diatas kertas putih. Hukum pisau tajam ke bawah tumpul ke atas belum mampu diubah oleh pemimpin kita.

Sebagai contoh, ketika ada nenek yang bekerja sebagai pembantu dituduh mencuri piring majikannya, pemimpin kita para penguasa hukum bergerak sangat cepat. Pada saat ada anak kecil yang disangka mencuri sandal jepit, pemimpin kitapun sangat cepat menanggapinya. Melihat kelincahan dan kecepatan mereka dalam bertindak menangani kasus-kasus kriminal perlu kita apresiasi. Namun mereka adalah pelaku kriminal “kelas teri” yang belum tentu salah, namun karena tidak mampu membayar pengacara, mereka hanya pasrah terhadap putusan hukum. Pertanyaannya bagaimana dengan koruptor-koruptor kelas kakap?

Kalau ada pemimpin yang sudah jelas-jelas melakukan korupsi, bahkan ada yang ketangkap tangan menerima suap, namun pemimpin kita bertindak santai saja. Kalau ada anggota legislatif yang disebut-sebut namanya di pengadilan, pemimpin kita berpikir seribu kali, mempertimbangkannya matang-matang baru memanggilnya. Bahkan karena kelamaan mempertimbangkannya, banyak yang lari keluar negeri. Ketika sudah diluar negeri, seolah-olah pemimpin kita tidak ada daya dan upaya apa-apa untuk memulangkan mereka. Begitulah cerminan penegakan hukum di negeri ini.

Kita membutuhkan pemimpin yang berani, tegas, ulet, cepat, dan tanggap dalam menyelesaikan berbagai permasalahan publik. Secara teoritis, bersih dan berani adalah sikap yang saling mempengaruhi. Orang berani karena dia bersih, begitu sebaliknya dia merasa takut untuk menindak para pelanggar hukum kalau dia bukan pemimpin yang jujur atau bersih. Dia khawatir kalau temannya ditindak tegas, akan membuka semua kesalahan-kesalahan dia sendiri, dan itu akan jadi bumerang. Karenanya, segala upaya akan dia lakukan untuk menutup kebohongan sebelumnya.

Sikap yang ketiga adalah mandiri. Sikap ini sangat urgen untuk ada pada setiap pemimpin kita baik yang berada di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Pada merekalah segala nasib bangsa diamanahkan. Pemerataan pendidikan, layanan kesehatan yang berkualitas, pemerataan lapangan kerja, jaminan keamanan, pengentasan kemiskinan, dan berbagai hal ikhwal ummat diatur oleh mereka. Untuk itu kita butuh pemimpin yang mandiri.

Sikap manja dan cengeng harus dihilangkan dalam diri pemimpin kita. Pemimpin kita harus berani bersikap independen atau mandiri. Harus optimis terhadap kemampuan anak negeri. Harus percaya pada kekuatan dan kekuasaan yang kita miliki. Tidak perlu meminta bantuan luar negeri setiap saat, tidak harus meningkatkan utang setiap tahunnya.

Namun faktanya, kemandirian pemimpin sangat jauh dari harapan. Para pemimpin nasional kita seperti para menteri belum mampu untuk mandiri dengan segenap kemampuan yang kita miliki. Sebagai contoh, kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat, seperti beras, bawang putih, dan sejenisnya masih saja diimpor dari luar. Padahal Indonesia memiliki produksi beras yang melimpah, ladang dan lahan yang sangat luas. Pertanyaannya kemanakah hasil-hasil tersebut dibawa? Kenapa tidak cukup? Kenapa ayam mati di lumbung padi?. Jawabannya adalah managemen. Negeri kita salah urus, ada yang salah dengan bangsa ini.

Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), kita berharap akan lahir pemimpin-pemimpin yang bersih, berani, dan mandiri. Pada level nasional, pemimpin-pemimpin yang jujur, tegas, dan mandiri sudah krisis. Tidak ada lagi yang peduli dengan angka kemiskinan yang terus tumbuh drastis, gaji buruh yang tipis, angka putus sekolah yang fantastis, pembagian hasil sumber daya alam yang tidak logis, layanan kesehatan yang tidak humanis, kucuran anggaran yang tidak adil dan bersifat politis. Makanya tidak berlebihan kalau muncul istilah negeri auto pilot.

Namun, sebagai generasi muda, kita harus optimis, kita mempunyai mimpi, pemimpin yang terpilih dalam Pilkada nanti tidak hanya bersih di mulut tetapi juga di hati,tidak hanya berani untuk orang miskin serapah tetapi juga untuk birokrat yang serakah, tidak hanya berani menghukum kaum kelas bawah tetapi juga berani menumpas para kelompok yang gagah, dan tidak hanya mandiri di rumah sendiri tetapi juga dengan para pemimpin tirani. Semoga! ***

Penulis adalah Muhammad Adam,  Co-Founder Plus Institute Aceh dan Sekjend Komunitas Demokrasi Aceh Utara (KDAU).