Selamatkan Beasiswa LPSDM Aceh!

Artikel di bawah sudah dimuat di media Serambi Indonesia (grup Tribun) edisi Selasa 3 Oktober 2017. Silakan klik HERE untuk membaca di web Serambi Indonesia

Beberapa hari ini saya membaca kritikan dari beberapa tokoh Aceh melalui media sosial yang mempertanyakan program beasiswa dari pemerintah Aceh yang dikelola oleh Lembaga Peningkatan Sumber Daya Manusia (LPSDM) Aceh. Ada sebagian orang yang mengklaim bahwa program beasiswa tidak membawa manfaat bagi masyarakat Aceh. Bahkan ada satu dua orang yang secara sepihak mengembus wacana pemberhentian program beasiswa tersebut. Harus kita sadari bersama bahwa investasi pembangunan SDM adalah jawaban untuk kemajuan Aceh dalam jangka panjang, dan sudah seharusnya tidak menjadi kurang penting dari pembangunan infrastruktur dan suprastruktur lainnya. Tidak ada negara yang maju tanpa dukungan pemerintah dalam pembangunan SDM, terutama dukungan dana. Karenanya, melalui tulisan ini, saya ingin mengidentifikasi dua masalah utama pengelolaan beasiswa LPSDM Aceh. Harapannya bisa membantu menjernihkan kekhawatiran kita dan akhirnya dapat menyadarkan kita bagaimana pentingnya LPSDM secara kelembagaan dan program beasiswanya.
Pertama, saya melihat bahwa persoalan utama LPSDM adalah tidak adanya road-map pembangunan sumber daya manusia Aceh untuk jangka waktu yang panjang. LPSDM sepertinya tidak mempunyai arah yang jelas pembangunannya. Karenanya tidak heran jika ada yang mempertanyakan manfaat dan dampak dari program beasiswa yang sudah berjalan semenjak dari awal perdamaian Aceh. Saya sepakat bahwa pembangunan SDM adalah investasi yang panjang dimana dampaknya tidak serta merta bisa dirasakan secara instan seperti berdagang barang kelontong di pasar. Kendatipun demikian, peta perjalanan pembangunannya adalah suatu keniscayaan supaya bisa memandu perjalanan pembangunan SDM di Aceh.
Namun fakta yang terlihat di lapangan, LPSDM sepertinya tidak punya data kebutuhan pembangunan SDM Aceh melalui program beasiswanya. Sebut saja, bidang studi apa saja yang perlu diprioritaskan karena kebutuhan masyarakat atau pemerintah Aceh dan disiplin ilmu apa yang sudah memadai SDM-nya. Atau wilayah mana saja yang perlu diberikan kesempatan lebih luas kepada pelamar dan wilayah mana saja yang bisa dikurangi kuota penerima beasiswanya. Jika mau melihat lebih jauh, apakah LPSDM memiliki data kiprah dan kontribusi alumni? Apakah kebanyakan mereka hanya mampu mengejar menjadi PNS sebagaimana banyak dikritisi selama ini? Apakah mereka lebih banyak berkegiatan di Aceh atau malah di luar Aceh? Jika mereka bekerja di Aceh, apakah para alumni tersebut terpusat di Ibu kota atau menyebar di seluruh daerah sampai ke pedalaman? Ada berapa banyak yang punya pekerjaan setelah menyelesaikan studi dan ada berapa banyak yang menjadi ‘pengangguran terhormat’?
Meskipun saya percaya bahwa tidak sedikit alumni yang sudah berkontribusi dalam berbagai ruang dan waktu sesuai kapasitas mereka tapi saya khawatir LPSDM belum memiliki data yang reliable (dapat dipercaya) terkait kondisi-kondisi di atas. Jikapun ada, saya khawatir masih menggunakan data yang lama. Terbukti kalau di situs LSPDM sendiri, laporan jumlah penerima beasiswa hanya tersedia data dari tahun 2005 sampai dengan 2011. Tidak pernah diperbahrui sampai dengan artikel ini saya tulis. Ini baru data kuantitasnya, belum lagi kita bicara data yang sifatnya ‘kualitas’. Ini membuktikan kalau LPSDM sepertinya tidak ‘serius’ mengurus misi pembangunan SDM melalui beasiswa yang menghabiskan dana yang tidak sedikit. Terkesan acuh tidak acuh dalam pengelolaannya.
Karenanya sangat penting bagi LPSDM memiliki data kebutuhan yang komprehensif dan up-to-date. Sehingga, persoalan tumpang tindih bidang studi yang dibuka, atau ketimpangan penerima antar daerah bisa diminimalisir. Sebagai salah satu model yang baik, LPSDM dapat mengikuti sistem pengelolaan beasiswa USAID-PRESTASI yang disponsori oleh pemerintah Amerika. Seingat saya, USAID-PRESTASI pernah menerapkan sistem dimana pelamar hanya diperbolehkan (diprioritaskan) dari instansi atau daerah tertentu dengan bidang ilmu yang sangat spesifik sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, mereka menawarkan program hukum lingkungan, maka mereka sudah memiliki data untuk pelamar daerah mana saja dan dari lembaga apa saja yang boleh (diprioritas) mendaftar program tersebut. Saya yakin, donor dan pengelola beasiswa PRESTASI sudah melakukan asesmen dan memiliki data kebutuhan sampai dengan tingkat daerah kabupaten/kota sehingga kesempatan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan. Implikasinya adalah ilmu yang dipelajari oleh penerima beasiswa bisa dimanfaatkan untuk pembangunan daerah secara lebih maksimal. Tidak akan kelebihan ‘stok’ tenaga kerja dalam bidang tertentu dan kekurangan SDM di bidang lainnya. Intinya pembangunan tepat sasaran. LPSDM masih harus membenah diri secara serius untuk menuju ke kondisi ini.
Permasalahan lainnya yang sering dikeluhkan oleh para pelamar beasiswa adalah ‘ketidakadilan’ pemerintah (LPSDM) dalam menentukan syarat beasiswa, terutama terkait kemampuan berbahasa asing. LPSDM dalam menetapkan syarat kemampuan berbahasa asing tidak mempertimbangkan aspek geografis-historis. Misalkan, LPSDM menetapkan skor TOEFL 500 untuk pelamar beasiswa yang ingin kuliah ke luar negeri. Mendapatkan skor TOEFL ITP 500 bagi pelamar dari pusat ibu kota seperti Banda Aceh bukan lah syarat yang susah. Tapi bagi pelamar dari daerah terpencil, untuk memenuhi syarat TOEFL 500 adalah sesuatu yang sangat berat. Faktor utama adalah akses yang didapatkan oleh pelamar di kota sangat signifikan perbedaannya dengan pelamar dari daerah-daerah terpencil. Kualitas pendidikan bahasa Inggris yang didapatkan oleh pelamar ketika usia sekolah jauh perbedaannya dengan apa yang didapatkan oleh siswa di kota. Disamping itu, insititusi non formal seperti kursus-kursus bahasa Inggris sangat mudah didapatkan di kota, berbeda halnya dengan di daerah. Karenanya tidak heran jika penerima beasiswa jauh lebih banyak pelamar yang berasal (berdomoisili) dari ibu kota provinsi atau kabupaten/kota. Padahal sangat banyak putra-putri Aceh yang punya ilmu pengatahuan yang mampuni (kognitif) tetapi tidak bisa melamar beasiswa LPSDM untuk studi ke luar negeri karena tidak mampu memenuhi syarat bahasa Inggris (psikomotorik).
Ini adalah permasalahan serius yang harus ditangani secara komprehensif oleh pemerintah Aceh dalam pembangunan SDM. Jika tidak, maka ketimpangan pembangunan antara di daerah dan kota akan semakin besar. Karenanya jika pemerintah serius untuk melakukan pembangunan SDM di seluruh Aceh, maka harus memperbaiki kondisi ini. Pemerintah harus memfasilitasi meningkatkan kemampuan bahasa Inggris (asing) calon penerima beasiswa potensial dari daerah terpencil dan pedalaman. Sebagai salah satu model yang bisa dicontoh adalah program ELTA (English Language Training Assistance) yang difasilitasi oleh Department of Foreign Affair and Trade (DFAT) untuk meningkatkan jumlah pelamar beasiswa Australia Awards Indonesia (AAI) dari 4 daerah Indonesia timur yaitu NTT, NTB, Papua dan Papua Barat yang membutuhkan layanan lebih untuk peningkatan kemampuan Bahasa Inggris. Kepada para calon pelamar yang belum mamiliki nilai bahasa Inggris minimum yang diperbolehkan untuk mendaftar beasiswa AAI dapat mengikuti program ini. Harapannya setelah dilatih untuk durasi tertentu, mereka minimalnya mampu mendapatkan skor bahasa Inggris (IELTS) untuk mendaftar beasiswa AAI.
Kedua contoh program beasiswa yang saya sebutkan di atas adalah bukti keseriusan lembaga (yang notabene adalah lembaga asing) dalam mengelola program beasiswa. Pun saya tidak menyangkal segenap hidden agenda mereka, tapi saya pikir, LPSDM harus mencontohkan bagaimana totalitas mereka dalam mengelola program beasiswa. Jika LPSDM serius ingin membangun SDM secara menyeluruh di Aceh, maka sudah saatnya membenah diri, membenah tatakelolanya, memperbaiki pengelolaan data, berlaku adil dalam perekrutan, dan memiliki arah yang jelas kebutuhan antara permintaan dan kesempatan yang ditawarkan. Jika tidak, jangan salahkan mereka yang mempertanyakan manfaat program beasiswa yang dananya diambil dari keringat rakyat Aceh.

Muhammad Adam adalah putra Seunuddon Aceh Utara sekaligus penerima beasiswa AAI dari pemerintah Australia dengan bidang studi Kepemimpinan dan Manejemen Pendidikan.

6 Comments

  1. Absolutely agreee 10000% dengan artikel ini. Lebih tepatnya pada poin kecakapan berbahasa asing.

    Semoga saja, ulasan singkat di atas menjadi pertimbangan bagi dewan pengawas di lembaga tersebut agar bisa mengelola dengan baik lagi.

    Salam
    Aulaandika.com

    Reply
  2. Couldn’t agree more!
    Barakallah bang, luar biasa sekali tulisan putra Seunuddon Aceh utara ini.
    Semoga beasiswa LPSDM semakin menjadi beasiswa yang merakyat Aceh, yang menjadi jembatan peningkatan SDM, terutama SDM di berbagai pelosok sana.

    Reply

Leave a Comment.