Siswakrasi

Alhamdulillah, Tulisan di bawah ini sudah memenangkan Juara II Perlombaan Menulis Esai Guru Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Lazuardi Birru Indonesia pada tahun 2012.
***

Sumber Gambar http://thephoenix.com

“Kebanyakan guru memiliki sedikit kontrol terhadap kebijakan sekolah, kurikulum, pilihan teks, atau penempatan khusus siswa, tapi kebanyakan mereka memiliki banyak otonomi di dalam kelas”. Ungkapan tersebut adalah salah satu pernyataan Tracy Kidder yang mengingatkan kepada guru untuk memaksimalkan wewenang dan meminimalkan kekuasaan seperti saran Thomas Szaz. Persoalan dominasi guru yang eksessif tampaknya sangat mencerminkan potret pendidikan di Indonesia pada umumnya. Melihat segudang persoalan yang terjadi dewasa ini, error system pendidikan kita sudah berada pada tahap kritis.
Tawuran antar pelajar yang terjadi selama ini merupakan salah satu bukti nyata bahwa ada yang salah dengan sistem pendidikan kita. Kasus yang masih segar dalam ingatan kita adalah bentrokan antara SMA Negeri 6 dan SMA Negeri 70 Jakarta Selatan dengan yang mengakibatkan Alawy Yusianto Putra meninggal. Kekerasan yang berujung dengan hilang nyawa tersebut merupakan salah satu resiko yang harus diterima oleh siswa dan orangtua akibat kelengahan sistem pendidikan yang diterapkan selama ini. Tidak hanya itu, badan Penelitian dan Pengembangan (litbang) Kompas mencatat 13 korban yang tewas akibat tawuran dan kekerasan yang terjadi antar pelajar dalam kurun waktu 2011-2012 (Kompas 26 September 2012).
Selanjutnya, Kecanduan narkoba di kalangan remaja juga persoalan yang sangat meresahkan bangsa kita akhir-akhir ini. Banyak remaja yang sudah “berlangganan” dengan narkoba baik yang ringan maupun berat. Ironisnya lagi, umumnya yang terjerat dengan dunia hitam tersebut adalah anak-anak remaja yang masih berada di bangku sekolah. Pada tahun 2009, Badan Narkotika Nasional mencatata jumlah remaja yang terlibat Narkoba mencapai 1,1 juta yang terdiri dari pelajar dan mahasiswa.
Persoalan kronis lainnya adalah praktek seks bebas (free sex) di kalangan pelajar yang tidak sedikit remaja melakoninya. Persoalan ciuman atau berpelukan di tempat umum tidak lagi menjadi tabu. Kalau ada guru atau orang yang menegur, pasti akan mendapat peralawanan, bahkan cemoohan dari pelaku. Karena memaknai HAM secara parsial, bahkan liar, makanya banyak pelajar yang menganggap ciuman, pelukan, pesta, bahkan berhubungan badan adalah privacy dimana orang lain tidak bisa mengintervensi.
Konsekuensi dari pergaulan bebas buta tersebut berdampak luas, salah satunya adalah aborsi. Survei Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di 33 Provinsi dari Januari sampai dengan Juni 2008 didapatkan 62,7 % remaja SMP tidak perawan. Bahkan menurut BKKBN Pusat, pada tahun 2009, setidaknya ada 22,6 % remaja termasuk penganut seks bebas. Menyedihkan lagi, berdasarkan data pada tahun 2008 dari Pusat Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) didapatkan tidak kurang dari 2,5 juta kasus aborsi ditemukan di Indonesia setiap tahunnya (sospolinaction.blogspot.com). Dampaknya, kasus bunuh diri yang dilakukan oleh remaja juga sering menghiasi halaman-halaman utama masssa.
Selain persoalan tingkah laku (characters), kualitas pendidikan kita juga masih sangat memprihatinkan. Meskipun belum ada lembaga yang melakukan penilain terhadap institusi pendidikan pada level sekolah, tapi saya yakin kualitas pendidikan sekolah-sekolah kita tidak jauh beda jeleknya dengan pendidikan tinggi.
Kita sudah merdeka lebih dari separuh abad, namun dalam dunia pendidikan, kita masih berkutat masalah membaca. Ironis memang, di saat negara-negara lain sedang sibuk berinovasi, menciptakan berbagai teknologi canggih, menciptakan tenaga nuklir, berlomba menciptakan pendidikan berkualitas internasional, menciptakan model e-learning, menngorbit generasi muda yang siap berkompetensi denga dunia global , namun kita masih merangkak pada tahap menggalakkan membaca. Karenanya tidak heran, Badan Pusat Statistik Nasional mencatat 17,89 persen msyarakat yang berumur di atas 45 tahun tidak bisa membaca (survey 2011). Untuk itu, kendati Hari Aksara International yang diperingati setiap 8 September sudah dicanangkan oleh PBB semenjak tahun 1965, namun sekarang ini sekitar 20% orang dewasa di dunia masih buta aksara (voaindonesia.com). Saya yakin sebagian besar angka buta aksara tersebut disumbangkan oleh masyarakat Indonesia.
Disamping itu, persoalan kualitas tenaga pendidik kita juga masih rendah. Mungkin akan terkesan terburu-buru kalau terlalu cepat mempersoalkan masalah kualitas guru. Boro-boro kita bicara masalah kualitas, persoalan kuantitas saja masih menjadi masalah serius yang belum mampu ditangani oleh pemerintah. Pendistribusian guru yang belum merata, guru-guru berprestasi masih berpusat di kota-kota besar. Ketimpangan fasilitas antara sekolah yang di kota dengan di desa masih sangat signifikan.

REVOLUSI SISTEM
Persoalan yang saya uraikan diatas hanya sekelumit masalah yang merusak sistem pendidikan kita. Faktanya masih banyak persoalan-persoalan besar lainnya seperti pengelolaan dasa operasional sekolah, transparansi dana pendidikan dari APBN, ujian nasional yang tidak jujur, dan masih banyak lagi. Untuk itu, perlu adanya upaya untuk melakukan perubahan yang sistemik. Saya menawarkan pembangunan pendidikan berbasis siswa. Saya terilhami dengan sistem demokrasi dimana kekuasaan utama ada di tangan rakyat. Saya juga berpikir tidak ada salahnya sekolah juga membangun sistem pendidikan yang melibatkan partisipasi siswa secara seimbang. Karena kekuasaan juga berada di tangan siswa-siswa (cratein/kratos yang berarti kekuasaan), makanya saya menamakannya dengan siswakrasi.
Perspektif saya dalam siswakrasi adalah upaya dari semua stake-holder pendidikan untuk tidak melupakan unsur siswa dalam membangun sistem pendidikan. Selama ini, pembangunan pendidikan di Indonesia terkesan parsial. Pemerintah sibuk dengan berbagai inisiasi-inisiasi programnya. Komunikasi yang dibangun dominannya bersifat vertikal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, terutama kementrian pendidikan dan kebudayaan dengan institusi dibawah kekuasannya. Menjalin kerjasama secara horizontal dengan berbagai stake-holder terkait lainnya jarang dilakukan. Misalkan membangun kerjasama dengan dunia usaha dan industri dalam menciptakan out-put dari pendidikan yang dibutuhkan oleh mereka. Karenanya, tidak heran semakin banyak lembaga pendidikan dibangun, semakin bertambah angkat pengangguran.
Sebagai contoh kokosongan partisipasi pelajar adalah dalam proses perumusan perubahan kurikulum yang dilakukan pemerintah setelah ada kerusuhan beruntun dalam bulan-bulan terakhir. Pada satu sisi, saya mengapresiasi respon cepat pemerintah dalam mengantasipasi berbagai kejadian yang menunjukkan degradasi moral siswa-siswi kita selama ini. Pemerintah melakukan usaha preventif dengan rencana mengubah kurikulum pendidikan, terutama tingkat dasar.
Namun saya meragukan proses pengambilan kebijakan untuk menghapus beberapa mata pelajaran dalam kurikulum pendidikan tingkat dasar misalkan, tidak melibatkan siswa sama sekali. Artinya penjajakan pendapat yang dilakukan sebelum mengubah kurikulum hanya sebatas kepala dinas, guru, dan para ahli, dan jumlah merekapun hanya segelintir orang. Karenanya tidak heran, kalau ada kata sumbang yang mengatakan kalau program pemerintah seperti itu hanya bersifat project-oriented yang ujung-ujungnya duit alias UUD.
Melihat ketergesa-gesaan pemerintah dalam mengambil kebijakan perubahan kurikulum, saya pesimis kalau rencana tersebut akan berjalan sesuai harapan. Bahkan tidak tertutup kemungkinan akan kacau dan menjadi bumerang bagi pemerintah sendiri dalam implimentasinya. Seyogiyanya, pemerintah melakukan kajian yang lebih konprehensip sebelum mengambil kesimpulan untuk merubah kurikulum. Meminta pendapat komite sekolah dimana di didalamnya adalah orangtua-orangtua yang mengerti kebutuhan anak-anaknya adalah langkah strategis untuk mendapatkan masukan. Menjaring pendapat dari para pelajar juga upaya yang baik untuk dilakukan dalam memperkaya fakta dan data. Karena realitanya, Indonesia adalah bangsa yang kemajemukannya di semua lini kehidupan, mulai dari persoalan adat, bahasa, budaya, hingga agama. Keberagaman tersebut tentu saja bermplikasi terhadap pola belajar dan kebutuhan akan pendidikan. Karenanya, menurut saya pemerintah melakukan kesalahan besar apabila pemerintah mengaanggap kebutuhan pendidikan siswa di Jakarta sama dengan pelajar di Aceh atau di ujung Papua. Menasionalkan kurikulum pendidikan secara mutlak adalah bukti ketidaksanggupan pemerintah dalam mengelola dan memperbaiki pendidikan di Indonesia.
Masih berkenaan dengan pelibatan siswa, pada lingkaran yang terdekat dengan siswa yaitu kepala sekolah dan guru juga setali tiga uang dengan pemerintah. Kepala sekolah disibukkan dengan persoalan administrasi di sekolahnya sehingga terkesan seperti pejabat daerah yang senang menghadiri rapat dan acara seremonial. Para gurupun seperti kakak beradik dengan polah kepala sekolah, setiap hari sibuk mentransfer apa yang tertulis di buku kedalam kepala siswa. Banyak tenaga pengajar yang mengejar materi tanpa memperdulikan kemampuan anak didik. Tidak ada urusan dengan kemampuan daya serap anak-anak, yang penting materi bisa selesai sesuai target. Semakin banyak halaman yang bisa dicapai, akan dianggap semakin hebat sang guru. Semakin jauh materi yang diajarkan, semakin merasa diri cakap dalam mengajar. Intinya pembelajaran berbasis kuantitas, bukan kualitas.
Potret seperti itulah yang selama ini dipraktekkan oleh para aktor-aktor pendidikan kita yaitu pemerintah, kepala sekolah, dan guru. Selain ketiga pelaku tersebut, kita lupa bahwa elemen utama lainnya dalam pendidikan adalah siswa. Dalam perumusan sebuah kebijakan di sekolah misalkan, sangat jarang diajak siswa untuk meminta pendapat mereka. Kalaupun ada dilibatkan, saya yakin pasti hanya sebatas untuk acara-acara serominal atau kegiatan-kegiatan festifal yang membutuhkan banyak tenaga untuk bekerja. Namun untuk persoalan-persoalan yang belangsung dengan hajatan orang banyak yaitu siswa, partisipasi mereka sangat terbatas. Apalagi persoalan rupiah, misalkan pengelolaan bantuan dana operasional sekolah (BOS), boro-boro kepala sekolah melibatkan siswa, gurupun hanya diajak orang-orang tertentu yang setuju dengan program-programnya.
Keabsenan partisipasi pelajar juga terjadi dalam proses pembentukan kurikulum yang diajarkan kepada peserta didik. Pembuatan RPP misalkan, ada berapa guru yang meminta pendapat peserta didiknya tentang kebutuhan mereka?. Kapan siswa pernah diajak untuk menyepakati materi apa saja yang perlu dipelajari pada semester tertentu?. Seberapa besar ruang yang diberikan kepada siswa untuk mengkritisi pelajaran yang diberikan?.
Saya yakin hanya segelintir guru yang berjiwa pendidik yang melakukan upaya-upaya tersebut. Padahal Meladee McCArty sudah mengingatkan para guru dengan tegas bahwa “Anak-anak di dalam kelas kita mutlak lebih penting daripada pelajaran yang kita ajarkan kepada mereka”. Meskipun tidak ada data valid, saya percaya bahwa kegoisan guru lebih sering dipertontokan dalam melakukan proses pembelajaran. Padahal esensi pembelajaran tidak hanya mengajar, tapi juga belajar. Artinya, pada tema-tema tertentu, tentu saja siswa lebih paham dibandingkan guru sebagai pengajar. Misalkan, anak yang hidup di lingkungan pertanian, tentu saja lebih mengerti praktek bercocok tanam dibanding dengan gurunya yang tinggal di pusat kota. Siswa yang tinggal di pinggir pantai pasti lebih paham kapan pasang surut air laut pada malam hari dibandingkan ibu gurunya yang hidup di kota industri. Namun, ada berapa banyak dewan guru yang berani berguru kepada siswanya dari pinggir gunung atau tepi pantai?. Faktanya kekurangan-kekurangan justru ditutupi karena anggapannya siswa adalah bawahannya. Padahal pola pikir yang menganggap siswa seperti gelas kosong adalah mind-set yang keliru. Hal ini selaras dengan pemikiran Ralph Waldo Emerson yang mengatakan, “Rahasia pendidikan itu terletak pada penghormatan terhadap siswa”.
Kekosongan pelibatan siswa tersebut berimplikasi kepada berbagai persoalan yang terjadi di dalam dunia pendidikan kita selama ini. Kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kalau tawuran antar pelajar yang marak terjadi di kota besar adalah kenakalan siswa sendiri. Anak-anak remaja yang melakukan free-sex atau drug juga tidak terlepas dengan tanggung jawab lingkungan (terutama orang tua) dan pendidikan yang dia terima di sekolah.
Materi-materi yang mereka pelajari di sekolah belum tentu harus mereka pelajari pada umur sebaya mereka. Apalagi sistem pendidikan kita yang mengedepankan kemampuan kognitif dibandingkan dengan ranah afektif, atau psikomotorik. Kalau ada anak nakal yang mampu mengerjakan soal matematika dengan cepat, kita memberikan nilai yang tinggi. Tetapi ketika ada siswa yang menyelesaikan soal sejarah tepat waktu tanpa menyontek, perhatian kita berkurang. Ketika ada siswi yang mau berdiri di depan dan dengan penuh percaya diri, dia membaca do’a sebelum pulang sekolah, sang guru tidak memberikan pontenan sepeserpun. Beginilah potret buram pendidikan kita yang mendewakan fungsi otak dibandingkan sikap kejujuran, keaktifan, amanah, dan kepercayaan diri.

WIN-WIN SOLUTION
Untuk keluar dari berbagai persoalan rumit dalam dunia pendidikan di Indonesia, menurut saya salah satu solusi yang menjadi keniscayaan adalah pelibatan peserta didik dalam semua sendi pendidikan. Kita tidak boleh menafikan eksistensi pelajar dalam dunia pendidikan. Mereka adalah unsur utama dalam aktor pendidikan. Triliyunan anggaran yang dialokasikan dalam APBN setiap tahunnya adalah untuk memperbaiki siswa sebagai generasi masa depan.
Ada banyak ruang yang bisa dibuka kerannya untuk partisipasi peserta didik dalam membangun sistem pendidikan. Mulai dari penyusunan materi sampai dengan perngelolaan keuangan.
Pada prinsipnya siswalah yang paling tau apa yang mereka butuhkan untuk mereka pelajari pada usia mereka, guru sebagai pengajar dan pendidik hanya bisa mengarahkan. Secara tegas Galileo Galilei mengingatkan guru-guru diseluruh dunia bahwa “Kita tidak bisa mengajari orang apapun, Kita hanya bisa membantu mereka menemukannya di dalam diri mereka”. Saran tersebut senada dengan apa yang diungkapkan oleh Maria Montessori yang berpesan bahwa “Ketika kau memberi tahu mereka, Mereka hanya akan melihat gerakan bibirmu, Jika kau menunjukan kepada mereka, Mereka akan tergoda untuk melakukannya sendiri”.
Dalam hal pengaruh guru, Bapak Anies Baswedan yang memiliki ambisi untuk mengubah wajah pendidikan melalui guru juga percaya bahwa guru adalah aktor utama yang mempengaruhi anak didik baik dari segi akademis maupun sikap atau akhlak. Karenanya tidak berlebihan kalau Haim Ginott berkesimpulan bahwa – “Mengajar bukan profesi. Mengajar adalah kegemaran. Aku telah mencapai sebuah kesimpulan yang menakutkan bahwa aku adalah unsur penentu di dalam kelas. Pendekatan pribadikulah yang menciptakan iklimnya, suasana hatikulah yang membuat cuacanya. Sebagai seorang Guru, aku memiliki kekuatan yang sangat besar, untuk membuat hidup seseorang menderita atau gembira. Aku bisa menjadi alat penyiksa atau pemberi ilham, bisa bercanda atau mempermalukan, melukai atau menyembuhkan. Dalam semua situasi, reaksikulah yang menentukan, apakah sebuah krisis akan memuncak atau mereda dan apakah seseorang akan diperlakukan sebagai manusia atau direndahkan”.
Kembali lagi kepada partisipasi siswa, saya sepakat bahwa pelibatan mereka tidak diberika secara liar tanpa ada kontrol dari guru, kepala sekolah, dan pemerintah. Untuk informasi-informasi dan tujuan tertentu, tidak harus dikonsumsi oleh mereka. Namun selama itu menyangkut dengan kemaslahatan umum dalam institusi pendidikan, terutatam siswa, pelibatan mereka adalah keniscayaan. Dunia international sepakat bahwa pembangunan yang ideal adalah pembangunan yang melibatkan partisipasi publik. Dalam dunia pendidikan, partisipasi siswa sebagai peserta didik tidak dipisahkan dalam pembangunan pendidikan sehingga pembangunan yang dilakakukan adalah pembangunan berbasis siswa, dan inilah yang saya namai dengan siswakrasi.