Ngaji Zaman Now

Versi singkat dari ulasan di bawah sudah dimuat di media Serambi Indonesia (grup Tribun) edisi Selasa 3 Oktober 2017. Silakan klik HERE untuk membaca di web Serambi Indonesia.

***&***

Baru-baru ini dunia ritel konvensional Indonesia mengalami goncangan besar. Ada beberapa perusahaan besar yang sudah lama merajai pasar Indonesia harus tutup gerainya karena pangsa pasar mereka makin hari makin lesu. Beberapa di antarnnya yaitu Matahari, Lotus, dan Debenhams yang menurut beberapa outlet mereka. Mungkin 10-15 tahun lalu, para pemilik ritel tersebut tidak ada yang memprediksi bakal collapse seperti ini karena mereka sudah menguasai pasar ritel Indonesia. Namun kemajuan teknologi membuat mereka tergerus toko-toko online yang tumbuh berjamur di mana-mana. Pertanyaanya, apakah permintaan yang berkurang sehingga mereka harus tutup ritelnya? Tentu saja bukan masalah daya beli dan permintaan yang membuat mereka harus menghentikan beberapa ritel utama mereka dan berdampak serius juga terhadap ribuan karyawannya. Orang tetap butuh pakain karena toh sandang tetap menjadi kebutuhan utama manusia. Tapi tempatnya sudah berpindah dari dunia ritel konvensional ke dunia maya. Tren berbelanja, terutama generasi melanial telah beralih dari department store (banyak jenis) ke specialty store (toko dengan menawarkan produk tertentu saja). Beberapa platform belanja online besar di Indonesia seperti lazada, tokopedia, bukalapak, belanja.com dan sejenisnya mengambil alih pangsa pasar. Belum lagi ditambah dengan ribuan atau bahkan mungkin mencapai jutaan toko online individu (non korporasi) yang menjamur di sosial media dan menawarkan produk-produk pakain dengan harga lebih murah karena mereka tidak perlu biaya tinggi untuk sewa toko, bayar karyawan, dan biaya operasional lainnya seperti toko-toko tradisional lainnya.

Serambi Indonesia (Grup Tribun) 24/11/17

Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia, Profesor Rhenald Kasali menyebut fenomena di atas dengan istilah shifting. Menurut beliau, Continue reading

Pensiunan pun Bisa Kuliah di Australia

Citizen Reporter  ini sudah dipublikasi di media cetak Harian Serambi Indonesia (Group Kompas-Gramedia) edisi Kamis, 16 Juni 2016 . Silakan klik DI SINI untuk membaca di laman Serambi Indonesia.

 

sumber gambar: http://izquotes.com/quote/128559

sumber gambar: http://izquotes.com/quote/128559

OLEH MUHAMMAD ADAM, putra Seunuddon, Aceh Utara, melaporkan dari Australia

ADA beberapa hal menarik dari topik (mata kuliah) yang saya pelajari semester ini di Universitas Flinders, Australia, yaitu Studies of Asia Across the Curriculum. Topik ini ditawarkan secara nonregular oleh universitas yang berada di selatan Australia ini.

Secara substansi, mata kuliah tersebut memberikan kesempatan kepada para pendidik dan tenaga kependidikan di Australia untuk mempelajari Asia dan kesalingkaitannya dengan Australia dalam berbagai aspek. Termasuk aspek bahasa, seni, dan sosial-budaya, politik dan demokrasi, agama, ekonomi, perdagangan, etnis, adat, sistem pemerintahan, sistem pendidikan, struktur sosial masyarakat, sejarah, geografi, demografi, dan lainnya.

Pengetahuan dan pemahaman kognisi Continue reading

Siswakrasi

Alhamdulillah, Tulisan di bawah ini sudah memenangkan Juara II Perlombaan Menulis Esai Guru Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Lazuardi Birru Indonesia pada tahun 2012.
***

Sumber Gambar http://thephoenix.com

“Kebanyakan guru memiliki sedikit kontrol terhadap kebijakan sekolah, kurikulum, pilihan teks, atau penempatan khusus siswa, tapi kebanyakan mereka memiliki banyak otonomi di dalam kelas”. Ungkapan tersebut adalah salah satu pernyataan Tracy Kidder yang mengingatkan kepada guru untuk memaksimalkan wewenang dan meminimalkan kekuasaan seperti saran Thomas Szaz. Persoalan dominasi guru yang eksessif tampaknya sangat mencerminkan potret pendidikan di Indonesia pada umumnya. Melihat segudang persoalan yang terjadi dewasa ini, error system pendidikan kita sudah berada pada tahap kritis.
Tawuran antar pelajar yang terjadi selama ini merupakan salah satu bukti nyata bahwa ada yang salah dengan sistem pendidikan kita. Kasus yang masih segar dalam ingatan kita adalah bentrokan antara SMA Negeri 6 dan SMA Negeri 70 Jakarta Selatan dengan yang mengakibatkan Alawy Yusianto Putra meninggal. Kekerasan yang berujung dengan hilang nyawa tersebut merupakan salah satu resiko yang harus diterima oleh siswa dan orangtua akibat kelengahan sistem pendidikan yang diterapkan selama ini. Tidak hanya itu, badan Penelitian dan Pengembangan (litbang) Kompas mencatat 13 korban yang tewas akibat tawuran dan kekerasan yang terjadi antar pelajar dalam kurun waktu 2011-2012 (Kompas 26 September 2012).
Selanjutnya, Kecanduan narkoba di kalangan remaja juga persoalan yang sangat meresahkan bangsa kita akhir-akhir ini. Banyak remaja yang sudah “berlangganan” dengan narkoba baik yang ringan maupun berat. Ironisnya lagi, umumnya yang terjerat dengan dunia hitam tersebut adalah anak-anak remaja yang masih berada di bangku sekolah. Pada tahun 2009, Badan Narkotika Nasional mencatata jumlah remaja yang terlibat Narkoba mencapai 1,1 juta yang terdiri dari pelajar dan mahasiswa.
Persoalan kronis lainnya adalah praktek seks bebas (free sex) di kalangan pelajar yang tidak sedikit remaja melakoninya. Persoalan ciuman atau berpelukan di tempat umum tidak lagi menjadi tabu. Kalau ada guru atau orang yang menegur, pasti akan mendapat peralawanan, bahkan cemoohan dari pelaku. Karena memaknai HAM secara parsial, bahkan liar, makanya banyak pelajar yang menganggap ciuman, pelukan, pesta, bahkan berhubungan badan adalah privacy dimana orang lain tidak bisa mengintervensi.
Konsekuensi dari pergaulan bebas buta tersebut berdampak luas, salah satunya adalah aborsi. Survei Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di 33 Provinsi dari Januari sampai dengan Juni 2008 didapatkan 62,7 % remaja SMP tidak perawan. Bahkan menurut BKKBN Pusat, pada tahun 2009, setidaknya ada 22,6 % remaja termasuk penganut seks bebas. Menyedihkan lagi, berdasarkan data pada tahun 2008 dari Pusat Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) didapatkan tidak kurang dari 2,5 juta kasus aborsi ditemukan di Indonesia setiap tahunnya (sospolinaction.blogspot.com). Dampaknya, kasus bunuh diri yang dilakukan oleh remaja juga sering menghiasi halaman-halaman utama masssa.
Selain persoalan tingkah laku (characters), kualitas pendidikan kita juga masih sangat memprihatinkan. Meskipun belum ada lembaga yang melakukan penilain terhadap institusi pendidikan pada level sekolah, tapi saya yakin kualitas pendidikan sekolah-sekolah kita tidak jauh beda jeleknya dengan pendidikan tinggi.
Kita sudah merdeka lebih dari separuh abad, namun dalam dunia pendidikan, kita masih berkutat masalah membaca. Ironis memang, di saat negara-negara lain sedang sibuk berinovasi, menciptakan berbagai teknologi canggih, menciptakan tenaga nuklir, berlomba menciptakan pendidikan berkualitas internasional, menciptakan model e-learning, menngorbit generasi muda yang siap berkompetensi denga dunia global , namun kita masih merangkak pada tahap menggalakkan membaca. Karenanya tidak heran, Badan Pusat Statistik Nasional mencatat 17,89 persen msyarakat yang berumur di atas 45 tahun tidak bisa membaca (survey 2011). Untuk itu, kendati Hari Aksara International yang diperingati setiap 8 September sudah dicanangkan oleh PBB semenjak tahun 1965, namun sekarang ini sekitar 20% orang dewasa di dunia masih buta aksara (voaindonesia.com). Saya yakin sebagian besar angka buta aksara tersebut disumbangkan oleh masyarakat Indonesia.
Disamping itu, persoalan kualitas tenaga pendidik kita juga masih rendah. Mungkin akan terkesan terburu-buru kalau terlalu cepat mempersoalkan masalah kualitas guru. Boro-boro kita bicara masalah kualitas, persoalan kuantitas saja masih menjadi masalah serius yang belum mampu ditangani oleh pemerintah. Pendistribusian guru yang belum merata, guru-guru berprestasi masih berpusat di kota-kota besar. Ketimpangan fasilitas antara sekolah yang di kota dengan di desa masih sangat signifikan.

REVOLUSI SISTEM
Persoalan yang saya uraikan diatas hanya sekelumit masalah yang merusak sistem pendidikan kita. Faktanya masih banyak persoalan-persoalan besar lainnya seperti pengelolaan dasa operasional sekolah, transparansi dana pendidikan dari APBN, ujian nasional yang tidak jujur, dan masih banyak lagi. Untuk itu, perlu adanya upaya untuk melakukan perubahan yang sistemik. Saya menawarkan pembangunan pendidikan berbasis siswa. Saya terilhami dengan sistem demokrasi dimana kekuasaan utama ada di tangan rakyat. Saya juga berpikir tidak ada salahnya sekolah juga membangun sistem pendidikan yang melibatkan partisipasi siswa secara seimbang. Karena kekuasaan juga berada di tangan siswa-siswa (cratein/kratos yang berarti kekuasaan), makanya saya menamakannya dengan siswakrasi.
Perspektif saya dalam siswakrasi adalah upaya dari semua stake-holder pendidikan untuk tidak melupakan unsur siswa dalam membangun sistem pendidikan. Selama ini, pembangunan pendidikan di Indonesia terkesan parsial. Pemerintah sibuk dengan berbagai inisiasi-inisiasi programnya. Komunikasi yang dibangun dominannya bersifat vertikal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, terutama kementrian pendidikan dan kebudayaan dengan institusi dibawah kekuasannya. Menjalin kerjasama secara horizontal dengan berbagai stake-holder terkait lainnya jarang dilakukan. Misalkan membangun kerjasama dengan dunia usaha dan industri dalam menciptakan out-put dari pendidikan yang dibutuhkan oleh mereka. Karenanya, tidak heran semakin banyak lembaga pendidikan dibangun, semakin bertambah angkat pengangguran.
Sebagai contoh kokosongan partisipasi pelajar adalah dalam proses perumusan perubahan kurikulum yang dilakukan pemerintah setelah ada kerusuhan beruntun dalam bulan-bulan terakhir. Pada satu sisi, saya mengapresiasi respon cepat pemerintah dalam mengantasipasi berbagai kejadian yang menunjukkan degradasi moral siswa-siswi kita selama ini. Pemerintah melakukan usaha preventif dengan rencana mengubah kurikulum pendidikan, terutama tingkat dasar.
Namun saya meragukan proses pengambilan kebijakan untuk menghapus beberapa mata pelajaran dalam kurikulum pendidikan tingkat dasar misalkan, tidak melibatkan siswa sama sekali. Artinya penjajakan pendapat yang dilakukan sebelum mengubah kurikulum hanya sebatas kepala dinas, guru, dan para ahli, dan jumlah merekapun hanya segelintir orang. Karenanya tidak heran, kalau ada kata sumbang yang mengatakan kalau program pemerintah seperti itu hanya bersifat project-oriented yang ujung-ujungnya duit alias UUD.
Melihat ketergesa-gesaan pemerintah dalam mengambil kebijakan perubahan kurikulum, saya pesimis kalau rencana tersebut akan berjalan sesuai harapan. Bahkan tidak tertutup kemungkinan akan kacau dan menjadi bumerang bagi pemerintah sendiri dalam implimentasinya. Seyogiyanya, pemerintah melakukan kajian yang lebih konprehensip sebelum mengambil kesimpulan untuk merubah kurikulum. Meminta pendapat komite sekolah dimana di didalamnya adalah orangtua-orangtua yang mengerti kebutuhan anak-anaknya adalah langkah strategis untuk mendapatkan masukan. Menjaring pendapat dari para pelajar juga upaya yang baik untuk dilakukan dalam memperkaya fakta dan data. Karena realitanya, Indonesia adalah bangsa yang kemajemukannya di semua lini kehidupan, mulai dari persoalan adat, bahasa, budaya, hingga agama. Keberagaman tersebut tentu saja bermplikasi terhadap pola belajar dan kebutuhan akan pendidikan. Karenanya, menurut saya pemerintah melakukan kesalahan besar apabila pemerintah mengaanggap kebutuhan pendidikan siswa di Jakarta sama dengan pelajar di Aceh atau di ujung Papua. Menasionalkan kurikulum pendidikan secara mutlak adalah bukti ketidaksanggupan pemerintah dalam mengelola dan memperbaiki pendidikan di Indonesia.
Masih berkenaan dengan pelibatan siswa, pada lingkaran yang terdekat dengan siswa yaitu kepala sekolah dan guru juga setali tiga uang dengan pemerintah. Kepala sekolah disibukkan dengan persoalan administrasi di sekolahnya sehingga terkesan seperti pejabat daerah yang senang menghadiri rapat dan acara seremonial. Para gurupun seperti kakak beradik dengan polah kepala sekolah, setiap hari sibuk mentransfer apa yang tertulis di buku kedalam kepala siswa. Banyak tenaga pengajar yang mengejar materi tanpa memperdulikan kemampuan anak didik. Tidak ada urusan dengan kemampuan daya serap anak-anak, yang penting materi bisa selesai sesuai target. Semakin banyak halaman yang bisa dicapai, akan dianggap semakin hebat sang guru. Semakin jauh materi yang diajarkan, semakin merasa diri cakap dalam mengajar. Intinya pembelajaran berbasis kuantitas, bukan kualitas.
Potret seperti itulah yang selama ini dipraktekkan oleh para aktor-aktor pendidikan kita yaitu pemerintah, kepala sekolah, dan guru. Selain ketiga pelaku tersebut, kita lupa bahwa elemen utama lainnya dalam pendidikan adalah siswa. Dalam perumusan sebuah kebijakan di sekolah misalkan, sangat jarang diajak siswa untuk meminta pendapat mereka. Kalaupun ada dilibatkan, saya yakin pasti hanya sebatas untuk acara-acara serominal atau kegiatan-kegiatan festifal yang membutuhkan banyak tenaga untuk bekerja. Namun untuk persoalan-persoalan yang belangsung dengan hajatan orang banyak yaitu siswa, partisipasi mereka sangat terbatas. Apalagi persoalan rupiah, misalkan pengelolaan bantuan dana operasional sekolah (BOS), boro-boro kepala sekolah melibatkan siswa, gurupun hanya diajak orang-orang tertentu yang setuju dengan program-programnya.
Keabsenan partisipasi pelajar juga terjadi dalam proses pembentukan kurikulum yang diajarkan kepada peserta didik. Pembuatan RPP misalkan, ada berapa guru yang meminta pendapat peserta didiknya tentang kebutuhan mereka?. Kapan siswa pernah diajak untuk menyepakati materi apa saja yang perlu dipelajari pada semester tertentu?. Seberapa besar ruang yang diberikan kepada siswa untuk mengkritisi pelajaran yang diberikan?.
Saya yakin hanya segelintir guru yang berjiwa pendidik yang melakukan upaya-upaya tersebut. Padahal Meladee McCArty sudah mengingatkan para guru dengan tegas bahwa “Anak-anak di dalam kelas kita mutlak lebih penting daripada pelajaran yang kita ajarkan kepada mereka”. Meskipun tidak ada data valid, saya percaya bahwa kegoisan guru lebih sering dipertontokan dalam melakukan proses pembelajaran. Padahal esensi pembelajaran tidak hanya mengajar, tapi juga belajar. Artinya, pada tema-tema tertentu, tentu saja siswa lebih paham dibandingkan guru sebagai pengajar. Misalkan, anak yang hidup di lingkungan pertanian, tentu saja lebih mengerti praktek bercocok tanam dibanding dengan gurunya yang tinggal di pusat kota. Siswa yang tinggal di pinggir pantai pasti lebih paham kapan pasang surut air laut pada malam hari dibandingkan ibu gurunya yang hidup di kota industri. Namun, ada berapa banyak dewan guru yang berani berguru kepada siswanya dari pinggir gunung atau tepi pantai?. Faktanya kekurangan-kekurangan justru ditutupi karena anggapannya siswa adalah bawahannya. Padahal pola pikir yang menganggap siswa seperti gelas kosong adalah mind-set yang keliru. Hal ini selaras dengan pemikiran Ralph Waldo Emerson yang mengatakan, “Rahasia pendidikan itu terletak pada penghormatan terhadap siswa”.
Kekosongan pelibatan siswa tersebut berimplikasi kepada berbagai persoalan yang terjadi di dalam dunia pendidikan kita selama ini. Kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya kalau tawuran antar pelajar yang marak terjadi di kota besar adalah kenakalan siswa sendiri. Anak-anak remaja yang melakukan free-sex atau drug juga tidak terlepas dengan tanggung jawab lingkungan (terutama orang tua) dan pendidikan yang dia terima di sekolah.
Materi-materi yang mereka pelajari di sekolah belum tentu harus mereka pelajari pada umur sebaya mereka. Apalagi sistem pendidikan kita yang mengedepankan kemampuan kognitif dibandingkan dengan ranah afektif, atau psikomotorik. Kalau ada anak nakal yang mampu mengerjakan soal matematika dengan cepat, kita memberikan nilai yang tinggi. Tetapi ketika ada siswa yang menyelesaikan soal sejarah tepat waktu tanpa menyontek, perhatian kita berkurang. Ketika ada siswi yang mau berdiri di depan dan dengan penuh percaya diri, dia membaca do’a sebelum pulang sekolah, sang guru tidak memberikan pontenan sepeserpun. Beginilah potret buram pendidikan kita yang mendewakan fungsi otak dibandingkan sikap kejujuran, keaktifan, amanah, dan kepercayaan diri.

WIN-WIN SOLUTION
Untuk keluar dari berbagai persoalan rumit dalam dunia pendidikan di Indonesia, menurut saya salah satu solusi yang menjadi keniscayaan adalah pelibatan peserta didik dalam semua sendi pendidikan. Kita tidak boleh menafikan eksistensi pelajar dalam dunia pendidikan. Mereka adalah unsur utama dalam aktor pendidikan. Triliyunan anggaran yang dialokasikan dalam APBN setiap tahunnya adalah untuk memperbaiki siswa sebagai generasi masa depan.
Ada banyak ruang yang bisa dibuka kerannya untuk partisipasi peserta didik dalam membangun sistem pendidikan. Mulai dari penyusunan materi sampai dengan perngelolaan keuangan.
Pada prinsipnya siswalah yang paling tau apa yang mereka butuhkan untuk mereka pelajari pada usia mereka, guru sebagai pengajar dan pendidik hanya bisa mengarahkan. Secara tegas Galileo Galilei mengingatkan guru-guru diseluruh dunia bahwa “Kita tidak bisa mengajari orang apapun, Kita hanya bisa membantu mereka menemukannya di dalam diri mereka”. Saran tersebut senada dengan apa yang diungkapkan oleh Maria Montessori yang berpesan bahwa “Ketika kau memberi tahu mereka, Mereka hanya akan melihat gerakan bibirmu, Jika kau menunjukan kepada mereka, Mereka akan tergoda untuk melakukannya sendiri”.
Dalam hal pengaruh guru, Bapak Anies Baswedan yang memiliki ambisi untuk mengubah wajah pendidikan melalui guru juga percaya bahwa guru adalah aktor utama yang mempengaruhi anak didik baik dari segi akademis maupun sikap atau akhlak. Karenanya tidak berlebihan kalau Haim Ginott berkesimpulan bahwa – “Mengajar bukan profesi. Mengajar adalah kegemaran. Aku telah mencapai sebuah kesimpulan yang menakutkan bahwa aku adalah unsur penentu di dalam kelas. Pendekatan pribadikulah yang menciptakan iklimnya, suasana hatikulah yang membuat cuacanya. Sebagai seorang Guru, aku memiliki kekuatan yang sangat besar, untuk membuat hidup seseorang menderita atau gembira. Aku bisa menjadi alat penyiksa atau pemberi ilham, bisa bercanda atau mempermalukan, melukai atau menyembuhkan. Dalam semua situasi, reaksikulah yang menentukan, apakah sebuah krisis akan memuncak atau mereda dan apakah seseorang akan diperlakukan sebagai manusia atau direndahkan”.
Kembali lagi kepada partisipasi siswa, saya sepakat bahwa pelibatan mereka tidak diberika secara liar tanpa ada kontrol dari guru, kepala sekolah, dan pemerintah. Untuk informasi-informasi dan tujuan tertentu, tidak harus dikonsumsi oleh mereka. Namun selama itu menyangkut dengan kemaslahatan umum dalam institusi pendidikan, terutatam siswa, pelibatan mereka adalah keniscayaan. Dunia international sepakat bahwa pembangunan yang ideal adalah pembangunan yang melibatkan partisipasi publik. Dalam dunia pendidikan, partisipasi siswa sebagai peserta didik tidak dipisahkan dalam pembangunan pendidikan sehingga pembangunan yang dilakakukan adalah pembangunan berbasis siswa, dan inilah yang saya namai dengan siswakrasi.

 

 

 

 

[Serambi Indonesia] Negara ‘Cengeng’

Tulisan ini sudah dimuat di Harian Serambi Indonesia edisi 21 Agustus 2013.
 
 

Picture from https://allthingslearning.files.wordpress.com

BEBERAPA waktu lalu, dalam kunjungan ke beberapa kota di Australia, saya bersama empat kolega lainnya mengunjungi Universitas Melbourne dan bertemu dengan seorang guru besar. Pada saat perkenalan sebelum diskusi, sang professor menyampaikan kalau istrinya orang Indonesia tapi tinggal di Jakarta. Istri guru besar Fakultas Hukum universitas nomor wahid di Victoria tersebut tidak mau tinggal di Australia, karena tidak ada pembantu rumah tangga.

Alasan tidak ada pembantu yang dituturkan sang Professor tersebut terkesan terlalu manja. Sikap cengeng masyarakat Indonesia sudah sangat kritis dan menjadi budaya di semua lini kehidupan. Melalui tulisan ini, saya mencoba untuk melihat sikap kemanjaan masyarakat Indonesia, pada umumnya masyakat kelas menengah, dalam perspektif kultur, psikologi, hak asasi manusia (HAM), dan teologi.

 Budaya ketergantungan
Dalam konteks budaya, sikap manja masyarakat Indonesia menunjukkan budaya ketergantungan. Sikap ketergantungan kemudian membentuk sikap ketidakmandirian. Kita bisa melihat sikap tersebut dipraktekkan oleh banyak orang hampir pada semua dimensi kehidupan. Masyarakat urban yang tinggal di kota-kota besar pasti punya pembantu di rumahnya. Sebagian besar artis atau selebriti tidak hanya memiliki pembantu di rumah, tetapi juga mempunyai sopir, orang yang bawa tas, hingga orang yang mengambil baju yang dipakai. Kehidupan pengusaha juga mencerminkan sikap ketergantungannya yang sangat tinggi, mereka punya PRT yang menyiapkan makan, PRT yang memotong rumput halaman, PRT yang mempersiapkan air hangat pada saat mandi, sopir yang mengantar istri bahkan sopir yang mengantar dan menjemput anak ke sekolah pun beda dengan sopir pribadi serta pengawalnya. Pejabat pemerintah pun setali tiga uang, tidak hanya ajudan pribadi, kalau melakukan kunjungan lapangan harus ada yang memayungi, pintu mobil ada staf yang membuka, ada staf khusus yang membawa tas, dan berbagai tingkah polah lainnya.

Praktik-praktik tersebut mempunyai implikasi negatif terhadap banyak hal. Bagi pemerintah, meskipun layanan-layanan tersebut sudah diatur secara keprotokoleran, kalau memang tidak bermanfaat, kenapa tidak bisa diubah? Apakah kita harus membenarkan praktik tersebut hanya karena sudah biasa dilakukan semua rezim? Kenapa kita harus membenarkan hal yang biasa dan tidak membiasakan yang benar? Sebenarnya dengan mengubah kebiasaan tersebut, satu manfaatnya adalah dapat menghemat belanja negara. Pertanyaanya, wajarkah pemerintah kita meneriakkan penghematan nasional kalau mengurangi fasilitas orang memegang payung saja tidak mau?

Impilikasi selanjutnya adalah membentuk budaya materialisme. Masyarakat akan berlomba untuk mencari materi sebanyak-banyaknya tanpa peduli halal dan haram, mereka tidak takut melanggar hukum atau tidak. Karenanya tidak heran kalau semakin hari, kasus korupsi bukan berkurang malah menjamur. Karena bagi mereka, status sosial akan terangkat kalau mereka mempunyai materi (terutama uang) yang mapan. Kehormatan dan harga diri akan diperoleh kalau memiliki materi yang banyak.

Pengalaman berkunjung ke Amerika dan Australia, saya tidak melihat di rumah-rumah asli orang amerika yang punya pembantu. Ketika saya home-stay di salah satu rumah orang Amerika di kawasan Kentucky, orangtua asuh saya sudah lanjut usia (lansia), bahkan mereka sudah punya cucu. Tetapi mereka tidak punya PRT. Dengan umurnya yang sudah 70-an masih mampu mengemudikan mobil sendiri dan melayani kami dengan maksimal. Kalau melihat materi, kekayaan mereka tidak perlu diragukan lagi. Buktinya setiap bulan mereka mampu menampung dan membiayai mahasiswa atau pelajar international di rumahnya untuk mempelajari secara langsung budaya amerika dengan gratis.

Sikap kemanjaan tersebut juga memiliki dampak psikologis yang merugikan bagi kedua pihak. Bagi majikan yang sering menggantungkan diri kepada pembantu akan merasa malas untuk mengerjakan pekerjaan yang sering dikerjakan oleh PRT. Apakah tidak mampu membuka pintu mobil sendiri? Apakah mereka tidak sempat untuk menyiapkan sarapan pagi kalau bangunnya cepat? Bagi PRT juga mempunyai resiko psikologis, yaitu merasa tidak mampu untuk hidup sendiri. Mereka tidak percaya diri kalau mereka bisa hidup layak tanpa harus menjadi PRT.

Dampak dari psikologis selanjutnya adalah tidak melahirkan kreatifitas, tidak mau berpikir, malas berkarya, tidak mau menciptakan inovasi-inovasi baru, karena mereka sudah merasa nyaman mencari uang dengan menjadi PRT. Hal ini terbukti dari hasil penelitian I Wayan Pageh tentang Permasalahan Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, umumnya TKI terserap dalam pekerjaan sektor informal seperti pekerja rumah tangga (bnp2tki.go.id). Karena mereka adalah unskilled-worker, tidak heran juga kalau kekerasan sering menimpa mereka. Ini juga satu dampak dari malas berinovasi dan berkreasi karena sikap ketergantungan terhadap majikan.

 Merasa ‘naik kelas’
Melihat praktik-praktik tersebut dalam perspektif HAM juga mempunyai kekurangan-kekurangan. Karena sudah mapan dan mampu membayar orang lain, akhirnya merasa “naik kelas”. Kalau mencuci piring atau baju sendiri, merasa hina. Meskipun anaknya sendiri tidak bisa mencebok langsung sendiri, karena sudah ada PRT. Singkatnya, mencuci, memasak, menyapu, dan sejenisnya adalah pekerjaan orang miskin. Orang kaya tidak layak mengerjakannya. Kalau kontruksi berpikir seperti ini yang kita bangun, pertanyaannya dimanakah implimentasi nilai-nilai HAM yang mengagung-agungkan persamaan individu?

Dalam kasus professor diatas, kalau dilihat dari kacamata ajaran agama (teologis) juga mempunyai efek negatif. Karena tidak ada pembantu, akhirnya tidak mau ikut dan tinggal bersama suaminya di Australia. Terlepas dari embel-embel cinta dan setia, kalau saja pihak lelaki atau perempuan yang main “serong” untuk memenuhi kebutuhan batin karena jauh dari pasangan, siapa yang disalahkan?

Berkaitan dengan potret yang penulis sebutkan di atas, terkesan boros atau sombong dengan menghamburkan uang untuk membayar banyak orang. Saya percaya, Tuhan dalam agama mana pun tidak senang kepada umatnya yang suka menghamburkan uang. Naifnya lagi, menurut data dari Balai Pelayanan Kepulangan BNP2TKI, kabanyakan TKI yang bermasalah adalah TKI yang berada di negara-negara yang kental syariatnya seperti Arab Saudi, Malasyia, Syiria, Yordania, dan Uni Emirate Arab.

Data tersebut mengindikasikan kalau sikap kemanjaan tadi berimplikasi juga terhadap agama. Kalau memang banyak ruginya, lantas mengapa kita harus manja alias cengeng?

* Muhammad Adam, Sekjen Komunitas Demokrasi Aceh Utara (KDAU), dan Wakil Kepala Sekolah SMA Ruhul Islam Tanah Luas Aceh Utara. Email: adamyca@gmail.com