THR Pilkada

DALAM menyambut dan menjalani bulan Ramadhan setidaknya ada 3 macam pola yang dipraktikkan masyakrakat. Pertama, Masyarakat yang menyambutnya dengan penuh gembira karena bulan yang penuh barakah akan segera datang. Kelompok ini biasanya melakukan berbagai persiapan untuk menyambut bulan yang penuh ampunan ini.  Kedua, ada yang menyambutnya dengan sikap biasa-biasa saja karena mungkin kondisi (keuangan) pada saat ini belum “sejahtera”.

Mungkin saja nasib mereka pada tahun ini belum manjur. Ada daerah yang mungkin gagal panen sehingga tidak punya banyak “bekal” untuk menyambut bulan Ramadhan. Ada keluarga yang mungkin sedang mendapat musibah, sehingga jangankan untuk membuat persiapan menyambut Ramadhan dengan meriah di rumah, tampaknya Ramadhan kali ini harus dilewati di rumah sakit karena anggota keluarganya sedang dirawat.

Namun, ada yang menyambutnya dengan perasaan khawatir, karena bulan Ramadhan yang katanya ditambahnya rahmat dan rezeki, tampaknya bakal banyak pengeluaran sebelum, selama, dan sesudah puasa. Pengeluaran itu bukanlah untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluaraganya semata, melainkan kebutuhan umat di wilayahnya. Kelompok ini terutama dialami oleh masyarakat politik yang berasal dari patai politik dan non-parpol (independen). Inilah kelompok ketiga yang “menderita” dengan datangnya bulan Ramadhan.

Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan “bonus” yang biasanya diberikan oleh perusahan swasta kepada karyawannya. THR juga merupakan salah satu bentuk “reward” yang diberikan kepada pegawai yang produktif dan berprestasi dalam bekerja. THR penting diberikan sebagai bentuk tanggungjawab terhadap pemenuhan kesejahteraan pekerja disuatu perusahan.

Namun seiring waktu, difinisi THR digunakan lebih luas, tidak hanya dikenal di kalangan swasta, tetapi juga di lingkungan pemerintah. Di samping itu, THR juga sudah masuk kewilayah politik. Di dunia politik, istilah THR tidaklah asing dan tampaknya THR akan jadi media efektif politisi untuk berkampanye dalam pilkada Aceh tahun 2011 ini. Ada beberapa fase yang dapat digunakan untuk pendistribusian THR.

 THR Meugang
Politik sebagaimana didefiniskan Harold D Laswell adalah seseorang yang menginginkan apa, kapan tercapainya, dan di mana. Siapa atau “Who” dalam konteks Pilkada Aceh 2011, tentunya calon-calon politisi dari partai politik dan perseorangan yang belum atau sudah mendaftar di KIP. Sedangkan “what” atau apa, tentu saja kekuasaan yang ingin didapatkan lewat proses demokrasi yang namanya pilkada (when) dimana akan dilenggarakan secara serentak pada November 2011 mendatang di seluruh Aceh (where).

Meugang adalah momen baik untuk “mencuri” start kampanye bagi balon-balon yang rencanannya akan bertarung dalam even pilkada 2011. Pemberian daging meugang terutama kepada tim sukses masing-masing balon adalah “keniscayaan” supaya mereka dapat bekerja lebih keras dan rajin di lapangan nantinya. Sayanganya, pilkada kali ini akan melewati 3 kali meugang yaitu meugang menyambut bulan Ramadhan, menyambut lebaran Idul Fitri, dan lebaran Idul Adha.

Bagi orang-orang yang tergabung dalam tim sukses, hal ini adalah rezeki tak terduga atau “boh manok meurah”, namun bagi calon-calon pemimpin, meugang-meugang tersebut akan menjadi masa-masa pengeluaran uang dalam jumlah besar. Dengan asumsi untuk setiap balon gubernur/wakil gubernur Aceh mempunyai timses sebanyak 2.000 orang yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Aceh. Apabila  setiap kepala “suku” ini diberikan 2 Kg daging meugang dengan harga Rp 100.000/Kg, maka setiap balon gubernur dan wagub harus mengeluarkan Rp400.000.000 untuk satu kali meugang saja.

Susahnya, kebanyakan masyarakat di Aceh mempunyai dua hari meugang dalam setiap momennya, dua hari sebelum Ramadhan, dua hari sebelum lebaran Idul Fitri, dan dua hari sebelum lebaran Idul Adha. 400 Juta dikalikan dengan 6 kali meugang, maka uang yang harus dikeluarkan adalah 2.400.000.000.

Sedangkan untuk calon Bupati/Walikota, apabila mempunyai 500 orang timses saja, maka harus mengeluarkan Rp600.000.000 untuk pembagian daging kepada timses saja, belum lagi kepada tokoh-tokoh masyarakatnya. Secara sosio-kultur, keharusan memberi “sedekah” seperti ini tidak hanya dialami oleh calon pemimpin pada pilkada 2011 ini, namun banyak juga pemimpin yang sedang duduk di ekskutif dan legislatif “kewalahan” menghadapi konstituennya ketika datang bulan Ramadhan khusunya.

 THR paket lebaran
Menurut jadwal KIP Aceh–jika tak berubah–pemungutan suara baru dilakukan 14 November 2011 mendatang. Artinya pencontrengan akan dilakukan setelah lebaran Idul Fitri dan Idil Adha. Di satu sisi, sisa waktu yang masih terbilang lama ini bisa menjadi penguatan konsilidasi politik untuk memenangkan pertarungan nantinya. Di sisi lain, dua hari besar yang harus dilalui juga akan menjadi masa-masa yang kurang mengasyikkan bagi politisi tersebut.

Ketika lebaran tiba, paket lebaran, bahkan Ramadhan harus diberikan, setidaknya kepada tim sukses dan tokoh-tokoh masyarakat. Apabila calon gubernur/wagub memberikan paket lebaran (kain sarung, sirup, gula, dan minyak goreng) dengan asumsi harga Rp 150.000 kepada 2.000 orang, maka uangnya akan terkuras 600.000.000 sedangkan calon Bupati dan walikota harus mengeluarkan 150.000.000 hanya untuk 500 orang.

 Potensi korupsi
Terlepas dari unsur-unsur politik, pemberian paket Ramadhan dan lebaran perlu kita beri apresiasi, misalkan seperti yang dilakukan oleh Pemeritah Pidie Jaya dengan memberikan paket Ramadhan kepada 2.000 warganya pada Selasa lalu (Serambi, 28 Juli 2011). Namun kita berharap sifat pemurah pemimpin kita tidak hanya muncul ketika menjelang pilkada seperti ini, akan tetapi dalam keseharian mereka juga terpatri sifat pemurah lewat tindakan dan sikap mereka.

Nilai-nilai matematis di atas bukanlah jumlah uang yang sedikit, jumlahnya sangat bombastis dan itu hanya untuk daging meugang dan paket lebaran saja. Biaya politik yang tinggi ketika proses pencalonan seorang kepala daerah tentu saja akan membuka peluang lebih besar untuk terjadi korupsi ketika mereka terpilih nantinya. Di samping powers tends to corrupt seperti sempalan dalil Lord Acton namun juga upaya untuk mengembalikan dana yang sudah dikeluarkan sebelumnya, mereka “harus” korupsi. Tepatnya No free lunch atau tidak ada nasi siang yang gratis. Ini efek negatif yang pertama, sedangkan implikasi negatif lainnya, dengan proses meraup suara lewat money politic seperti pemberian THR bisa menciptakan budaya masyarakat yang pemalas, suka meminta-minta kepada pemimpin, bahkan mengemis. Karenanya lewat pilkada Aceh 2011, mari kita promosikan kampanye politik yang hemat, cerdas, bermartabat, dan islami.

* Penulis adalah Mahasiswa STAIN Malikussaleh Lhokseumawe

The article was Published at Daily Newspaper, Serambi Indonesia
on Saturday, August 6, 2011.
Please Click Here to Through the Website